PDIP Yakin Jokowi Ambil Kebijakan Tepat soal Ekonomi
Jum'at, 28 Agustus 2015 - 14:37 WIB
PDIP Yakin Jokowi Ambil Kebijakan Tepat soal Ekonomi
A
A
A
JAKARTA - Sekjen DPP PDIP Hasto Kristiyanto meyakini Presdien Joko Widodo (Jokowi) akan mengambil kebijakan tepat dalam menghadapi berbagai tantangan perekonomian saat ini. PDIP juga yakin pemerintah akan mampu mengatasi berbagai persoalan yang terjadi.
Hasto mengatakan, PDIP percaya bahwa bangsa ini memiliki banyak pengalaman menghadap persoalan yang jauh lebih berat sekalipun. Meski demikian beberapa langkah konkret harus segera dijalankan pemerintah.
"PDIP mengingatkan pemerintah untuk terus menggerakkan sektor riil, mendorong tumbuh kembangnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terbukti menjadi penyelamat krisis 1998. Sektor kerakyatan ini harus terus dipacu. Insentif pajak diberikan bagi seluruh kegiatan yang menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat," jelasnya di Jakarta, Jumat (28/8/2015).
Selain itu, pemerintah juga diminta segera duduk bersama dengan DPR sehingga seluruh dana cadangan fiskal, dana sosial, dan jika perlu melakukan realokasi anggaran untuk dipindahkan menjadi anggaran percepatan program padat karya di desa-desa.
Hal tersebut penting untuk menjaga daya beli rakyat melalui cara-cara yang produktif. "Di sisi lain, daya dorong ekspor harus ditingkatkan. Dalam masa penuh tantangan ini, ekspor mineral dan hasil pertambangan dibuka saja. Demikian halnya untuk CPO, pajak ekspor lebih baik dijadikan insentif untuk petani di sektor perkebunan," papar Hasto.
PDIP juga berpendapat agar rupiah sebagai simbol kedaulatan moneter harus dipergunakan secara luas untuk kontrak-kontrak ekspor dan seluruh transaksi nasional.
"Jadi demand terhadap rupiah juga akan meningkat oleh affirmative policy tersebut," pungkasnya.
Baca juga:
Redam Rupiah, Jokowi Siap Keluarkan Paket Kebijakan Besar
Paket Kebijakan Pemerintah Redam USD Masih Misteri
Hasto mengatakan, PDIP percaya bahwa bangsa ini memiliki banyak pengalaman menghadap persoalan yang jauh lebih berat sekalipun. Meski demikian beberapa langkah konkret harus segera dijalankan pemerintah.
"PDIP mengingatkan pemerintah untuk terus menggerakkan sektor riil, mendorong tumbuh kembangnya pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terbukti menjadi penyelamat krisis 1998. Sektor kerakyatan ini harus terus dipacu. Insentif pajak diberikan bagi seluruh kegiatan yang menciptakan lapangan kerja baru bagi rakyat," jelasnya di Jakarta, Jumat (28/8/2015).
Selain itu, pemerintah juga diminta segera duduk bersama dengan DPR sehingga seluruh dana cadangan fiskal, dana sosial, dan jika perlu melakukan realokasi anggaran untuk dipindahkan menjadi anggaran percepatan program padat karya di desa-desa.
Hal tersebut penting untuk menjaga daya beli rakyat melalui cara-cara yang produktif. "Di sisi lain, daya dorong ekspor harus ditingkatkan. Dalam masa penuh tantangan ini, ekspor mineral dan hasil pertambangan dibuka saja. Demikian halnya untuk CPO, pajak ekspor lebih baik dijadikan insentif untuk petani di sektor perkebunan," papar Hasto.
PDIP juga berpendapat agar rupiah sebagai simbol kedaulatan moneter harus dipergunakan secara luas untuk kontrak-kontrak ekspor dan seluruh transaksi nasional.
"Jadi demand terhadap rupiah juga akan meningkat oleh affirmative policy tersebut," pungkasnya.
Baca juga:
Redam Rupiah, Jokowi Siap Keluarkan Paket Kebijakan Besar
Paket Kebijakan Pemerintah Redam USD Masih Misteri
(izz)
Lihat Juga :
