BI: Utang Luar Negeri Tak Selalu Jelek
Jum'at, 10 Juli 2015 - 08:20 WIB
BI: Utang Luar Negeri Tak Selalu Jelek
A
A
A
JAKARTA - Bank Indonesia (BI) menegaskan utang luar negeri (ULN) yang kerap dilakukan Indonesia tidak selalu jelek, asalkan dikelola dengan baik dan diperuntukkan kepada sektor produktif.
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan bahwa kondisi utang luar negeri Indonesia masih kecil dan memiliki utang di luar negeri bukanlah hal buruk. Asalkan utang tersebut dikelola dengan baik dan tidak diperuntukkan bagi sektor konsumtif.
“Kita lebih dalam melihat banyak utang luar negeri yang tumbuh tapi ternyata tidak dilakukan dengan hati-hati. Presiden menegaskan untuk utang luar negeri tidak apa-apa asal produktif,” katanya di Jakarta, Kamis (9/7/2015).
Menurut Agus, pengelolaan utang luar negeri untuk sektor produktif pun perlu dilakukan secara hati-hati, yaitu yang tidak memilliki risiko nilai tukar (foreign exchange risk). Jika utang luar negeri yang diambil menunjukkan risiko tersebut, artinya utang tidak dikelola dengan produktif.
“BI sejalan dan kita tidak merasa utang itu sesuatu yang jelek. Utang luar negeri juga boleh, tapi yang penting kalau mau utang harus dilakukan dengan hati-hati,” imbuh dia.
Kehati-hatian tersebut, sambung dia, tercermin dengan dikeluarkannya peraturan BI yang mengatur bahwa korporasi yang mengatur pinjaman luar negeri harus memenuhi syarat minimum rasio lindung nilai, minimum rasio likuiditas, dan harus ada minimum rating bagi korporasi tersebut.
“Jadi ini sejalan. Adanya peningkatan utang luar negeri kita maklum karena mungkin ada penawaran dana ketika ada quantitative easing dari Amerika dan sekarang dari Eropa. Tetapi yang kita pentingkan adalah kehati-hatian,” tandasnya.
Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi), yang menyatakan bahwa kondisi utang luar negeri Indonesia masih kecil dan memiliki utang di luar negeri bukanlah hal buruk. Asalkan utang tersebut dikelola dengan baik dan tidak diperuntukkan bagi sektor konsumtif.
“Kita lebih dalam melihat banyak utang luar negeri yang tumbuh tapi ternyata tidak dilakukan dengan hati-hati. Presiden menegaskan untuk utang luar negeri tidak apa-apa asal produktif,” katanya di Jakarta, Kamis (9/7/2015).
Menurut Agus, pengelolaan utang luar negeri untuk sektor produktif pun perlu dilakukan secara hati-hati, yaitu yang tidak memilliki risiko nilai tukar (foreign exchange risk). Jika utang luar negeri yang diambil menunjukkan risiko tersebut, artinya utang tidak dikelola dengan produktif.
“BI sejalan dan kita tidak merasa utang itu sesuatu yang jelek. Utang luar negeri juga boleh, tapi yang penting kalau mau utang harus dilakukan dengan hati-hati,” imbuh dia.
Kehati-hatian tersebut, sambung dia, tercermin dengan dikeluarkannya peraturan BI yang mengatur bahwa korporasi yang mengatur pinjaman luar negeri harus memenuhi syarat minimum rasio lindung nilai, minimum rasio likuiditas, dan harus ada minimum rating bagi korporasi tersebut.
“Jadi ini sejalan. Adanya peningkatan utang luar negeri kita maklum karena mungkin ada penawaran dana ketika ada quantitative easing dari Amerika dan sekarang dari Eropa. Tetapi yang kita pentingkan adalah kehati-hatian,” tandasnya.
(rna)
Lihat Juga :
