Atasi Rupiah, PDIP Desak Pemerintahan Jokowi Atur Minyak
Jum'at, 28 Agustus 2015 - 15:10 WIB
Atasi Rupiah, PDIP Desak Pemerintahan Jokowi Atur Minyak
A
A
A
JAKARTA - Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) menilai pemerintahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebenarnya tidak terlalu sulit memperkuat rupiah sebagai lambang supremasi kedaulatan moneter nasional. Menurut Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, syaratnya Menteri ESDM, Menteri BUMN dan Dirut Pertamina berani menyatakan seluruh minyak yang diproduksi di Indonesia dipakai untuk kilang dalam negeri.
"Keputusan politik itu penting. Bayangkan Indonesia memproduksi minyak mentah 800 barel per hari. Namun, pada saat bersamaan kita impor minyak mentah sebesar 300 juta barel per tahun. Pertanyaannya, mengapa minyak Indonesia tidak dipakai sebagai feed stock kilang-kilang minyak kita? Siapa yang diuntungkan dari ekspor-impor tersebut?" ujar Hasto di Jakarta, Jumat (28/8).
Dia mengingatkan, bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Pemerintah bisa secepatnya mengeluarkan aturan, bahwa minyak porsi pemerintah hasil dari production sharing contract (PSC) harus diterima dalam bentuk crude. Sementara porsi kontraktor dalam skema PSC tersebut, katakanlah sekitar 80% dibeli oleh Pertamina dengan harga pasar.
"Jadi, seluruh crude produksi dalam negeri langsung diproses untuk kilang kita. Para insinyur proses produksi Indonesia di kilang minyak kita dipastikan mampu melakukan adjustment operasi untuk berbagai varian crude minyak Indonesia. Saya percaya para process engineers Indonesia memiliki kompetensi dan nasionalisme untuk mengolah minyak kita sendiri," ungkap Hasto.
Melalui cara itu, kebutuhan USD akan berkurang drastis. Pada saat bersamaan jika berbagai hambatan ekspor bisa ditekan, dan mata uang rupiah dipakai untuk seluruh transaksi ekspor, maka rupiah dipastikan akan menguat.
"Jadi rupiah untuk rupiah. Di sinilah momentum kebangkitan ekonomi dalam negeri di bawah kibaran mata uang rupiah yang dipakai di seluruh transaksi dalam negeri," tegasnya.
Menurut Hasto, apa yang terjadi dalam perekonomian Indonesia saat ini, justru menjadi momentum untuk berdikari. "Dan, ini juga bisa jadi momentum emas untuk melawan berbagai bentuk mafia yang eksis di perekonomian kita," tandasnya.
Baca: PDIP Yakin Jokowi Ambil Kebijakan Tepat soal Ekonomi
"Keputusan politik itu penting. Bayangkan Indonesia memproduksi minyak mentah 800 barel per hari. Namun, pada saat bersamaan kita impor minyak mentah sebesar 300 juta barel per tahun. Pertanyaannya, mengapa minyak Indonesia tidak dipakai sebagai feed stock kilang-kilang minyak kita? Siapa yang diuntungkan dari ekspor-impor tersebut?" ujar Hasto di Jakarta, Jumat (28/8).
Dia mengingatkan, bahwa Indonesia adalah negara berdaulat. Pemerintah bisa secepatnya mengeluarkan aturan, bahwa minyak porsi pemerintah hasil dari production sharing contract (PSC) harus diterima dalam bentuk crude. Sementara porsi kontraktor dalam skema PSC tersebut, katakanlah sekitar 80% dibeli oleh Pertamina dengan harga pasar.
"Jadi, seluruh crude produksi dalam negeri langsung diproses untuk kilang kita. Para insinyur proses produksi Indonesia di kilang minyak kita dipastikan mampu melakukan adjustment operasi untuk berbagai varian crude minyak Indonesia. Saya percaya para process engineers Indonesia memiliki kompetensi dan nasionalisme untuk mengolah minyak kita sendiri," ungkap Hasto.
Melalui cara itu, kebutuhan USD akan berkurang drastis. Pada saat bersamaan jika berbagai hambatan ekspor bisa ditekan, dan mata uang rupiah dipakai untuk seluruh transaksi ekspor, maka rupiah dipastikan akan menguat.
"Jadi rupiah untuk rupiah. Di sinilah momentum kebangkitan ekonomi dalam negeri di bawah kibaran mata uang rupiah yang dipakai di seluruh transaksi dalam negeri," tegasnya.
Menurut Hasto, apa yang terjadi dalam perekonomian Indonesia saat ini, justru menjadi momentum untuk berdikari. "Dan, ini juga bisa jadi momentum emas untuk melawan berbagai bentuk mafia yang eksis di perekonomian kita," tandasnya.
Baca: PDIP Yakin Jokowi Ambil Kebijakan Tepat soal Ekonomi
(dmd)
Lihat Juga :
