1.000 Buruh Siap Aksi Tolak Pencairan JHT 10 Tahun
Jum'at, 03 Juli 2015 - 14:26 WIB
1.000 Buruh Siap Aksi Tolak Pencairan JHT 10 Tahun
A
A
A
JAKARTA - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Muhammad Rusdi mengatakan, sebanyak 1.000 buruh akan melakukan aksi awalan di Bundaran Hotel Indonesia (HI) sore ini, menolak keputusan pencairan dana Jaminan Hari Tua (JHT) setelah 10 tahun.
Dia menuturkan, aksi awalan tersebut akan melibatkan beberapa serikat buruh, dan akan dimulai pukul 15.30 WIB. "Hari ini, rencananya kami akan aksi awalan di Bundaran HI. Awalan ini sekitar 500-1.000 orang," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Menurut Rusdi, BPJS Ketenagakerjaan memberlakukan aturan baru pencairan JHT setelah 10 tahun masa kepesertaan tersebut tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Akibatnya, buruh hanya bisa gigit jari saat tidak bisa mencairkan dana tersebut. (Baca: Buruh Rentan PHK, Pengambilan JHT 10 Tahun Salah Kaprah)
"Aturan itu kan baru ditandatangani, tanpa sosialisasi. Sehingga, ketika itu diberlakukan membuat para buruh marah karena tidak bisa dicairkan," imbuhnya. (Baca: Dana JHT Diambil 10 Tahun, BPJS Bikin Rakyat Sengsara)
Selain menolak aturan baru pencairan JHT, aksi buruh kali ini juga menolak kecilnya manfaat jaminan pensiun yang diterima buruh. Iuran jaminan pensiun sekitar 3%, manfaatnya hanya sekitar 15% hingga 40%.
"Minimal pensiun hanya Rp300 ribu per bulan. Itu kecil sekali, dan terkesan pemerintah main-main untuk menjalankan program jaminan pensiun. Itu diskriminatif terhadap PNS yang mereka mendapatkan 75%," pungkasnya.
Baca juga:
JK Minta Waktu Transisi Aturan Baru BPJS Sebulan
Masyarakat Kirim Petisi Tolak Aturan BPJS JHT 10 Tahun
Jokowi Diminta Pecat Menaker jika Tak Mampu Ubah Aturan JHT
Dia menuturkan, aksi awalan tersebut akan melibatkan beberapa serikat buruh, dan akan dimulai pukul 15.30 WIB. "Hari ini, rencananya kami akan aksi awalan di Bundaran HI. Awalan ini sekitar 500-1.000 orang," ujarnya saat dihubungi Sindonews di Jakarta, Jumat (3/7/2015).
Menurut Rusdi, BPJS Ketenagakerjaan memberlakukan aturan baru pencairan JHT setelah 10 tahun masa kepesertaan tersebut tanpa adanya sosialisasi terlebih dahulu. Akibatnya, buruh hanya bisa gigit jari saat tidak bisa mencairkan dana tersebut. (Baca: Buruh Rentan PHK, Pengambilan JHT 10 Tahun Salah Kaprah)
"Aturan itu kan baru ditandatangani, tanpa sosialisasi. Sehingga, ketika itu diberlakukan membuat para buruh marah karena tidak bisa dicairkan," imbuhnya. (Baca: Dana JHT Diambil 10 Tahun, BPJS Bikin Rakyat Sengsara)
Selain menolak aturan baru pencairan JHT, aksi buruh kali ini juga menolak kecilnya manfaat jaminan pensiun yang diterima buruh. Iuran jaminan pensiun sekitar 3%, manfaatnya hanya sekitar 15% hingga 40%.
"Minimal pensiun hanya Rp300 ribu per bulan. Itu kecil sekali, dan terkesan pemerintah main-main untuk menjalankan program jaminan pensiun. Itu diskriminatif terhadap PNS yang mereka mendapatkan 75%," pungkasnya.
Baca juga:
JK Minta Waktu Transisi Aturan Baru BPJS Sebulan
Masyarakat Kirim Petisi Tolak Aturan BPJS JHT 10 Tahun
Jokowi Diminta Pecat Menaker jika Tak Mampu Ubah Aturan JHT
(dmd)
