Ini Jurus Rizal Ramli Pangkas Dwelling Time
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli hari ini menggelar rapat koordinasi (rakor) dalam rangka memangkas waktu tunggu bongkar muat (dwelling time) di Pelabuhan Tanjung Priok.
Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan mandat kepada mantan Menko bidang Perekonomian ini untuk memangkas dwelling time menjadi 3-4 hari pada Oktober 2015.
"Tugas kita bagaimana dwelling timenya berkurang, sehingga eksportir dan importir bisa lebih efisien, bisa lebih murah biayanya, sehingga ekonomi kita lebih kompetitif," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Pihaknya akan kembali mengembangkan sistem jalur hijau dan jalur merah untuk arus kegiatan bongkar muat yang dilakukan eksportir dan importir di pelabuhan. Untuk eksportir dan importir yang kredibel, akan dimasukkan di jalur hijau yang membuat mereka nyaris tidak melalui proses pemeriksaan apapun.
"Jadi untuk eksportir dan importir yang kredibel, yang importir teratur, misalnya buat sparepart mobil, industri, yang nggak neko-neko kita masukkan jalur hijau. Nyaris tidak diperiksa. Cepat sekali," terang dia.
Untuk importir yang memiliki reputasi jelek dan mencurigakan, sambung Rizal, akan dimasukkan di jalur merah. Kendati para importir dan eksportir yang bandel hanya di kisaran 6%, namun tetap saja mereka membuat arus bongkar muat barang di pelabuhan menjadi lama.
"Makanya kami minta Dirjen Bea Cukai supaya dicek lagi datanya, kalau memang mereka eligible untuk jalur hijau, enggak pernah ganti kuantitas, atau apa, dimasukkan saja ke jalur hijau. Jadi kita ingin dari 6% berkurang yang masuk jalur merah. Kami minta dirjen bea cukai milih, supaya proses ini lebih cepat," tutur Rizal.
Dia menambahkan, proses dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, masih terlalu banyak sistem pre-audit, yaitu barang harus diaudit terlebih dahulu sebelum masuk ke Tanjung Priok. Padahal, cara seperti itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses bongkar muat di pelabuhan menjadi molor.
Sebab itu, dia akan mengembangkan sistem post-audit yang menyebabkan barang bisa diperiksa secara random di lokasi pabriknya, sehingga tidak perlu masuk dilakukan di Tanjung Priok.
"Artinya beberapa itu tidak perlu diperiksa di Tanjung Priok, tapi diperiksa secara random di lokasi pabriknya atau apanya, secara random. Untuk ngecek saja. Jadi kita harus ada paradigm shift. Bukan hanya sibuk ngecek barang macem-macem, tetapi untuk beberapa yang masuk jalur hijau, kita lakukan post audit di lokasi pabrik," tandasnya.
Baca: Pangkas Dwelling Time, Rizal Ramli Dibekingi Para Jenderal
Pasalnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah memberikan mandat kepada mantan Menko bidang Perekonomian ini untuk memangkas dwelling time menjadi 3-4 hari pada Oktober 2015.
"Tugas kita bagaimana dwelling timenya berkurang, sehingga eksportir dan importir bisa lebih efisien, bisa lebih murah biayanya, sehingga ekonomi kita lebih kompetitif," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (25/8/2015).
Pihaknya akan kembali mengembangkan sistem jalur hijau dan jalur merah untuk arus kegiatan bongkar muat yang dilakukan eksportir dan importir di pelabuhan. Untuk eksportir dan importir yang kredibel, akan dimasukkan di jalur hijau yang membuat mereka nyaris tidak melalui proses pemeriksaan apapun.
"Jadi untuk eksportir dan importir yang kredibel, yang importir teratur, misalnya buat sparepart mobil, industri, yang nggak neko-neko kita masukkan jalur hijau. Nyaris tidak diperiksa. Cepat sekali," terang dia.
Untuk importir yang memiliki reputasi jelek dan mencurigakan, sambung Rizal, akan dimasukkan di jalur merah. Kendati para importir dan eksportir yang bandel hanya di kisaran 6%, namun tetap saja mereka membuat arus bongkar muat barang di pelabuhan menjadi lama.
"Makanya kami minta Dirjen Bea Cukai supaya dicek lagi datanya, kalau memang mereka eligible untuk jalur hijau, enggak pernah ganti kuantitas, atau apa, dimasukkan saja ke jalur hijau. Jadi kita ingin dari 6% berkurang yang masuk jalur merah. Kami minta dirjen bea cukai milih, supaya proses ini lebih cepat," tutur Rizal.
Dia menambahkan, proses dan arus barang di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta, masih terlalu banyak sistem pre-audit, yaitu barang harus diaudit terlebih dahulu sebelum masuk ke Tanjung Priok. Padahal, cara seperti itu menjadi salah satu faktor yang menyebabkan proses bongkar muat di pelabuhan menjadi molor.
Sebab itu, dia akan mengembangkan sistem post-audit yang menyebabkan barang bisa diperiksa secara random di lokasi pabriknya, sehingga tidak perlu masuk dilakukan di Tanjung Priok.
"Artinya beberapa itu tidak perlu diperiksa di Tanjung Priok, tapi diperiksa secara random di lokasi pabriknya atau apanya, secara random. Untuk ngecek saja. Jadi kita harus ada paradigm shift. Bukan hanya sibuk ngecek barang macem-macem, tetapi untuk beberapa yang masuk jalur hijau, kita lakukan post audit di lokasi pabrik," tandasnya.
Baca: Pangkas Dwelling Time, Rizal Ramli Dibekingi Para Jenderal
(izz)