DPR Minta Pemerintah Tak Abaikan Kerusuhan Blok Cepu
Selasa, 04 Agustus 2015 - 19:21 WIB
DPR Minta Pemerintah Tak Abaikan Kerusuhan Blok Cepu
A
A
A
JAKARTA - DPR meminta pemerintah tidak mengabaikan berbagai persoalan lingkungan sekitar maupun masalah pekerja untuk menjaga kesinambungan pengelolaan Blok Cepu di Bojonegoro, Jawa Timur.
Hal itu guna mengantisipasi terulangnya insiden kerusuhan di Blok Cepu akibat akumulasi berbagai persoalan yang tidak bisa dideteksi dan ditangani sebelumnya oleh pemerintah, regulator hulu migas dan pengelolaan lapangan migas.
Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menegaskan, Blok Cepu merupakan harapan dari peningkatan program produksi minyak nasional. Untuk itu, pemerintah harus mampu mendeteksi dan mengantisipasi potensi kendala yang bisa dihadapi pengelolaan Blok Cepu.
"Pemerintah melalui Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas serta pengelola lapangan harus mampu mengatasi persoalan ini. Blok Cepu ini harapan dari produksi negara," kata Kardaya di Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Selain itu, dia juga menyoroti kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas terkait gas flare atau gas yang dibakar karena tidak mampu dimanfaatkan di lokasi pengeboran.
Apalagi, saat ini masyarakat sekitar Blok Cepu sudah mengeluhkan dampak gas flare tersebut karena bakal memengaruhi kesehatan mereka sehingga kondisi menimbulkan kerawanan dan potensi kericuhan masyarakat.
Gas flare di Blok Cepu sangat besar sampai 50 juta kaki kubik (MMBTU). Ini di luar batas maksimal yang dizinkan Kementerian Kehutanan dan Lingkuhan Hidup.
"Saya sudah tanyakan ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sekjen dan jajarannya. Mereka sebagai pihak yang berwenang mengaku belum mengeluarkan izin gas flare ini. Malah izinnya dikeluarkan Ditjen Migas. Hal ini sangat disesalkan," terang dia.
Lebih jauh, Kardaya menegaskan, potential lost akibat gas flare di Blok Cepu tersebut sangat besar. Dengan gas flare sebesar 50 juta kaki kubik, maka potential lost mencapai diperkirakan mencapai USD2,5 juta atau sekitar Rp30 miliar per hari dengan perhitungan harga gas sebesar USD5 saja.
"Seharusnya Menteri ESDM, Kepala SKK Migas dan pengelola lapangan sudah bisa memperhitungkan agar gas flare tidak terlalu besar. Gas yang dibakar ini bisa menghidupkan satu pabrik," tandasnya.
Hal itu guna mengantisipasi terulangnya insiden kerusuhan di Blok Cepu akibat akumulasi berbagai persoalan yang tidak bisa dideteksi dan ditangani sebelumnya oleh pemerintah, regulator hulu migas dan pengelolaan lapangan migas.
Ketua Komisi VII DPR Kardaya Warnika menegaskan, Blok Cepu merupakan harapan dari peningkatan program produksi minyak nasional. Untuk itu, pemerintah harus mampu mendeteksi dan mengantisipasi potensi kendala yang bisa dihadapi pengelolaan Blok Cepu.
"Pemerintah melalui Menteri ESDM dan Kepala SKK Migas serta pengelola lapangan harus mampu mengatasi persoalan ini. Blok Cepu ini harapan dari produksi negara," kata Kardaya di Jakarta, Selasa (4/8/2015).
Selain itu, dia juga menyoroti kebijakan yang dikeluarkan Kementerian ESDM melalui Direktorat Jenderal (Ditjen) Migas terkait gas flare atau gas yang dibakar karena tidak mampu dimanfaatkan di lokasi pengeboran.
Apalagi, saat ini masyarakat sekitar Blok Cepu sudah mengeluhkan dampak gas flare tersebut karena bakal memengaruhi kesehatan mereka sehingga kondisi menimbulkan kerawanan dan potensi kericuhan masyarakat.
Gas flare di Blok Cepu sangat besar sampai 50 juta kaki kubik (MMBTU). Ini di luar batas maksimal yang dizinkan Kementerian Kehutanan dan Lingkuhan Hidup.
"Saya sudah tanyakan ke Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup, Sekjen dan jajarannya. Mereka sebagai pihak yang berwenang mengaku belum mengeluarkan izin gas flare ini. Malah izinnya dikeluarkan Ditjen Migas. Hal ini sangat disesalkan," terang dia.
Lebih jauh, Kardaya menegaskan, potential lost akibat gas flare di Blok Cepu tersebut sangat besar. Dengan gas flare sebesar 50 juta kaki kubik, maka potential lost mencapai diperkirakan mencapai USD2,5 juta atau sekitar Rp30 miliar per hari dengan perhitungan harga gas sebesar USD5 saja.
"Seharusnya Menteri ESDM, Kepala SKK Migas dan pengelola lapangan sudah bisa memperhitungkan agar gas flare tidak terlalu besar. Gas yang dibakar ini bisa menghidupkan satu pabrik," tandasnya.
(izz)
Lihat Juga :
