IDB Tawarkan Pinjaman USD5 M
Sabtu, 27 Juni 2015 - 09:46 WIB
IDB Tawarkan Pinjaman USD5 M
A
A
A
JAKARTA - Islamic Development Bank (IDB) atau Bank Pembangunan Islam menawarkan pinjaman lunak sebesar USD5 miliar (sekitar Rp66,5 triliun) kepada Indonesia untuk lima tahun ke depan.
Pinjaman ini disediakan tidak hanya untuk sektor pemerintah, tetapi juga sektor swasta. Ketua Delegasi IDB Mohammad Jamal Al-Saati mengatakan, pinjaman ini disediakan dalam rangka program Member Country Partnership Strategy (MCPS) untuk Indonesia. Program ini merupakan hasil dari penyelarasan lingkup rencana dan strategi IDB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
”Ini strategi kerja sama yang kedua setelah berakhirnya strategi kerja sama jangka menengah sebelumnya, MCPS 2011-2014,” kata dia di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, kemarin.
Mohammad menjelaskan, biaya jasa (service fee ) pengganti bunga pinjaman ini adalah maksimal 1,5% untuk kas pribadi IDB (original capital resource ) dan maksimal2% untuk dana negara negara anggota IDB (solidarity fund for development ). Adapun masa tenor pinjaman tersebut adalah 20 tahun dengan lima tahun bebas cicilan.
”Dan(cicilan) baru dikenakan pada saat proyek sudah berjalan,” ujar dia. Dia menambahkan, pinjaman akan difokuskan pada beberapa sektor prioritas yaitu sektor industri keuangan syariah, sektor pengentasan kemiskinan melalui dana zakat dan wakaf, sektor pengembangan ekspor dan investasi, sektor pendidikan tinggi, dan sektor infrastruktur dan energi, termasuk skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas Dewo Broto Joko Putranto mengatakan, tawaran pinjaman indikatif ini bersifat fleksibel. Artinya, pemerintah akan menggunakannya sesuai kebutuhan. ”Jadi tidak harus dipakai semua,” ucap Dewo. Terkait infrastruktur, dia mengatakan, pemerintah belum menyepakati proyek-proyek apa saja yang akan menggunakan pinjaman IDB.
Hingga saat ini pemerintah dan IDB sedang dalam tahap menyusun MCPS sebelum sidang tahunan IDB ke-41 yang akan digelar di Indonesia tahun depan. ”Setelah itu baru kita mendiskusikan proyek-proyeknya. Mudah-mudahan tahun ini bisa disepakati,” imbuhnya.
Rahmat fiansyah
Pinjaman ini disediakan tidak hanya untuk sektor pemerintah, tetapi juga sektor swasta. Ketua Delegasi IDB Mohammad Jamal Al-Saati mengatakan, pinjaman ini disediakan dalam rangka program Member Country Partnership Strategy (MCPS) untuk Indonesia. Program ini merupakan hasil dari penyelarasan lingkup rencana dan strategi IDB dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.
”Ini strategi kerja sama yang kedua setelah berakhirnya strategi kerja sama jangka menengah sebelumnya, MCPS 2011-2014,” kata dia di Gedung Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Jakarta, kemarin.
Mohammad menjelaskan, biaya jasa (service fee ) pengganti bunga pinjaman ini adalah maksimal 1,5% untuk kas pribadi IDB (original capital resource ) dan maksimal2% untuk dana negara negara anggota IDB (solidarity fund for development ). Adapun masa tenor pinjaman tersebut adalah 20 tahun dengan lima tahun bebas cicilan.
”Dan(cicilan) baru dikenakan pada saat proyek sudah berjalan,” ujar dia. Dia menambahkan, pinjaman akan difokuskan pada beberapa sektor prioritas yaitu sektor industri keuangan syariah, sektor pengentasan kemiskinan melalui dana zakat dan wakaf, sektor pengembangan ekspor dan investasi, sektor pendidikan tinggi, dan sektor infrastruktur dan energi, termasuk skema kerja sama pemerintah dan swasta (KPS).
Direktur Pendanaan Luar Negeri Multilateral Bappenas Dewo Broto Joko Putranto mengatakan, tawaran pinjaman indikatif ini bersifat fleksibel. Artinya, pemerintah akan menggunakannya sesuai kebutuhan. ”Jadi tidak harus dipakai semua,” ucap Dewo. Terkait infrastruktur, dia mengatakan, pemerintah belum menyepakati proyek-proyek apa saja yang akan menggunakan pinjaman IDB.
Hingga saat ini pemerintah dan IDB sedang dalam tahap menyusun MCPS sebelum sidang tahunan IDB ke-41 yang akan digelar di Indonesia tahun depan. ”Setelah itu baru kita mendiskusikan proyek-proyeknya. Mudah-mudahan tahun ini bisa disepakati,” imbuhnya.
Rahmat fiansyah
(ftr)
