Yunani Bangkrut, Pemerintah Diminta Stop Utang Baru
Kamis, 09 Juli 2015 - 03:27 WIB
Yunani Bangkrut, Pemerintah Diminta Stop Utang Baru
A
A
A
JAKARTA - Anggota Komisi XI DPR RI Willgo Zainar meminta pemerintah Indonesia untuk segera menghentikan rencana penambahan utang baru, di tengah situasi ekonomi dunia yang limbung, paska default atau gagal bayar yang dialami Yunani beberapa waktu lalu.
"Pinjaman dalam valas semakin menambah utang luar negeri dan beban rupiah yang sedang terpuruk," ujar di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Hal ini berkaitan dengan rencana Kementerian BUMN menambah pinjaman ke Lembaga Keuangan Cina senilai USD 50 miliar. Ini harus dikaji matang. Suntikan dana untuk PLN, Wika, dan Pelni tersebut, dinilai semakin memberatkan beban fiskal pemerintah, terlebih keberadaan mereka sebagai perusahaan publik yang melantai di bursa.
"Jika pinjaman terpaksa dilakukan, maka pinjaman harus dilakukan secara government to government (G to G) dan bukan C to C," ujarnya.
Selain itu, rencana pemerintah menghentikan penerbitan surat utang dalam bentuk Eurobond dianggap tepat akibat melemahnya nilai rupiah saat ini. "Mata uang Euro tengah mendapat tekanan, sehingga surat utang itu tidak ada nilainya lagi dan akhirnya nilai tukar Euro akan terus melemah," kata dia.
Willgo mengakui, dampak krisis Yunani terhadap Indonesia kecil, karena bukan mitra dagang utama, namun krisis utang negeri para dewa itu secara tidak langsung ikut menekan bursa saham dan nilai tukar mata uang Indonesia.
"Kejatuhan ekonomi Yunani akan mengganggu psikologis investor terhadap euro. Hal ini akan membuat dolar Amerika Serikat semakin menguat terhadap seluruh mata uang di dunia, tak terkecuali rupiah," ujarnya.
Kondisi itu diperparah dengan penurunan ekonomi yang dialami China, sehingga hanya Jepang dan Amerika Serikat yang dianggap sebagai safe haven country saat ini.
"Investor akan memilih negara yang mempunyai kondisi ekonomi terjaga dan tahan krisis, sehingga negara berkembang (emerging market) seperti kita harus mewaspadai dampak tersebut," tuturnya.
Willgo pun mengingatkan, pelemahan rupiah saat ini harus segera diantisipasi pemerintah, sehingga utang tidak semakin membesar. Hingga Mei total utang pemerintah mencapai Rp2.843 triliun. Selain itu dia juga meminta Bank Indonesia melakukan intervensi pasar, agar nilai tukar rupiah tetap terjaga.
"Intervensi yang dilakukan tidak langsung menggunakan cadangan devisa namun dilakukan secara terukur," pungkas dia.
"Pinjaman dalam valas semakin menambah utang luar negeri dan beban rupiah yang sedang terpuruk," ujar di Jakarta, Rabu (8/7/2015).
Hal ini berkaitan dengan rencana Kementerian BUMN menambah pinjaman ke Lembaga Keuangan Cina senilai USD 50 miliar. Ini harus dikaji matang. Suntikan dana untuk PLN, Wika, dan Pelni tersebut, dinilai semakin memberatkan beban fiskal pemerintah, terlebih keberadaan mereka sebagai perusahaan publik yang melantai di bursa.
"Jika pinjaman terpaksa dilakukan, maka pinjaman harus dilakukan secara government to government (G to G) dan bukan C to C," ujarnya.
Selain itu, rencana pemerintah menghentikan penerbitan surat utang dalam bentuk Eurobond dianggap tepat akibat melemahnya nilai rupiah saat ini. "Mata uang Euro tengah mendapat tekanan, sehingga surat utang itu tidak ada nilainya lagi dan akhirnya nilai tukar Euro akan terus melemah," kata dia.
Willgo mengakui, dampak krisis Yunani terhadap Indonesia kecil, karena bukan mitra dagang utama, namun krisis utang negeri para dewa itu secara tidak langsung ikut menekan bursa saham dan nilai tukar mata uang Indonesia.
"Kejatuhan ekonomi Yunani akan mengganggu psikologis investor terhadap euro. Hal ini akan membuat dolar Amerika Serikat semakin menguat terhadap seluruh mata uang di dunia, tak terkecuali rupiah," ujarnya.
Kondisi itu diperparah dengan penurunan ekonomi yang dialami China, sehingga hanya Jepang dan Amerika Serikat yang dianggap sebagai safe haven country saat ini.
"Investor akan memilih negara yang mempunyai kondisi ekonomi terjaga dan tahan krisis, sehingga negara berkembang (emerging market) seperti kita harus mewaspadai dampak tersebut," tuturnya.
Willgo pun mengingatkan, pelemahan rupiah saat ini harus segera diantisipasi pemerintah, sehingga utang tidak semakin membesar. Hingga Mei total utang pemerintah mencapai Rp2.843 triliun. Selain itu dia juga meminta Bank Indonesia melakukan intervensi pasar, agar nilai tukar rupiah tetap terjaga.
"Intervensi yang dilakukan tidak langsung menggunakan cadangan devisa namun dilakukan secara terukur," pungkas dia.
(izz)
Lihat Juga :
