Mantan Ketua BPK Ini Tak Setuju RI Dianggap Sedang Krisis
Rabu, 08 Juli 2015 - 18:17 WIB
Mantan Ketua BPK Ini Tak Setuju RI Dianggap Sedang Krisis
A
A
A
JAKARTA - Mantan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang juga mantan Deputi Gubernur Bank Indonesia Anwar Nasution tidak setuju jika saat ini Indonesia dianggap masa krisis. Karena, krisis ada ketika zaman pemerintahan sebelumnya
Anwar mengatakan, kebijakan pemerintah sebelumnya yang dilakukan adalah mengalirkan seperlima anggaran untuk subsidi BBM.
"Kemarin itu, sebelum pemerintahan sekarang, seperlima dari anggaran negara untuk subsidi BBM. Siapa yang menikmatinya? Ya kaum-kaum itu yang menikmati, yang ruangan pakai AC, mobilnya boros bensin. Bukan orang miskin yang nikmati," katanya di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Pemerintah terdahulu juga kondisi rupiah sangat menguat, yakni Rp9.000-an, stagnan dan efektif. Tapi komoditas banyak yang dari impor.
"Dulu zaman sebelumnya, itu rupiah menguat secara efektif, tapi pepaya pun kita impor dari California karena murah. Ini membuat mati industri kita, enggak bisa bersaing ke luar negeri. Kita ini kuli China, ekspormu hasil tambang, hasil kebun sama babu-babu karena enggak punya pendidikan dan keahlian," katanya.
Anwar pun meminjam istilah dari mantan Presiden Soekarno bahwa bangsa ini adalah bangsa yang statusnya kuli. Karena ketiadaan lapangan kerja di dalam negeri.
"Terus saudara-saudaramu itu pergi ke Malaysia kerja di pabrik Korea, Jepang. Kenapa kita undang mereka investasi di Jawa? Supaya jangan sampai saudaramu ini melanglang buana ke berbagai negara. Nah ini yang enggak jalan di pemerintahan sebelumnya," jelas dia.
Selain itu, smelter pun dari pemerintahan terdahulu tidak jalan lantaran minim listrik untuk penunjang proyek tersebut. "Dia (pemerintahan sebelumnya) mau bikin smelter, tapi listrik enggak ada, pelabuhan enggak ada. Hasilnya rendah. Kalau punya uang bikinlah industri padat karya yang bisa serap tenaga kerja di pulau Jawa daripada mereka harus kerja di luar negeri," tandas Anwar.
Anwar mengatakan, kebijakan pemerintah sebelumnya yang dilakukan adalah mengalirkan seperlima anggaran untuk subsidi BBM.
"Kemarin itu, sebelum pemerintahan sekarang, seperlima dari anggaran negara untuk subsidi BBM. Siapa yang menikmatinya? Ya kaum-kaum itu yang menikmati, yang ruangan pakai AC, mobilnya boros bensin. Bukan orang miskin yang nikmati," katanya di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Pemerintah terdahulu juga kondisi rupiah sangat menguat, yakni Rp9.000-an, stagnan dan efektif. Tapi komoditas banyak yang dari impor.
"Dulu zaman sebelumnya, itu rupiah menguat secara efektif, tapi pepaya pun kita impor dari California karena murah. Ini membuat mati industri kita, enggak bisa bersaing ke luar negeri. Kita ini kuli China, ekspormu hasil tambang, hasil kebun sama babu-babu karena enggak punya pendidikan dan keahlian," katanya.
Anwar pun meminjam istilah dari mantan Presiden Soekarno bahwa bangsa ini adalah bangsa yang statusnya kuli. Karena ketiadaan lapangan kerja di dalam negeri.
"Terus saudara-saudaramu itu pergi ke Malaysia kerja di pabrik Korea, Jepang. Kenapa kita undang mereka investasi di Jawa? Supaya jangan sampai saudaramu ini melanglang buana ke berbagai negara. Nah ini yang enggak jalan di pemerintahan sebelumnya," jelas dia.
Selain itu, smelter pun dari pemerintahan terdahulu tidak jalan lantaran minim listrik untuk penunjang proyek tersebut. "Dia (pemerintahan sebelumnya) mau bikin smelter, tapi listrik enggak ada, pelabuhan enggak ada. Hasilnya rendah. Kalau punya uang bikinlah industri padat karya yang bisa serap tenaga kerja di pulau Jawa daripada mereka harus kerja di luar negeri," tandas Anwar.
(izz)
Lihat Juga :
