Perhapi Minta Izin Freeport Tak Diperpanjang
Sabtu, 04 Juli 2015 - 11:50 WIB
Perhapi Minta Izin Freeport Tak Diperpanjang
A
A
A
JAKARTA - Perhimpunan Ahli Pertambangan Indonesia (Perhapi) meminta pemerintah tidak memperpanjang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) PT Freeport Indonesia di Papua. Perhapi menilai, jika dikelola sendiri, manfaat ekonomi yang bisa diperoleh akan jauh lebih besar.
”Gross profit yang dimiliki tambang tembaga dan emas 50%. Ini bisa dirasakan secara nasional kalau dikelola sendiri. Belum lagi ba-nyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara nasional tapi dikerjakan oleh kantor pusatnya Freeport,” ujar Ketua Working Group Kebijakan Publik Perhapi Budi Santoso di Jakarta, kemarin.
Dia menilai, keberadaan Freeport selama ini tidak memberi manfaat ekonomi yang lebih besar. Padahal, sangat banyak sumber daya alam Indonesia yang dinikmati oleh Freeport. Freeport sudah semestinya memberikan efek pengganda yang lebih besar, bukan hanya sekadar memberikan kontribusi pada pemerintah.
Di luar itu pemerintah seharusnya mempertimbangkan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam sendiri. ”Manfaat ekonomi harus dilihat dari value chain . Industri yang harus dibangun, sehingga kegiatan ekonomi nasional terlibat. Ini memang harus mengubah paradigma pemerintah yang hanya fokus pada pendapatan pemerintah menjadi economic booster,” cetusnya.
Sebelumnya pemerintah memberi sinyal akan memperpanjang IUPK Freeport setelah perusahaan itu secara umum menyepakati sejumlah persyaratan yang diminta pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam konferensi pers, seusai mendampingi presiden menerima kunjungan Chairman Freeport McMoRan James R Moffet di Istana Presiden, Jakarta.
Pertama, Freeport sepakat untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi Papua dan Indonesia sejalan dengan Keputusan Presiden No 16 tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi. Kedua , Freeport sepakat meningkatkan kandungan lokal dalam mengerjakan proyek tambang bawah tanah sampai kegiatan operasional perusahaan. Ketiga , Freeport juga menyetujui untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur daerah tempat operasi.
Menurut Sudirman, dalam enam bulan terakhir proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport pun telah mencapai kema-juan signifikan. Dia menambahkan, presiden telah memintanya untuk mengawal syaratsyarat tersebut agar dapat terealisasi. Menurut dia, arahan presiden itu merupakan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga kelangsungan operasi Freeport.
”Pemerintah beritikad baik menjaga kelangsungan operasi Freeport di Timika, Papua, dengan penekanan agar keberadaan mereka harus memberi manfaat semaksimal mungkin untuk bangsa dan negara,” tuturnya.
Nanang Wijayanto
”Gross profit yang dimiliki tambang tembaga dan emas 50%. Ini bisa dirasakan secara nasional kalau dikelola sendiri. Belum lagi ba-nyak pekerjaan yang seharusnya dilakukan secara nasional tapi dikerjakan oleh kantor pusatnya Freeport,” ujar Ketua Working Group Kebijakan Publik Perhapi Budi Santoso di Jakarta, kemarin.
Dia menilai, keberadaan Freeport selama ini tidak memberi manfaat ekonomi yang lebih besar. Padahal, sangat banyak sumber daya alam Indonesia yang dinikmati oleh Freeport. Freeport sudah semestinya memberikan efek pengganda yang lebih besar, bukan hanya sekadar memberikan kontribusi pada pemerintah.
Di luar itu pemerintah seharusnya mempertimbangkan kemampuan dalam mengelola sumber daya alam sendiri. ”Manfaat ekonomi harus dilihat dari value chain . Industri yang harus dibangun, sehingga kegiatan ekonomi nasional terlibat. Ini memang harus mengubah paradigma pemerintah yang hanya fokus pada pendapatan pemerintah menjadi economic booster,” cetusnya.
Sebelumnya pemerintah memberi sinyal akan memperpanjang IUPK Freeport setelah perusahaan itu secara umum menyepakati sejumlah persyaratan yang diminta pemerintah. Hal itu disampaikan oleh Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dalam konferensi pers, seusai mendampingi presiden menerima kunjungan Chairman Freeport McMoRan James R Moffet di Istana Presiden, Jakarta.
Pertama, Freeport sepakat untuk mempercepat proses pembangunan ekonomi Papua dan Indonesia sejalan dengan Keputusan Presiden No 16 tentang Tim Kajian Kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Alam bagi Pembangunan Ekonomi. Kedua , Freeport sepakat meningkatkan kandungan lokal dalam mengerjakan proyek tambang bawah tanah sampai kegiatan operasional perusahaan. Ketiga , Freeport juga menyetujui untuk berpartisipasi dalam membangun infrastruktur daerah tempat operasi.
Menurut Sudirman, dalam enam bulan terakhir proses negosiasi antara pemerintah dan Freeport pun telah mencapai kema-juan signifikan. Dia menambahkan, presiden telah memintanya untuk mengawal syaratsyarat tersebut agar dapat terealisasi. Menurut dia, arahan presiden itu merupakan sinyal bahwa pemerintah tetap berkomitmen menjaga kelangsungan operasi Freeport.
”Pemerintah beritikad baik menjaga kelangsungan operasi Freeport di Timika, Papua, dengan penekanan agar keberadaan mereka harus memberi manfaat semaksimal mungkin untuk bangsa dan negara,” tuturnya.
Nanang Wijayanto
(bbg)
