DPR: Layanan Satu Pintu di Tanjung Priok Tak Berfungsi
Senin, 29 Juni 2015 - 16:49 WIB
DPR: Layanan Satu Pintu di Tanjung Priok Tak Berfungsi
A
A
A
JAKARTA - Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Azam Azman Natawijana mengatakan, layanan terpadu satu pintu di Pelabuhan Tanjung Priok belum berfungsi secara tepat.
Dia menyebutkan, dari delapan kementerian dan lembaga yang bertugas di sana, semuanya justru belum melaksanakan prosedur layanan satu atap.
"Hari ini kita panggil Pelindo II terkait keterlambatan. Ini juga telah disampaikan Pak Presiden mengenai keterlambatan dwelling time. Solusi yang tadi kan ada layanan satu atap cuma belum berfungsi. Dari delapan lembaga belum berfungsi," kata Azam di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Azam menjelaskan, para petugas dari delapan lembaga tersebut kerap tidak ada di tempat, ruangan pun seringkali kosong. Kendati saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi para pegawai berada di tempat, namun tidak satupun dari mereka yang bisa menjawab pertanyaan Jokowi.
"Ruangan itu diisi program satu atap, tapi masih kosong ternyata. Kemudian Pak Presiden sore hari ke sana ternyata ruangannya sudah penuh. Tapi waktu Presiden tanya, enggak bisa jawab mereka," imbuh dia.
Selain tak terkoordinasinya kedelapan lembaga tersebut, Azam juga menyinggung soal prosedur pengurusan dokumen yang sering membuat barang sampai dalam waktu berminggu-minggu.
"Di sana barang ada yang sampainya itu 28 hari. Jadi seperti enggak ada kepastian. Ditanya satu atap enggak jalan. Di sana masih izin pakai hard copy. Pakai hard copy itu sumber dari segala masalah. Sedangkan kalau pakai elektronik lebih terkontrol," pungkasnya.
(Baca: PNS Kementerian Ini Disebut Dalang Inefisiensi Priok)
Dia menyebutkan, dari delapan kementerian dan lembaga yang bertugas di sana, semuanya justru belum melaksanakan prosedur layanan satu atap.
"Hari ini kita panggil Pelindo II terkait keterlambatan. Ini juga telah disampaikan Pak Presiden mengenai keterlambatan dwelling time. Solusi yang tadi kan ada layanan satu atap cuma belum berfungsi. Dari delapan lembaga belum berfungsi," kata Azam di Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Senin (29/6/2015).
Azam menjelaskan, para petugas dari delapan lembaga tersebut kerap tidak ada di tempat, ruangan pun seringkali kosong. Kendati saat Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan inspeksi para pegawai berada di tempat, namun tidak satupun dari mereka yang bisa menjawab pertanyaan Jokowi.
"Ruangan itu diisi program satu atap, tapi masih kosong ternyata. Kemudian Pak Presiden sore hari ke sana ternyata ruangannya sudah penuh. Tapi waktu Presiden tanya, enggak bisa jawab mereka," imbuh dia.
Selain tak terkoordinasinya kedelapan lembaga tersebut, Azam juga menyinggung soal prosedur pengurusan dokumen yang sering membuat barang sampai dalam waktu berminggu-minggu.
"Di sana barang ada yang sampainya itu 28 hari. Jadi seperti enggak ada kepastian. Ditanya satu atap enggak jalan. Di sana masih izin pakai hard copy. Pakai hard copy itu sumber dari segala masalah. Sedangkan kalau pakai elektronik lebih terkontrol," pungkasnya.
(Baca: PNS Kementerian Ini Disebut Dalang Inefisiensi Priok)
(izz)
