RI Jadi Pasar, HT Bingung Pemerintah Setujui MEA
Sabtu, 04 Juli 2015 - 15:52 WIB
RI Jadi Pasar, HT Bingung Pemerintah Setujui MEA
A
A
A
JAKARTA - CEO MNC Group Hary Tanoesoedibjo (HT) bingung dengan pemerintahan sebelumnya yang menyetujui pelaksanaan perdagangan bebas Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).
"Saya tidak ngerti dengan yang menyetujui MEA, karena kita pasarnya, masa mau kasih pasar kita ke negara lain?" ujarnya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional PP IPM di Jakarta, Sabtu (4/7/2015).
Dalam seminar bertajuk MEA dengan tema “Spirit Wirausaha Menuju Pelajar Berjaya” ini, HT menyampaikan, Indonesia mewakili 40% penduduk Asia Tenggara.
Kondisi perekonomian yang belum mapan, ditambah makin derasnya kompetitor membuat pasar di Tanah Air tertekan asing.
"Contoh tidak logis di penerbangan menjadi bebas. Singapura cuma layani satu titik di negaranya, tapi Singapore Airlines bisa masuk ke Denpasar, Medan, Surabaya, Jakarta, dan Makassar," jelas HT.
Kondisi ini menekan perusahaan penerbangan nasional, seperti Garuda Indonesia. Menurutnya maskapai Indonesia tidak mendapatkan apa-apa dari kebebasan tersebut.
"Kalau pemerintah berani, karena tidak bagus untuk masyarakat, kita harus berani negosiasi ulang. Masalahnya berani atau tidak pemerintah Pak Jokowi?" pungkasnya.
"Saya tidak ngerti dengan yang menyetujui MEA, karena kita pasarnya, masa mau kasih pasar kita ke negara lain?" ujarnya saat menjadi pembicara dalam Seminar Nasional PP IPM di Jakarta, Sabtu (4/7/2015).
Dalam seminar bertajuk MEA dengan tema “Spirit Wirausaha Menuju Pelajar Berjaya” ini, HT menyampaikan, Indonesia mewakili 40% penduduk Asia Tenggara.
Kondisi perekonomian yang belum mapan, ditambah makin derasnya kompetitor membuat pasar di Tanah Air tertekan asing.
"Contoh tidak logis di penerbangan menjadi bebas. Singapura cuma layani satu titik di negaranya, tapi Singapore Airlines bisa masuk ke Denpasar, Medan, Surabaya, Jakarta, dan Makassar," jelas HT.
Kondisi ini menekan perusahaan penerbangan nasional, seperti Garuda Indonesia. Menurutnya maskapai Indonesia tidak mendapatkan apa-apa dari kebebasan tersebut.
"Kalau pemerintah berani, karena tidak bagus untuk masyarakat, kita harus berani negosiasi ulang. Masalahnya berani atau tidak pemerintah Pak Jokowi?" pungkasnya.
(izz)
Lihat Juga :
