Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Terapkan Kebijakan BBM
Pemerintah Dinilai Tak Konsisten Terapkan Kebijakan BBM
A
A
A
JAKARTA - Wakil Direktur Reforminers Institute Komaidi Notonegoro menilai kerugian yang di derita PT Pertamina (persero) akibat penjualan bensin premium di bawah harga keekonomian karena pemerintah tidak konsisten dalam membuat kebijakan.
Dia mengatakan, semestinya jika pemerintah konsisten melepas harga bensin premium ke mekanisme pasar, maka harga diserahkan kepada Pertamina. Namun, jika pemerintah tetap mengontrol harga maka seharusnya pemerintah memberikan subsidi terhadap premium sehingga tidak merugikan Pertamina.
"Terus siapa yang nanggung kerugian itu, tidak ada yang menanggung. Kerugian ditanggung Pertamina. Seharusnya jika memang harga BBM masih dikontrol pemerintah ada anggaran subsidi di dalam APBN," ujar dia, kepada Koran Sindo di Jakarta, Senin (31/8/2015).
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengakui jika dihitung sampai saat ini penjualan bensin premium di bawah harga keekonomian telah merugikan Pertamina mencapai Rp12 triliun sampai Rp14 triliun.
Harga keeokonomian premium sebesar Rp8.000 namun pemerintah menugaskan BUMN energi tersebut menjual dengan harga di bawah keekonomian sebesar Rp7.300, karena itu Pertamina harus menanggung selisih harga yang ditetapkan pemerintah dan DPR.
"Tetapi kita tahu harga yang ditetapkan pemerintah tidak mesti mengkuti mekanisme market. Dan perlu kita pahami bahwa itu sudah kita lakukan dengan menentukan harga sesuai kemampuan masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, Pertamina sebagai alat negara selalu mendukung langkah kebijaka pemerintah sejauh secara terintegrasi masih mendapatkan laba cukup baik sehingga masih bisa berinvestasi. Saat ini, Dwi menyebut, Pertamina telah mengantongi laba secara keseluruhan sebesar USD570 juta.
"Pertamina sebagai alat negara akan men-support itu sejauh secara total terintegrasi labanya masih cukup baik dan ke depan masih bisa berinvestasi membangun kilang. Maka its oke, tidak ada masalah tantanganya buat Pertamina harus mencapai efisiensi sebaik-baiknya," ujar Dwi.
Sebagaimana diketahui harga BBM wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan penugasan pemerintah di luar Jamali per 1 September 2015 untuk jenis premium tidak turun atau tetap dijual dengan harga dibawah keeokonomian sebesar Rp7.300 per liter, solar bersubsidi Rp6.900 per liter dan minyak tanah Rp2.500 per liter.
Dia mengatakan, semestinya jika pemerintah konsisten melepas harga bensin premium ke mekanisme pasar, maka harga diserahkan kepada Pertamina. Namun, jika pemerintah tetap mengontrol harga maka seharusnya pemerintah memberikan subsidi terhadap premium sehingga tidak merugikan Pertamina.
"Terus siapa yang nanggung kerugian itu, tidak ada yang menanggung. Kerugian ditanggung Pertamina. Seharusnya jika memang harga BBM masih dikontrol pemerintah ada anggaran subsidi di dalam APBN," ujar dia, kepada Koran Sindo di Jakarta, Senin (31/8/2015).
Sebelumnya, Direktur Utama Pertamina Dwi Soetjipto mengakui jika dihitung sampai saat ini penjualan bensin premium di bawah harga keekonomian telah merugikan Pertamina mencapai Rp12 triliun sampai Rp14 triliun.
Harga keeokonomian premium sebesar Rp8.000 namun pemerintah menugaskan BUMN energi tersebut menjual dengan harga di bawah keekonomian sebesar Rp7.300, karena itu Pertamina harus menanggung selisih harga yang ditetapkan pemerintah dan DPR.
"Tetapi kita tahu harga yang ditetapkan pemerintah tidak mesti mengkuti mekanisme market. Dan perlu kita pahami bahwa itu sudah kita lakukan dengan menentukan harga sesuai kemampuan masyarakat," jelasnya.
Menurutnya, Pertamina sebagai alat negara selalu mendukung langkah kebijaka pemerintah sejauh secara terintegrasi masih mendapatkan laba cukup baik sehingga masih bisa berinvestasi. Saat ini, Dwi menyebut, Pertamina telah mengantongi laba secara keseluruhan sebesar USD570 juta.
"Pertamina sebagai alat negara akan men-support itu sejauh secara total terintegrasi labanya masih cukup baik dan ke depan masih bisa berinvestasi membangun kilang. Maka its oke, tidak ada masalah tantanganya buat Pertamina harus mencapai efisiensi sebaik-baiknya," ujar Dwi.
Sebagaimana diketahui harga BBM wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan penugasan pemerintah di luar Jamali per 1 September 2015 untuk jenis premium tidak turun atau tetap dijual dengan harga dibawah keeokonomian sebesar Rp7.300 per liter, solar bersubsidi Rp6.900 per liter dan minyak tanah Rp2.500 per liter.
(izz)
Explore More