Proyek e-Government Picu Kontroversi
Senin, 22 Juni 2015 - 10:50 WIB
Proyek e-Government Picu Kontroversi
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah diminta hati-hati dalam menentukan kerja sama pengelolaan data e-government.
Salah satunya dengan mempertimbangkan potensi kebocoran rahasia negara ke pihak asing. Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio menyatakan, pusat data e-government bernilai sangat strategis. Untuk itu, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan perusahaan dalam negeri dari pada melibatkan perusahaan asing. ”Harus dipertimbangkan bahwa hal tersebut dapat berpeluang untuk membocorkan kerahasiaan negara,” ujar Hendri kepada KORAN SINDOkemarin.
Seperti diketahui, rencana pemerintah melalui anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk untuk melakukan kerja sama pengelolaan pusat data e-government dengan Sing- Tel mendapat respons negatif dari berbagai kalangan. Banyak tudingan mengarah pada kekhawatiran adanya kebocoran rahasia negara kepada negara lain.
Terkait hal tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui, Singapore Telecommunication Limited (SingTel) saat ini tengah menjajaki untuk menggarap sistem solusi bisnis teknologi informasi (TI) yang dikenal dengan e-governmentdi Indonesia. ”Sedang dalam pembicaraan untuk kerja sama dengan Sing- Tel membentuk joint venture (JV) yang memberikan solusi vertikal integration information and communications technology (ICT),” kata Rini di Jakarta akhir pekan lalu.
Dia memastikan, dalam rencana kerja sama antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan SingTel tersebut, yang ditawarkan adalah pelayanan sistem bukan berupa pelayanan data. Hal ini untuk menghindari tersebarnya data proyek pemerintah ke negara lain. Solusi bisnis dalam bentuk TI ini akan berupa pemberian sistem satu pintu atau one window system.
Sistem tersebut seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat dipercepat. ”Ini adalah salah satu solusi yang mungkin akan ditawarkan PT Telkom, dan mungkin saja akan kerja sama dengan SingTel. Yang pasti yang mengelola datanya itu bisa BUMN atau kementerian terkait,” paparnya.
Sementara, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) memastikan pengoperasian data center dan disaster recovery center milik pemerintah dilakukan di Indonesia dan bukan ditempatkan di Singapura. Telkom melalui entitas anaknya, Telekomunikasi Indonesia International Pte Ltd Singapore (Telin Singapore), telah melakukan groundbreaking data centerketiga di Jurong.
Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo mengatakan, layanan data center Telin Singapore memang ditujukan hanya untuk menyasar perusahaan-perusahaan global yang berbasis di Singapura. ”Telin-3 yang dibangun dan dua data center lainnya ditujukan untuk menggaet perusahaan Singapura dan perusahaan multinasional yang ada Singapura,” ujar Arif.
Heru febrianto
Salah satunya dengan mempertimbangkan potensi kebocoran rahasia negara ke pihak asing. Pengamat Komunikasi Politik Hendri Satrio menyatakan, pusat data e-government bernilai sangat strategis. Untuk itu, seharusnya pemerintah lebih mengutamakan perusahaan dalam negeri dari pada melibatkan perusahaan asing. ”Harus dipertimbangkan bahwa hal tersebut dapat berpeluang untuk membocorkan kerahasiaan negara,” ujar Hendri kepada KORAN SINDOkemarin.
Seperti diketahui, rencana pemerintah melalui anak usaha PT Telekomunikasi Indonesia (Telkom) Tbk untuk melakukan kerja sama pengelolaan pusat data e-government dengan Sing- Tel mendapat respons negatif dari berbagai kalangan. Banyak tudingan mengarah pada kekhawatiran adanya kebocoran rahasia negara kepada negara lain.
Terkait hal tersebut Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengakui, Singapore Telecommunication Limited (SingTel) saat ini tengah menjajaki untuk menggarap sistem solusi bisnis teknologi informasi (TI) yang dikenal dengan e-governmentdi Indonesia. ”Sedang dalam pembicaraan untuk kerja sama dengan Sing- Tel membentuk joint venture (JV) yang memberikan solusi vertikal integration information and communications technology (ICT),” kata Rini di Jakarta akhir pekan lalu.
Dia memastikan, dalam rencana kerja sama antara PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) dan SingTel tersebut, yang ditawarkan adalah pelayanan sistem bukan berupa pelayanan data. Hal ini untuk menghindari tersebarnya data proyek pemerintah ke negara lain. Solusi bisnis dalam bentuk TI ini akan berupa pemberian sistem satu pintu atau one window system.
Sistem tersebut seperti yang diharapkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) untuk dapat dipercepat. ”Ini adalah salah satu solusi yang mungkin akan ditawarkan PT Telkom, dan mungkin saja akan kerja sama dengan SingTel. Yang pasti yang mengelola datanya itu bisa BUMN atau kementerian terkait,” paparnya.
Sementara, PT Telekomunikasi Indonesia Tbk (Telkom) memastikan pengoperasian data center dan disaster recovery center milik pemerintah dilakukan di Indonesia dan bukan ditempatkan di Singapura. Telkom melalui entitas anaknya, Telekomunikasi Indonesia International Pte Ltd Singapore (Telin Singapore), telah melakukan groundbreaking data centerketiga di Jurong.
Vice President Corporate Communication Telkom Arif Prabowo mengatakan, layanan data center Telin Singapore memang ditujukan hanya untuk menyasar perusahaan-perusahaan global yang berbasis di Singapura. ”Telin-3 yang dibangun dan dua data center lainnya ditujukan untuk menggaet perusahaan Singapura dan perusahaan multinasional yang ada Singapura,” ujar Arif.
Heru febrianto
(ftr)
