MTI Dukung Pemerintah Tak Bangun Kereta Cepat
Minggu, 06 September 2015 - 15:20 WIB
MTI Dukung Pemerintah Tak Bangun Kereta Cepat
A
A
A
JAKARTA - Wakil Sekretaris Jenderal Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI) Izul Waro mengatakan, pembangunan proyek kereta cepat (high speed railways) rute Jakarta-Bandung tidak layak untuk saat ini karena biayanya yang tinggi (high cost).
"Saya kira kurang layak ya kalau Jakarta-Bandung. Coba dibuat yang lebih jauh seperti ke Surabaya. Tapi ingat, ini pasti akan high cost. Jadi, butuh kepastian juga, apa benar kereta cepat dan kereta kecepatan sedang itu akan dibangun? Kalau benar, coba dipikirkan dari segi jarak dan cost-nya," kata Izul kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (6/9/2015).
Meski demikian, Izul mendukung langkah pemerintah untuk tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dana masyarakat dari pajak.
"Saya mendukung itu, at least untuk saat ini sampai 2016 lebih baik fokus saja ke pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Saya rasa, itu lebih bermanfaat," kata dia.
Kendati demikian, dia menuturkan, tidak ada masalah jika ada yang berniat membangun kereta cepat, tapi memang sebaiknya dilakukan dengan skema bisnis (business to business/B to B).
"Silakan saja kalau mau membangun, asal ada komitmen untuk membangun dan tidak pakai uang rakyat atau uang di APBN," pungkasnya.
Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan pembangunan proyek cepat kepada Kementerian BUMN. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan akan mulai membangun kereta cepat tahun ini dengan skema bisnis.
Baca:
Jepang dan China Boleh Ajukan Proposal Lagi
Rini Pastikan Kereta Cepat Akan Dibangun BUMN
"Saya kira kurang layak ya kalau Jakarta-Bandung. Coba dibuat yang lebih jauh seperti ke Surabaya. Tapi ingat, ini pasti akan high cost. Jadi, butuh kepastian juga, apa benar kereta cepat dan kereta kecepatan sedang itu akan dibangun? Kalau benar, coba dipikirkan dari segi jarak dan cost-nya," kata Izul kepada Sindonews di Jakarta, Minggu (6/9/2015).
Meski demikian, Izul mendukung langkah pemerintah untuk tidak menggunakan dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) dan dana masyarakat dari pajak.
"Saya mendukung itu, at least untuk saat ini sampai 2016 lebih baik fokus saja ke pembangunan infrastruktur di luar Jawa. Saya rasa, itu lebih bermanfaat," kata dia.
Kendati demikian, dia menuturkan, tidak ada masalah jika ada yang berniat membangun kereta cepat, tapi memang sebaiknya dilakukan dengan skema bisnis (business to business/B to B).
"Silakan saja kalau mau membangun, asal ada komitmen untuk membangun dan tidak pakai uang rakyat atau uang di APBN," pungkasnya.
Sementara Presiden Joko Widodo menyerahkan pembangunan proyek cepat kepada Kementerian BUMN. Menteri BUMN Rini Soemarno mengatakan akan mulai membangun kereta cepat tahun ini dengan skema bisnis.
Baca:
Jepang dan China Boleh Ajukan Proposal Lagi
Rini Pastikan Kereta Cepat Akan Dibangun BUMN
(rna)
Lihat Juga :
