Jepang dan China Masih Terbuka Garap Kereta Cepat
Jepang dan China Masih Terbuka Garap Kereta Cepat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno mengungkapkan, dua pemrakarsa awal kereta super cepat (high speed train/HST) yaitu Jepang dan China, masih terbuka kesempatan untuk menggarap proyek prestisius Presiden Joko Widodo (Jokowi) tersebut.
Menurut Rini, yang perlu ditekankan sejak awal, pemerintah tidak akan mengucurkan dana atau menjaminkan proyek tersebut dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proyek ini murni kalkulasi bisnis dengan modal dari BUMN serta partner dari luar negeri. (Baca: Jokowi Serahkan Proyek Kereta Cepat ke Rini).
"Jadi begini, yang paling utama tadi ditekankan sejak awal bahwa tidak akan ada jaminan pemerintah dan dana APBN. Berarti, ini harus pure kalkulasi bisnis. Karena modalnya dari BUMN, kemungkinan ada partner dari luar," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Dia juga memastikan bahwa proyek tersebut akan mulai dibangun tahun ini. Hanya saja, kecepatan kereta akan dikurangi menjadi medium speed train. Namun, saat ini pihaknya belum dapat memastikan kecepatan baru yang akan diterapkan di kereta cepat ini.
"Nah ini speed-nya berapa harus dihitung dengan kalkulasi bisnis dengan menghitung titik stasiun. Waktunya tidak lama, karena yang diharapkan dari pemerintah bisa dapat dibangun tahun ini. Kita pelajari betul-betul, di kitanya kerja lembur semua karena harus betul-betul hitung kembali secara menyeluruh," terang dia.
Namun, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) menekankan bahwa konsorsium BUMN harus mendapatkan porsi mayoritas dalam proyek ini. (Baca: Jepang dan China Boleh Ajukan Proposal Lagi).
"UU Perkeretaapian mengatakan bahwa mayoritas harus dimiliki BUMN. Kalau konsorsium ini menggandeng partner, jadi harus punya mayoritas," tandasnya.
Baca Juga:
Rini Pastikan Kereta Cepat Akan Dibangun BUMN
Rini Diminta Pilah BUMN Penggarap Kereta Cepat
Hasil Pertemuan Darmin dengan Jepang soal Kereta Cepat
Menurut Rini, yang perlu ditekankan sejak awal, pemerintah tidak akan mengucurkan dana atau menjaminkan proyek tersebut dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN). Proyek ini murni kalkulasi bisnis dengan modal dari BUMN serta partner dari luar negeri. (Baca: Jokowi Serahkan Proyek Kereta Cepat ke Rini).
"Jadi begini, yang paling utama tadi ditekankan sejak awal bahwa tidak akan ada jaminan pemerintah dan dana APBN. Berarti, ini harus pure kalkulasi bisnis. Karena modalnya dari BUMN, kemungkinan ada partner dari luar," katanya di Kantor Kementerian BUMN, Jakarta, Jumat (4/9/2015).
Dia juga memastikan bahwa proyek tersebut akan mulai dibangun tahun ini. Hanya saja, kecepatan kereta akan dikurangi menjadi medium speed train. Namun, saat ini pihaknya belum dapat memastikan kecepatan baru yang akan diterapkan di kereta cepat ini.
"Nah ini speed-nya berapa harus dihitung dengan kalkulasi bisnis dengan menghitung titik stasiun. Waktunya tidak lama, karena yang diharapkan dari pemerintah bisa dapat dibangun tahun ini. Kita pelajari betul-betul, di kitanya kerja lembur semua karena harus betul-betul hitung kembali secara menyeluruh," terang dia.
Namun, mantan Menteri Perindustrian dan Perdagangan (Menperindag) menekankan bahwa konsorsium BUMN harus mendapatkan porsi mayoritas dalam proyek ini. (Baca: Jepang dan China Boleh Ajukan Proposal Lagi).
"UU Perkeretaapian mengatakan bahwa mayoritas harus dimiliki BUMN. Kalau konsorsium ini menggandeng partner, jadi harus punya mayoritas," tandasnya.
Baca Juga:
Rini Pastikan Kereta Cepat Akan Dibangun BUMN
Rini Diminta Pilah BUMN Penggarap Kereta Cepat
Hasil Pertemuan Darmin dengan Jepang soal Kereta Cepat
(izz)
Explore More