Kereta Cepat Jepang versus China

PROYEK pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung menjadi rebutan dua raksasa Asia, Jepang dan China. Mereka secara terbuka berlomba mendapatkan proyek prestisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.

Hingga detik terakhir, masing-masing perwakilan berusaha melobi pihak istana dengan klaim sama-sama memberikan penawaran terbaik. Maklum, penentuan siapa yang akan menjadi pemenang proyek tersebut akan dumumukan Jokowi akhir Agustus ini.

Pemerintah Jepang melalui penasihat Perdana Menteri (PM) Shinzo Abe, Izumi Hiroto mendatangi Presiden Jokowi di Istana Negara, Rabu (26/8/2015). mereka melobi Jokowi untuk bisa menggarap atau menjadi investor proyek pembangunan kereta api cepat Jakarta-Bandung.

"Memang delegasi Jepang memberikan tambahan penawaran, ada keringanan dalam jaminan pemerintah yang tadinya harus seluruhnya, sekarang tidak harus seluruhnya," ujar Menteri Koordinator bidang Perekonomian Darmin Nasution di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta.

Kemudian, lanjut Darmin, pemerintah Jepang juga menyampaikan kepada Jokowi bahwa bisa menyelesaikan proyek itu lebih cepat dari target yang ditentukan.

"Memang mereka katakan harus ada studi lingkungan maka itu sulit untuk lebih cepat. Pada dasarnya, mereka ada beberapa, saya belum bisa menjelaskan semuanya. Saya coba review dulu. Antara lain seperti itu, tapi ada juga menyangkut transfer teknologi," imbuhnya.

Darmin mengatakan, tawaran yang disampaikan utusan khusus Perdana Menteri Jepang hari ini tersebut lebih maju ketimbang tawaran yang disampaikan pada Juli 2015.

"Memang ini barang kali konsekuensinya adalah kalau ada tawaran yang baru, karena kemarin konsultan itu sudah panggil wakil-wakil dari dua negara untuk mengklarifikasi semua tawaran. Kalau ada tawaran yang baru begini, kita harus pikirkan, nanti China juga bakal begitu. Padahal, seharusnya sudah kita mau tutup proses penilaian ini dalam satu-dua hari," tegasnya.

Berselang dua hari, Jumat (28/8/2015), giliran duta besar China untuk Indonesia Xie Feng mendatangi kantor Kemenko Perekonomian untuk membahas proyek kereta cepat ini.

Xie Feng mengakui kereta cepat menjadi topik utama pembicaraan meeting dengan Menko Darmin. Dia optimistis proposalnya bakal diterima pemerintah Indonesia. Pasalnya, Jepang juga menyerahkan proposal yang sama untuk bekerja sama soal kereta cepat.

"Pembicaraan kereta cepat menjadi topik utama, tadi. Kami optimis proposal diterima, karena kami sudah memberikan yang terbaik," ujarnya.

Saat ditanya soal persaingan proposal dengan Jepang, Xie Feng mengaku tidak ada masalah. Dia percaya diri (pede) dengan apa yang dibawanya ke pemerintah Indonesia.

"Yang bisa saya katakan adalah China menawarkan proposal terbaik. Saya sangat percaya diri dengan rencana dan usaha kami untuk bangun kereta cepat di sini," tegasnya.

Di sisi lain, Jepang mengakui pihaknya sedang bersaing keras dengan China. Studi Kelayakan telah dilaporkan mereka kepada Jokowi pada Juli 2015.

"Kereta cepat mungkin sudah diketahui semua, kami bersaing keras dengan Tiongkok (China)," ujar penasihat Perdana Menteri (PM) Jepang Shinzo Abe, Izumi Hiroto.

Pemerintah Jepang kembali menyampaikan kepada Presiden Jokowi tentang keseriusannya membantu proyek tersebut. "Ini memang akan dinilai oleh konsultan independen, nanti akan dipilih oleh pihak Indonesia," ungkapnya. (Baca: Jepang Akui Bersaing Keras dengan China)

Sebelumnya, Presiden Jokowi menyebutkan akan memutuskan siapa yang bakal menggarap proyek kereta cepat Jakarta-Bandung pada akhir Agustus tahun ini. (Baca: Jokowi Putuskan Penggarap Kereta Cepat Akhir Agustus)

Hingga kini pemerintah masih mengkaji studi kelayakan yang diajukan kedua negara tersebut. "Kereta cepat pada akhir bulan ini akan kita putuskan setelah melalui tahapan assesment (penilaian) dari konsultan yang akan memberikan masukan kepada pemerintah," ujarnya di Istana Kepresidenan Bogor, Jawa Barat, Selasa (11/8/2015) lalu.

Dia menjelaskan, penilaian mencakup sisi biaya, teknis, konstruksi dan teknologi. Jokowi berjanji akan mengumumkan siapa yang akan menggarap proyek tersebut setelah pemerintah memutuskan.

"Juga berhitung jangka panjang, kandungan lokal. Kalau sudah diputuskan baru diomongkan," imbuhnya.

Jokowi memastikan tidak ada konflik kepentingan (conflict of interest) terkait konsultan yang memberikan masukan kepada pemerintah atas proyek itu. "Sudah feasibility study-nya (studi kelayakannya) 100% diserahkan ke kita, termasuk tawaran mengenai investor, kapan selesai dan lainnya. Tinggal dinilai, maksudnya yang mana yang ingin kita pakai," tandasnya.