PLN Fokus Urus Distribusi Listrik

JAKARTA - Pemerintah mengurangi jatah PT PLN (Persero) dalam program pembangunan pembangkit listrik 35.000 megawatt (MW) dari semula 10.000 MW menjadi hanya 5.000 MW.

Pengurangan alokasi pembangunan pembangkit tersebut dimaksudkan agar PLN lebih fokus pada distribusi listrik kepada masyarakat. Adapun, jatah pembangunan pembangkit PLN akan dialihkan kepada swasta. ”Itu hasil evaluasi yang kami lakukan dalam rangka reformasi PLN. Sehingga, PLN dapat fokus melayani jasa distribusi kepada masyarakat,” tutur Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said di Jakarta kemarin.

Menurutnya, PLN akan fokus pada pengawasan dan pembangunan transmisi serta layanan distribusi, sedangkan pembangunan infrastruktur dan operasional pembangkit diserahkan kepada swasta melalui skema independent power producer (IPP). Dia meminta percepatan pembangunan transmisi dapat segera dilakukan agar saat pembangkit terbangun langsung bisa tersambung ke transmisi. ”Maka itu, PLN kami harap dapat fokus ke transmisi dan menyiapkan diri sebagai perusahaan jasa yang menjalankan operasi. Oleh karena itu, pembangunan pembangkit lebih banyak dikerjakan IPP,” jelasnya.

Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian ESDM Jarman menambahkan, pengurangan jatah PLN dalam proyek listrik 35.000 MW karena tidak mampu dalam segi finansial. ”Prinsipnya karena kemampuan terbatas. Kalau doubledouble pembangkit transmisi terlalu berat. Jadi, lebih baik konsentrasi di transmisi sedangkan pembangkit yang menarik dilakukan swasta. Nanti akan timbul sinergi antara pembangkit karena transmisinya sudah siap,” ungkapnya.

Pembangunan transmisi, katanya, tidak hanya dilakukan oleh PLN tapi juga akan dikerjakan oleh swasta nasional. Menurutnya, PLN hanya akan fokus pada skala 500 kilovolt (KV). ”Sesudah PLN membangun transmisi dan perlu dana lagi nanti bisa diberikan ke swasta juga. Secara peraturan boleh, tinggal sekarang mana transmisi yang akan diberikan kepada swasta. Selama itu bisa PLN ya PLN, kalau pendanaan kurang dikasih ke swasta,” ujar dia.

Pengurangan jatah pembangunan pembangkit oleh PLN, kata Jarman, akan membuat swasta lebih leluasa memasuki proyek pembangunan pembangkit. Dia optimistis, dengan banyaknya swasta yang masuk, pembangunan pembangkit listrik proyek 35.000 MW akan berjalan mulus. ”Dulu tertunda karena pemilihan berdasarkan yang termurah. Sekarang terbalik, sebelum mereka ikut, harus di-due diligence dulu finansialnya, kemampuan teknisnya. Kalau IPP tidak bisa bangun karena kekurangan dana, sudah gugur dari awal. Jadi, sekarang memang perusahaan mampu, bukan coba-coba,” terang Jarman.

Lebih lanjut dia mengatakan, pembangunan pembangkit akan diserahkan ke swasta lokal maupun asing. Untuk pembangunan transmisi, pemerintah membatasi penanaman modalnya hanya untuk swasta lokal dan BUMN. ”Beberapa perusahaan konduktor sudah menyatakan minat, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk juga minat,” kata dia.

Selain fungsi supervisi, PLN juga menerima limpahan anggaran sektor ketenagalistrikan Kementerian ESDM. Sehingga, pada 2016 rencananya hampir seluruh proyek Direktorat Jenderal Ketenagalistrikan menjadi kewajiban perseroan. Namun, dalam pelaksanaannya harus berkonsultasi dengan DPR. Jarman menegaskan, perusahaan pelat merah itu tetap berwenang membangun pembangkit tapi pembangunannya berlokasi di tempat terpencil yang investasinya tidak menarik bagi pengusaha.

”IPP menjadi tonggak pembangunan listrik. Di Malaysia sudah mulai seperti itu,” kata dia. Payung hukum pembangunan transmisi oleh swasta pun sudah tercantum dalam Peraturan Pemerintah (PP) No 23 dan PP No 14/2012. Transmisi boleh dibangun swasta tapi pengoperasiannya satu tangan, yaitu melalui PLN. ”Kami berbicara tiga grid code Sumatera, Jawa, dan Sulawesi. Nanti Kalimantan. Di grid code itu jelas open acces . Tinggal swasta, menarik tidak IRR (internal rate of return) -nya,” tutup Jarman.

Pemerintah dalam lima tahun ke depan berencana membangun 508 pembangkit listrik dengan total kapasitas 42.968 MW. Pembangunan pembangkit sebelumnya akan dilakukan PLN dan swasta. Porsinya 243 proyek dikerjakan PLN dengan total kapasitas 18.460,50 MW dan 265 proyek oleh IPP dengan kapasitas sebesar 24.507,36 MW. Proyek pembangkit listrik sebesar 42.968 MW mencakup proyek 35.000 MW yang dicanangkan pemerintah Joko Widodo dan sisanya berasal dari proyek yang dicanangkan pemerintah sebelumnya.

Berdasarkan data Kementerian ESDM, sebagian besar pembangkit akan dibangun di Pulau Sumatera sebanyak 118 pembangkit dengan total kapasitas 11,34 gigawatt (GW). Sebanyak 69 pembangkit listrik di antaranya lahan yang dibutuhkan sudah siap. Namun, kapasitas listrik terbesar berasal dari Pulau Jawa sebesar 23,26 GW dari 103 pembangkit yang akan dibangun. Adapun, ada 85 lahan pembangkit listrik yang sudah siap dibangun.

Selain di Pulau Sumatera dan Jawa, pembangkit listrik juga akan dibangun di Sulawesi, Kalimantan, Bali, Nusa Tenggara, Maluku dan Papua.

Nanang wijayanto