ADB Setujui Pinjaman USD400 Juta
ADB Setujui Pinjaman USD400 Juta
A
A
A
JAKARTA - Bank Pembangunan Asia (Asia Development Bank/ADB) menyetujui pinjaman program senilai USD400 juta atau sekitar Rp5,6 triliun untuk membantu penguatan sektor keuangan Indonesia.
Pinjaman tersebut ditujukan agar sektor keuangan nasional dapat lebih inklusif dan meluas hingga ke rumah tangga miskin. ”Sektor keuangan yang dalam, likuid, dan efisien sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan. Dukungan ADB ini selaras dengan upaya reformasi tersebut, termasuk memperkuat operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator sektor keuangan yang baru,” kata Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara James Nugent dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Nugent menjelaskan, saat ini perekonomian Indonesia sedang dalam persimpangan setelah turun dari 6,4% pada 2010, menjadi hanya 4,71% pada semester I/2015 akibat melemahnya harga komoditas dan pengetatan kebijakan makro-ekonomi. Dia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan rumah tangga dan masih terbatasnya akses kepada sektor jasa keuangan bagi penduduk miskin di Indonesia.
ADB mencatat, hanya sekitar 22% dari 40% penduduk termiskin di Indonesia yang memiliki akses ke rekening tabungan, dan hanya 13% yang sudah pernah menabung di institusi keuangan. ADB mengingatkan pentingnya tindakan reformasi untuk mendorong peningkatan akses pada sektor jasa keuangan, terutama penduduk miskin, sebagai upaya mengurangi ketimpangan pendapatan.
ADB melalui Program PengembangandanInklusiPasarKeuangan telah mendukung agenda reformasi pemerintah dan OJK yang ingin meningkatkan sektor pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank, serta mendorong akses yang lebih luas ke layanan keuangan.
Program itu juga ditujukan untuk memperluas akses ke layanan keuangan bagi penduduk termiskin Indonesia sebanyak 25% pada 2020, selaras dengan target pemerintah.
Ant
Pinjaman tersebut ditujukan agar sektor keuangan nasional dapat lebih inklusif dan meluas hingga ke rumah tangga miskin. ”Sektor keuangan yang dalam, likuid, dan efisien sangat penting bagi stabilitas dan pertumbuhan. Dukungan ADB ini selaras dengan upaya reformasi tersebut, termasuk memperkuat operasional Otoritas Jasa Keuangan (OJK) selaku regulator sektor keuangan yang baru,” kata Direktur Jenderal ADB untuk Asia Tenggara James Nugent dalam keterangan tertulisnya, kemarin.
Nugent menjelaskan, saat ini perekonomian Indonesia sedang dalam persimpangan setelah turun dari 6,4% pada 2010, menjadi hanya 4,71% pada semester I/2015 akibat melemahnya harga komoditas dan pengetatan kebijakan makro-ekonomi. Dia menambahkan, dalam beberapa tahun terakhir telah terjadi peningkatan kesenjangan pendapatan rumah tangga dan masih terbatasnya akses kepada sektor jasa keuangan bagi penduduk miskin di Indonesia.
ADB mencatat, hanya sekitar 22% dari 40% penduduk termiskin di Indonesia yang memiliki akses ke rekening tabungan, dan hanya 13% yang sudah pernah menabung di institusi keuangan. ADB mengingatkan pentingnya tindakan reformasi untuk mendorong peningkatan akses pada sektor jasa keuangan, terutama penduduk miskin, sebagai upaya mengurangi ketimpangan pendapatan.
ADB melalui Program PengembangandanInklusiPasarKeuangan telah mendukung agenda reformasi pemerintah dan OJK yang ingin meningkatkan sektor pasar modal dan lembaga keuangan bukan bank, serta mendorong akses yang lebih luas ke layanan keuangan.
Program itu juga ditujukan untuk memperluas akses ke layanan keuangan bagi penduduk termiskin Indonesia sebanyak 25% pada 2020, selaras dengan target pemerintah.
Ant
(ftr)
Explore More