Pengembangan BBN Jangan Sampai Kehilangan Momentum
Senin, 27 Juli 2015 - 14:33 WIB
Pengembangan BBN Jangan Sampai Kehilangan Momentum
A
A
A
JAKARTA - Pemerintah melalui Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit akan mengembangkan bahan bakar nabati (BBN) untuk mengurangi ketergantungan pada bahan bakar fosil.
Mantan Dirjen Energi Terbarukan Kardaya mengakui tidak mudah untuk mengembangkan energi dengan menggunakan BBN karena pemerintah harus mempunyai road map jelas terkait langkah yang akan di ambil.
"Roadmap menjadi sangat penting sebagai pegangan semua pihak dalam menjalankan pengembangan energi selain BBM. Dalam roadmap itu harus dijelaskan mengenai kesamaan pendangan antara pemerintah dengan stakeholder, antara Pertamina dengan BPBD Sawit. Jadi siapa melakukan apa akan sangat jelas," tegas Kardaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/7/2015).
Menurutnya, pemerintah harus melakukan terobosan. Jika tidak dan masih terus mengandalkan ketergatungan BBM dari fosil maka akan sangat lama bisa memenuhi kebutuhan energ dalam negeri. Terobosan tersebut misalnya memberikan kebijakan yang bisa menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dibidang energi di Indonesia.
Indonesia sebagai negara kaya potensi energi bio memiliki potensi sangat besar jika dikembangkan dengan sangat serius oleh pemerintah dan BPBD.
"Banyak potensi energi Bio yang bisa dikembangkan pemerintah selain dari sawit, misalnya dari aren yang bisa menghasilkan etanol. Indonesia mempunyai produksi yang sangat besar baik dari sawit atau dari aren," jelas dia.
Upaya untuk membangun energi nasional membutuhkan kebijakan konsisten dari pemerintah dan dikiuti secara kositen pula dalam implementasinya. "Jangan sampai kebijakan yang baru dijalankan ini di tengah-tengah berubah karena adanya faktor harga minyak dunia yang berubah pula," tegasnya.
Penggunaan energi bio merupakan BBN paling realistis untuk dikembangkan di Indonesia saat ini. Pasokan bahan bakunya sangat berlimpah. Ini seharusnya menjadi keuntungan kompetitif bagi Indonesia dan akan menjadi pertanyaan besar jika keuntungan kompetitif ini justru disia-siakan dengan berbagai dalih.
Sawit di Indonesia seperti halnya tebu di Brazil atau minyak di timur tengah. Karena itu, tidak masuk akal jika pengembangan BBN biodiesel berbasis sawit justru tertunda. Pada saat awal memang diperlukan sokongan kebijakan dan dana agar bisa bersaing dengan BBM fosil.
Sementara, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan memberikan subsidi sebesar Rp600-Rp700 per liter untuk pengembangan biodiesel nasional.
"Kita sudah menyepakati ketentuan support biodiesel. Badan ini akan memberikan support Rp600-Rp700 per liter, ini on top dari Rp1.000 subsidi pemerintah terhadap solar yang sudah ditetapkan dalam APBN," katanya dalam rilisnya belum lama ini.
PT Pertamina (Persero) juga diminta untuk menggunakan bahan bakar jenis campuran sawit ini. Dengan adanya dana 'celengan' sawit ini, diharapkan Pertamina menggunakan B15 (biodiesel 15 persen).
"Ada selisih harga biodiesel dengan MOPS (Mean of Platts Singapore). Dengan adanya sistem ini menyelesaikan selisih harga tersebut, jadi tidak ada alasan bagi Pertamina untuk tidak gunakan B15," kata Bayu.
Subsidi yang diberikan melalui BPDP ini akan dialokasikan kepada produsen seperti Pertamina, sehingga nantinya harga jual menjadi lebih murah.
"Subsidi Rp1.000 akan diberikan kepada konsumen, prinsip supportnya pada konsumen tapi mekanismenya Rp1.000 diberikan pada produsen BBM-nya, itu fix (tetap) di APBN, yang Rp 600-700 itu bergerak sesuai harga pasar, diberikan kepada produsen bahan baku. Jadi,l konsumen secara tidak langsung akan diberikan subsidi Rp1.600-Rp1.700 per liter," ujar Bayu.
Mantan Dirjen Energi Terbarukan Kardaya mengakui tidak mudah untuk mengembangkan energi dengan menggunakan BBN karena pemerintah harus mempunyai road map jelas terkait langkah yang akan di ambil.
"Roadmap menjadi sangat penting sebagai pegangan semua pihak dalam menjalankan pengembangan energi selain BBM. Dalam roadmap itu harus dijelaskan mengenai kesamaan pendangan antara pemerintah dengan stakeholder, antara Pertamina dengan BPBD Sawit. Jadi siapa melakukan apa akan sangat jelas," tegas Kardaya kepada wartawan di Jakarta, Senin (27/7/2015).
Menurutnya, pemerintah harus melakukan terobosan. Jika tidak dan masih terus mengandalkan ketergatungan BBM dari fosil maka akan sangat lama bisa memenuhi kebutuhan energ dalam negeri. Terobosan tersebut misalnya memberikan kebijakan yang bisa menarik minat investor untuk menanamkan modalnya dibidang energi di Indonesia.
Indonesia sebagai negara kaya potensi energi bio memiliki potensi sangat besar jika dikembangkan dengan sangat serius oleh pemerintah dan BPBD.
"Banyak potensi energi Bio yang bisa dikembangkan pemerintah selain dari sawit, misalnya dari aren yang bisa menghasilkan etanol. Indonesia mempunyai produksi yang sangat besar baik dari sawit atau dari aren," jelas dia.
Upaya untuk membangun energi nasional membutuhkan kebijakan konsisten dari pemerintah dan dikiuti secara kositen pula dalam implementasinya. "Jangan sampai kebijakan yang baru dijalankan ini di tengah-tengah berubah karena adanya faktor harga minyak dunia yang berubah pula," tegasnya.
Penggunaan energi bio merupakan BBN paling realistis untuk dikembangkan di Indonesia saat ini. Pasokan bahan bakunya sangat berlimpah. Ini seharusnya menjadi keuntungan kompetitif bagi Indonesia dan akan menjadi pertanyaan besar jika keuntungan kompetitif ini justru disia-siakan dengan berbagai dalih.
Sawit di Indonesia seperti halnya tebu di Brazil atau minyak di timur tengah. Karena itu, tidak masuk akal jika pengembangan BBN biodiesel berbasis sawit justru tertunda. Pada saat awal memang diperlukan sokongan kebijakan dan dana agar bisa bersaing dengan BBM fosil.
Sementara, Direktur Utama Badan Pengelola Dana Perkebunan (BPDP) Sawit Bayu Krisnamurthi mengatakan, lembaga yang dipimpinnya akan memberikan subsidi sebesar Rp600-Rp700 per liter untuk pengembangan biodiesel nasional.
"Kita sudah menyepakati ketentuan support biodiesel. Badan ini akan memberikan support Rp600-Rp700 per liter, ini on top dari Rp1.000 subsidi pemerintah terhadap solar yang sudah ditetapkan dalam APBN," katanya dalam rilisnya belum lama ini.
PT Pertamina (Persero) juga diminta untuk menggunakan bahan bakar jenis campuran sawit ini. Dengan adanya dana 'celengan' sawit ini, diharapkan Pertamina menggunakan B15 (biodiesel 15 persen).
"Ada selisih harga biodiesel dengan MOPS (Mean of Platts Singapore). Dengan adanya sistem ini menyelesaikan selisih harga tersebut, jadi tidak ada alasan bagi Pertamina untuk tidak gunakan B15," kata Bayu.
Subsidi yang diberikan melalui BPDP ini akan dialokasikan kepada produsen seperti Pertamina, sehingga nantinya harga jual menjadi lebih murah.
"Subsidi Rp1.000 akan diberikan kepada konsumen, prinsip supportnya pada konsumen tapi mekanismenya Rp1.000 diberikan pada produsen BBM-nya, itu fix (tetap) di APBN, yang Rp 600-700 itu bergerak sesuai harga pasar, diberikan kepada produsen bahan baku. Jadi,l konsumen secara tidak langsung akan diberikan subsidi Rp1.600-Rp1.700 per liter," ujar Bayu.
(izz)
Lihat Juga :
