Ini Garis Besar Postur RAPBN 2016
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan secara garis besar postur Rancangan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (RAPBN) 2016, dalam pidato Nota Keuangan 2016.
Dia menyebutkan, total pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.848,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.565,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp2,0 triliun.
"Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto 2016 mencapai 13,25%," katanya di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Pemerintah juga terus mengoptimalkan PNBP melalui penerimaan sumber daya alam (SDA), terutama migas, yang iperkirakan akan mendominasi PNBP. "Meski pencapaiannya masih menghadapi banyak tantangan seperti harga minyak dunia yang terus bergejolak," imbuh dia.
Sementara, total belanja negara mencapai sebesar Rp2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp782,2 triliun.
Dari sisi belanja, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini, peningkatan ruang fiskal ditempuh melalui efisiensi subsidi, efisiensi belanja operasional, dan pengendalian belanja yang wajib dialokasikan.
"Selain itu, juga melalui peningkatan belanja produktif yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta ketahanan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian nasional," terangnya.
Atas dasar itu, defisit anggaran dalam RAPBN 2016 sebesar Rp273,2 triliun atau 2,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit RAPBN 2016 tersebut akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp272,0 triliun dan luar negeri neto sebesar Rp1,2 triliun.
Baca: Ini Asumsi Dasar Ekonomi Makro RI
Dia menyebutkan, total pendapatan negara direncanakan mencapai Rp1.848,1 triliun yang terdiri dari penerimaan perpajakan sebesar Rp1.565,8 triliun, Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar Rp280,3 triliun dan penerimaan hibah sebesar Rp2,0 triliun.
"Dengan penerimaan perpajakan sebesar itu, maka rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto 2016 mencapai 13,25%," katanya di gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Jumat (14/8/2015).
Pemerintah juga terus mengoptimalkan PNBP melalui penerimaan sumber daya alam (SDA), terutama migas, yang iperkirakan akan mendominasi PNBP. "Meski pencapaiannya masih menghadapi banyak tantangan seperti harga minyak dunia yang terus bergejolak," imbuh dia.
Sementara, total belanja negara mencapai sebesar Rp2.121,3 triliun yang terdiri dari belanja pemerintah pusat sebesar Rp1.339,1 triliun serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp782,2 triliun.
Dari sisi belanja, sambung mantan Gubernur DKI Jakarta ini, peningkatan ruang fiskal ditempuh melalui efisiensi subsidi, efisiensi belanja operasional, dan pengendalian belanja yang wajib dialokasikan.
"Selain itu, juga melalui peningkatan belanja produktif yang difokuskan pada pembangunan infrastruktur serta ketahanan pangan dan energi guna meningkatkan daya saing dan kapasitas perekonomian nasional," terangnya.
Atas dasar itu, defisit anggaran dalam RAPBN 2016 sebesar Rp273,2 triliun atau 2,1% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Defisit RAPBN 2016 tersebut akan dibiayai dengan pembiayaan yang bersumber dari dalam negeri sebesar Rp272,0 triliun dan luar negeri neto sebesar Rp1,2 triliun.
Baca: Ini Asumsi Dasar Ekonomi Makro RI
(izz)