Pangkas Target Listrik 35.000 MW, Rizal Belum Lapor Jokowi
Senin, 07 September 2015 - 14:32 WIB
Pangkas Target Listrik 35.000 MW, Rizal Belum Lapor Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Sumber Daya, Rizal Ramli belum melaporkan rencananya menurunkan target pembangunan proyek listrik 35.000 megawatt (MW) kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Dia mengatakan pihaknya berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dapat hadir dalam rapat yang dipimpinnya tersebut. Hal ini agar bisa mendiskusikan secara lebih jelas mengenai proyek tersebut, dan nantinya akan dapat dilaporkan secara bersama kepada Jokowi.
"Kami harap tadinya menterinya (Menteri ESDM-Sudirman Said) datang ke sini, tapi ternyata enggak datang. Nanti Pak Dirjen (Dirjen Ketenagalistrikan Jarman) yang akan laporkan dulu (ke Sudirman Said)," ujarnya di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Menurut Rizal, pemerintah sudah seharusnya melihat segala sesuatu dengan faktual dan logis, termasuk soal proyek listrik yang digadang-gadang pemerintahan Jokowi tersebut. Karena jika tetap kekeuh merealisasikan proyek tersebut pada 2019, maka yang harus menanggung kerugian adalah PT PLN (Persero).
"Seperti yang saya katakan, kalau 35.000 MW dicapai dan betul-betul dilaksanakan sampai 2019 maka jauh melebihi permintaan sebesar 21.000 MW. Aturannya, apapun yang dihasilkan listrik swasta, PLN harus bayar 72%-nya. Artinya itu melebihi demand sekitar USD10,73 miliar. Jadi dari pertimbangan finansial itu saja, kalau 35.000 MW bisa dicapai lima tahun, PLN akan kesulitan," terangnya.
Dia mengaku bahwa telah melaporkan dan mendiskusikan kepada Presiden Jokowi terkait proyek listrik 35.000 MW. Hanya saja, yang dilaporkan adalah soal bagi-bagi konsesi transmisi listrik yang menjadi penghambat proyek listrik 35.000 MW, bukan soal penurunan target menjadi 16.000 MW.
"Kalau presiden kami sudah lapor, karena beliau sudah pengalaman. Setelah saya jelaskan strateginya, presiden memahami. Mereka (Jokowi) bilang dulu saya dulu walikota. Jadi dalam banyak proyek infrastruktur, seringkali itu hanya bagi-bagi konsesi. Sebab itu, kami lebih senang menyebut proyek ini proyek PPD listrik. Karena supaya kita enggak meributkan angka. Seperti pertumbuhan ekonomi tadinya diperkirakan tumbuh 5%, tapi ternyata hanya tumbuh 4,7%," pungkasnya.
Baca juga:
Rizal Ramli Turunkan Target Proyek Listrik 35.000 MW
Proyek Listrik yang Diributkan Rizal Ramli
Dia mengatakan pihaknya berharap Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said dapat hadir dalam rapat yang dipimpinnya tersebut. Hal ini agar bisa mendiskusikan secara lebih jelas mengenai proyek tersebut, dan nantinya akan dapat dilaporkan secara bersama kepada Jokowi.
"Kami harap tadinya menterinya (Menteri ESDM-Sudirman Said) datang ke sini, tapi ternyata enggak datang. Nanti Pak Dirjen (Dirjen Ketenagalistrikan Jarman) yang akan laporkan dulu (ke Sudirman Said)," ujarnya di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Menurut Rizal, pemerintah sudah seharusnya melihat segala sesuatu dengan faktual dan logis, termasuk soal proyek listrik yang digadang-gadang pemerintahan Jokowi tersebut. Karena jika tetap kekeuh merealisasikan proyek tersebut pada 2019, maka yang harus menanggung kerugian adalah PT PLN (Persero).
"Seperti yang saya katakan, kalau 35.000 MW dicapai dan betul-betul dilaksanakan sampai 2019 maka jauh melebihi permintaan sebesar 21.000 MW. Aturannya, apapun yang dihasilkan listrik swasta, PLN harus bayar 72%-nya. Artinya itu melebihi demand sekitar USD10,73 miliar. Jadi dari pertimbangan finansial itu saja, kalau 35.000 MW bisa dicapai lima tahun, PLN akan kesulitan," terangnya.
Dia mengaku bahwa telah melaporkan dan mendiskusikan kepada Presiden Jokowi terkait proyek listrik 35.000 MW. Hanya saja, yang dilaporkan adalah soal bagi-bagi konsesi transmisi listrik yang menjadi penghambat proyek listrik 35.000 MW, bukan soal penurunan target menjadi 16.000 MW.
"Kalau presiden kami sudah lapor, karena beliau sudah pengalaman. Setelah saya jelaskan strateginya, presiden memahami. Mereka (Jokowi) bilang dulu saya dulu walikota. Jadi dalam banyak proyek infrastruktur, seringkali itu hanya bagi-bagi konsesi. Sebab itu, kami lebih senang menyebut proyek ini proyek PPD listrik. Karena supaya kita enggak meributkan angka. Seperti pertumbuhan ekonomi tadinya diperkirakan tumbuh 5%, tapi ternyata hanya tumbuh 4,7%," pungkasnya.
Baca juga:
Rizal Ramli Turunkan Target Proyek Listrik 35.000 MW
Proyek Listrik yang Diributkan Rizal Ramli
(izz)
Lihat Juga :
