DPR: Menteri Rini Jangan Gadaikan BUMN ke China

Kamis, 18 Juni 2015 - 15:14 WIB
DPR: Menteri Rini Jangan...
DPR: Menteri Rini Jangan Gadaikan BUMN ke China
A A A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno telah menyetujui perjanjian kerja sama bantuan pendanaan dari China terhadap sejumlah BUMN di Indonesia. Tak tanggung-tanggung, nilai pinjaman yang diboyong Rini mencapai USD40 miliar, atau sekitar Rp520 triliun.

Anggota Komisi VI Fraksi Gerindra DPR RI, Bambang Haryo menyatakan, tindakan Rini sudah sangat membahayakan Indonesia. "Jika sebatas investasi, mungkin masyarakat tidak akan terlalu kena dampaknya. Namun, jika seluruh mega proyek mengharuskan tenaga kerjanya didatangkan dari China, hal ini sudah terlihat dari kesepakatan pertukaran warga negara hingga mencapai 10 juta penduduk, " ujarnya, dalam keterangan tertulis kepada Sindonews, Kamis (18/6/2015).

Namun, yang menjadi masalah sekarang adalah kondisi perekonomian Indonesia yang hingga saat ini belum menunjukkan perubahan yang positif secara signifikan. Jika Indonesia mengalami krisis dan tidak mampu bayar, maka secara otomatis perusahaan-perusahaan BUMN tersebut akan jatuh ke tangan asing.

“Inilah bukti bahwa pemerintahan Jokowi tidak memberikan solusi terbaik untuk rakyat Indonesia, tetapi malah menjerumuskan untuk terus menjual aset-aset BUMN yang kita punya kepada pihak asing, Kami dari Partai Gerindra secara tegas akan menentang sekeras mungkin tindakan arogan ini bila aset BUMN nantinya dikuasai oleh asing," tandas Bambang.

Sebelumnya, dua perbankan asal China, yaitu China Development Bank dan Industrial and Commercial Bank of China (ICBC) bakal meminjamkan dana sebesar USD50 miliar atau setara Rp645 triliun (Rp12.900/USD) kepada Indonesia. Dana pinjaman tersebut akan digunakan untuk mengembangkan infrastruktur di Indonesia.

BUMN Rini Soemarno mengatakan, dana pinjaman akan diprioritaskan untuk pembangunan transmisi listrik dan power plant oleh PT PLN (Persero). BUMN kelistrikan tersebut bakal mendapatkan dana pinjaman tersebut sebesar USD10 miliar atau Rp129 triliun.

"Itu (pinjaman dari China), salah satunya juga untuk Antam. Selain itu, kemungkinan untuk program jalan tol Sumatera dan beberapa pelabuhan di Indonesia," katanya di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (24/4/2015) lanjut.

Selain itu, kata Rini, dana tersebut juga akan digunakan untuk pembangunan kereta super cepat Jakarta-Bandung serupa Shinkansen.
(dmd)
Dapatkan berita terkini dan kejutan menarik dari SINDOnews.com, Klik Disini untuk mendaftarkan diri anda sekarang juga!
Berita Terkait
Kementerian BUMN Perkenalkan...
Kementerian BUMN Perkenalkan Komunitas Srikandi BUMN
Kementerian BUMN Perluas...
Kementerian BUMN Perluas Vaksinasi untuk Lansia
Garuda Indonesia Raih...
Garuda Indonesia Raih Lima Penghargaan Terbaik Pada Ajang BUMN Branding and Marketing Award 2020
Berikan Kesempatan Disabi­litas...
Berikan Kesempatan Disabi­litas Berkiprah di Lapangan Kerja
Kementerian BUMN Minta...
Kementerian BUMN Minta Relaksasi IPO BUMN, Begini Tanggapan OJK
Kejar Target Sisa Proyek...
Kejar Target Sisa Proyek Strategis BUMN, Erick Thohir: Ada Satu Proyek Berpotensi Ngga Kelar
Berita Terkini
Menteri PU Jawab Isu...
Menteri PU Jawab Isu Keponakan Jadi Komisaris: Lu Bisa Buktikan, Gue Kasih Umrah
6 jam yang lalu
Menteri Dody Akui Mutasi...
Menteri Dody Akui Mutasi Pejabat PU, Tapi Tepis karena Bocornya Surat Perjalanan ke AS
6 jam yang lalu
Sering Kena Zonk & Trauma...
Sering Kena Zonk & Trauma Promo PHP Saat Belanja Online? Resep Ini Dijamin Bikin Happy
7 jam yang lalu
Purbaya Tepis Main-main...
Purbaya Tepis Main-main soal Tarik Ulur Dana SAL Rp400 Triliun di Bank BUMN
7 jam yang lalu
Mengulik Pemicu Fenomena...
Mengulik Pemicu Fenomena Financial Anxiety dan Lipstick Effect di Tengah Tekanan Ekonomi
8 jam yang lalu
BCA Perkuat Platform...
BCA Perkuat Platform Digital, Transaksi Nasabah Melalui Kanal Digital Tembus 99,8%
8 jam yang lalu
Infografis
Apa Itu Dilema Malaka?...
Apa Itu Dilema Malaka? Strategi AS Cekik Minyak China, Berpotensi Seret Indonesia dalam Konflik
Copyright ©2026 SINDOnews.com All Rights Reserved