UMKM Butuh Kebijakan Konkret

JAKARTA - Sektor usaha mikro kecil dan menengah (UMKM) menjadi fondasi di tengah perlambatan ekonomi.

Oleh karena itu, diperlukan kebijakan- kebijakan yang mendukung UMKM agar bisa terus bertahan. Ketua Umum BPP Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia mengatakan, sejak awal pihaknya sudah mendorong pemerintah agar menurunkan suku bunga kredit usaha rakyat (KUR).

“Sekarang bunga itu tinggal 12% dengan mendapatkan subsidi dari APBN. Nah , yang kita dorong agar jangan di Bank BUMN saja, minimal di semua bank-bank swasta harus mendapatkan bagian jatah KUR,” ujarnya di Jakarta akhir pekan lalu.

Bahlil menuturkan, untuk mendukung UMKM, pemerintah bila perlu melakukan subsidi- subsidi pembiayaannya. “Tidak hanya sebatas bunga tapi harus ditambah kuota volume nilai dari batas minimal kredit itu dinaikkan,” imbuhnya.

Selain itu, lanjut Bahlil, pemerintah harus mencari solusi penetrasi pasar terhadap produk- produk UMKM karena tinggal beberapa bulan lagi akan menghadapi Masyarakat Ekonomi ASEAN A (MEA). “Jangan lagi kita minta mereka memproduksi tapi tidak ada alur pasarnya,” katanya.

Bahlil menambahkan, serapan anggaran pemerintah yang masih rendah harus ditingkatkan lagi secepatnya untuk menolong perekonomian. “Berapa ratus ribu lapangan kerja tidak tersedia akibat perlambatan penyerapan anggaran karena infrastruktur itu kan multiplier effect -nya tinggi sekali. Tidak ada cara lain sekarang adalah percepatan anggaran agar mendorong sektor riil,” ungkapnya.

Oktiani endarwati