PLN Sindir Masyarakat Mapan Pakai Listrik Bersubsidi
Rabu, 22 Juli 2015 - 20:25 WIB
PLN Sindir Masyarakat Mapan Pakai Listrik Bersubsidi
A
A
A
JAKARTA - Direktur Utama PT PLN (Persero) Sofyan Basir menyindir masyarakat yang sudah mampu (mapan) tapi masih memanfaatkan listrik bersubsidi.
Dia menuturkan, sebenarnya mereka yang mengambil jatah orang miskin memiliki pemahaman yang cukup. "Mohon maaf, mereka ini sebenarnya sangat terdidik. Orang mampu, tapi mengambil hak orang miskin. Ini yang tidak boleh," ujar Sofyan di kantornya, Rabu (22/7/2015).
Menurut mantan direktur utama Bank BRI ini, secara langsung bukan pemerintah yang salah sasaran dalam menyalurkan subsidi listrik. "Bukan PLN yang salah sasaran, karena masyarakatnya yang memanfaatkan celah itu. Satu rumah ada yang pakai dua meteran 900 volt ampere (VA)," ungkap Sofyan.
Untuk itu, PLN akan melakukan pemeriksaan data secara rinci dalam satu sampai dua tahun ke depan. Jumlahnya cukup besar sebanyak 25%.
"Setelah pemeriksaan akan kami ganti meteran mereka dengan yang sudah tarif normal. Kalau mereka sudah diberi ultimatum belum diganti akan kita denda," pungkasnya.
Baca juga:
Subsidi Listrik Selama Ini Dinilai Politis
Kebijakan Keliru, Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran
Ubah Mekanisme Subsidi Listrik, PLN Hemat Rp20 T
Dia menuturkan, sebenarnya mereka yang mengambil jatah orang miskin memiliki pemahaman yang cukup. "Mohon maaf, mereka ini sebenarnya sangat terdidik. Orang mampu, tapi mengambil hak orang miskin. Ini yang tidak boleh," ujar Sofyan di kantornya, Rabu (22/7/2015).
Menurut mantan direktur utama Bank BRI ini, secara langsung bukan pemerintah yang salah sasaran dalam menyalurkan subsidi listrik. "Bukan PLN yang salah sasaran, karena masyarakatnya yang memanfaatkan celah itu. Satu rumah ada yang pakai dua meteran 900 volt ampere (VA)," ungkap Sofyan.
Untuk itu, PLN akan melakukan pemeriksaan data secara rinci dalam satu sampai dua tahun ke depan. Jumlahnya cukup besar sebanyak 25%.
"Setelah pemeriksaan akan kami ganti meteran mereka dengan yang sudah tarif normal. Kalau mereka sudah diberi ultimatum belum diganti akan kita denda," pungkasnya.
Baca juga:
Subsidi Listrik Selama Ini Dinilai Politis
Kebijakan Keliru, Subsidi Listrik Tak Tepat Sasaran
Ubah Mekanisme Subsidi Listrik, PLN Hemat Rp20 T
(dmd)
Lihat Juga :
