Barang Impor Ilegal Picu PHK

JAKARTA - Masih mengalirnya barang impor ilegal ke Indonesia menjadi penyebab industri padat karya terus terpuruk.

Harga yang lebih murah, meski tanpa jaminan kualitas, mendorong konsumen lebih memilih produk asing abal-abal. ”Yang paling kentara adalah impor pakaian bekas. Meski dilarang, tetap masuk ke Indonesia dan ini memukul industri tekstil kita dan turut menyebabkan pemutusan hubungan kerja (PHK),” kata Menteri Perindustrian (Menperin) Saleh Husin pada diskusi yang digelar Tim Ekonomi Berdikari Center di Jakarta, Senin (22/6) malam.

Soal kualitas, produk ilegal juga merugikan konsumen. Bahkan, usia pakai yang pendek membuat produk tersebut tidak lagi terpakai dan menjadi limbah. ”Misalnya barang elektronika ilegal dari luar negeri yang tentu saja tidak memenuhi SNI (standar nasional Indonesia). Ini juga merusak penguatan industri kita,” paparnya.

Dengan landasan hukum larangan pakaian impor yang sudah ada, seperti Permenperindag Nomor 642/MPP/Kep/ 9/2002 tanggal 23 September 2002 dan Undang-Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan melarang impor pakaian bekas, maka yang tinggal dilakukan adalah penegakan hukum.

Penyebab lain PHK pada sektor tekstil dan produk tekstil (TPT) dan alas kaki serta industri tembakau adalah penurunan penyerapan pasar luar negeri dan masuknya barang impor sejenis yang memiliki harga yang lebih kompetitif. Hantaman berikutnya ialah penurunan daya beli masyarakat dikarenakan perlambatan perekonomian nasional. ”Daya saing industri tergerus karena biaya energi mencekik yaitu listrik dan gas,” ujar Saleh.

Dia menyebutkanakan memperjuangkan penurunan harga gas demi menyelamatkan industri dan lapangan kerja. Dalam jangka pendek, imbuh Menperin, penyelamatan industri dilakukan antara lain dengan mempercepat realisasi fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP) dan mempercepat realisasi program restrukturisasi permesinan industri tekstil dan alas kaki. Sementara, jangka panjang melalui pemberian stimulus fiskal dan pemberian kredit.

Anggota Komisi VI DPR Aria Bima menegaskan perlunya terobosan radikal yang harus dilakukan pemerintah. ”Harus ada industrial policy yang menjadi acuan dan diikuti seluruh kementerian. Hal ini juga untuk menyiasati ego-sektoral yang masih kuat,” ujarnya.

Oktiani endarwati