DPR: Menteri Rini Jangan Gadaikan BUMN ke China

JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menyetujui perjanjian kerja sama bantuan pendanaan dari China terhadap sejumlah BUMN di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman yang diboyong Rini mencapai USD40 miliar, atau sekitar Rp520 triliun.

Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryo menyatakan, tindakan Rini sudah sangat membahayakan Indonesia. "Jika sebatas investasi, mungkin masyarakat tidak akan terlalu kena dampaknya. Namun, jika seluruh mega proyek mengharuskan tenaga kerjanya didatangkan dari China, hal ini sudah terlihat dari kesepakatan pertukaran warga negara hingga mencapai 10 juta penduduk, " ujarnya, dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Kamis (18/6/2015).

Namun, yang menjadi masalah sekarang adalah kondisi perekonomian Indonesia yang hingga saat ini belum menunjukkan perubahan yang positif secara signifikan. Jika Indonesia mengalami krisis dan tidak mampu bayar, maka secara otomatis perusahaan-perusahaan BUMN tersebut akan jatuh ke tangan asing.

“Inilah bukti bahwa pemerintahan Jokowi tidak memberikan solusi terbaik untuk rakyat Indonesia, tetapi malah menjerumuskan untuk terus menjual aset-aset BUMN yang kita punya kepada pihak asing, Kami dari Partai Gerindra secara tegas akan menentang sekeras mungkin tindakan arogan ini bila aset BUMN nantinya dikuasai oleh asing," tandas Bambang.

Sebelumnya, dua perbankan asal China, yaitu China Development Bank dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) bakal meminjamkan dana sebesar USD50 miliar atau setara Rp645 triliun (Rp12.900/USD) kepada Indonesia. Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia.

BUMN Rini Soemarno mengatakan, dana pinjaman akan diprioritaskan untuk pembangunan transmisi listrik dan power plant oleh PT PLN (Persero). BUMN kelistrikan tersebut bakal mendapatkan dana pinjaman tersebut sebesar USD10 miliar atau Rp129 triliun.

"Itu (pinjaman dari China), salah satunya juga untuk Antam. Selain itu, kemungkinan untuk program jalan tol Sumatera dan beberapa pelabuhan di Indonesia," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (24/4/2015) lanjut.

Selain itu, kata Rini, dana tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan kereta super cepat Jakarta-Bandung serupa Shinkansen.