Kebijakan Keliru, Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran
Senin, 13 Juli 2015 - 12:14 WIB
Kebijakan Keliru, Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran
A
A
A
JAKARTA - PT PLN (Persero) mengungkapkan, kebijakan subsidi yang keliru selama ini membuat subsidi listrik melalui BUMN migas ini tidak tepat sasaran. Subsidi listrik yang seharusnya dinikmati 15,5 juta masyarakat miskin, membengkak hingga 44 juta orang lantaran kesalahan kebijakan.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjelaskan, selama ini subsidi listrik tidak ditegaskan untuk masyarakat miskin, melainkan melalui parameter ukuran daya listrik. Di mana yang mendapat subsidi mereka yang berdaya listrik 450 watt dan 900 watt.
"Kan sekarang ini subsidinya PLN besar sekali, bukan kepada 15,5 juta orang tapi kepada 44 juta orang. Jadi kayak yang saya cerita kemarin, kita sampaikan ke pemerintah kami memang ada salah, tapi kebijakannya juga keliru. Dulu kebijakannya kepada 450 watt dan 900 watt. Miskin apa enggak miskin enggak tahu," tuturnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/7/2015).
Menurutnya, melarnya subsidi listrik hingga dinikmati 44 juta orang lantaran mereka yang menggunakan listrik berdaya 1.300 watt dan 2.200 watt memilih menurunkan daya ke 900 watt. Sebab, mereka berpikir bahwa akan lebih murah jika menggunakan 900 watt.
Mereka pun tak kehabisan akal dengan memasang beberapa instalasi listrik berdaya 900 watt. Dengan begitu, mereka bisa menikmati listrik besar namun membayar tarif subsidi.
"Karena begini, yang 1.300 watt, 2.200 watt minta 900 watt semua turun daya. Betul gitu (pasang beberapa instalasi listrik)," imbuh dia.
Terlebih, sambung mantan bos BRI ini, pegawai pemasangan listrik PLN pun tidak mungkin menginterogasi seseorang tersebut termasuk golongan miskin atau kaya saat memasang listrik.
"Lho enggak mungkin, kan orang PLN dia enggak nanya kamu miskin enggak. Kan enggak. Karena orang PLN dikasih tahunya 900 watt sama 450 watt subsidi," terang dia.
Untuk itu, BUMN kelistrikan ini mengusulkan agar kebijakan subsidi listrik tersebut dialihkan langsung ke masyarakat miskin dengan menyesuaikan data Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang berdaya listrik 1.300 watt namun termasuk golongan miskin akan mendapat subsidi listrik lewat kartu sakti tersebut.
"Usulan PLN ya harus untuk orang miskin di Indonesia. Kasih menurut saya (subsidi untuk 1300 watt). Menyesuaikan dengan KKS," tandasnya.
Direktur Utama PLN Sofyan Basir menjelaskan, selama ini subsidi listrik tidak ditegaskan untuk masyarakat miskin, melainkan melalui parameter ukuran daya listrik. Di mana yang mendapat subsidi mereka yang berdaya listrik 450 watt dan 900 watt.
"Kan sekarang ini subsidinya PLN besar sekali, bukan kepada 15,5 juta orang tapi kepada 44 juta orang. Jadi kayak yang saya cerita kemarin, kita sampaikan ke pemerintah kami memang ada salah, tapi kebijakannya juga keliru. Dulu kebijakannya kepada 450 watt dan 900 watt. Miskin apa enggak miskin enggak tahu," tuturnya di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (13/7/2015).
Menurutnya, melarnya subsidi listrik hingga dinikmati 44 juta orang lantaran mereka yang menggunakan listrik berdaya 1.300 watt dan 2.200 watt memilih menurunkan daya ke 900 watt. Sebab, mereka berpikir bahwa akan lebih murah jika menggunakan 900 watt.
Mereka pun tak kehabisan akal dengan memasang beberapa instalasi listrik berdaya 900 watt. Dengan begitu, mereka bisa menikmati listrik besar namun membayar tarif subsidi.
"Karena begini, yang 1.300 watt, 2.200 watt minta 900 watt semua turun daya. Betul gitu (pasang beberapa instalasi listrik)," imbuh dia.
Terlebih, sambung mantan bos BRI ini, pegawai pemasangan listrik PLN pun tidak mungkin menginterogasi seseorang tersebut termasuk golongan miskin atau kaya saat memasang listrik.
"Lho enggak mungkin, kan orang PLN dia enggak nanya kamu miskin enggak. Kan enggak. Karena orang PLN dikasih tahunya 900 watt sama 450 watt subsidi," terang dia.
Untuk itu, BUMN kelistrikan ini mengusulkan agar kebijakan subsidi listrik tersebut dialihkan langsung ke masyarakat miskin dengan menyesuaikan data Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Dengan mekanisme tersebut, masyarakat yang berdaya listrik 1.300 watt namun termasuk golongan miskin akan mendapat subsidi listrik lewat kartu sakti tersebut.
"Usulan PLN ya harus untuk orang miskin di Indonesia. Kasih menurut saya (subsidi untuk 1300 watt). Menyesuaikan dengan KKS," tandasnya.
(izz)
