Rizal Revisi Target, ESDM-PLN Keukeuh Listrik 35.000 MW
Senin, 07 September 2015 - 15:31 WIB
Rizal Revisi Target, ESDM-PLN Keukeuh Listrik 35.000 MW
A
A
A
JAKARTA - Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) dan PT PLN (Persero) ternyata memiliki pandangan lain soal proyek listrik 35.000 megawatt (MW) yang telah direvisi Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menjadi 16.000 MW hingga 2019.
Kementerian ESDM dan PLN tetap pada pendirian awal pemerintah bahwa target proyek listrik sebesar 35.000 MW pada 2019 akan direalisasikan. (Baca: Rizal Ramli Turunkan Target Proyek Listrik 35.000 MW).
Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jarman mengatakan, revisi target ini sedianya hanya soal kebutuhan listrik di Indonesia dan kemampuan pemerintah dan PLN untuk merealisasikannya. Terlebih, proyek tersebut telah diputuskan dalam sidang kabinet.
"Itu kan sudah diputuskan di kabinet. Dan itu suatu kebutuhan. Jadi harus dibedakan antara kebutuhan dan kemampuan. Dari kemampuan PLN ya kemampuannya memang segitu. Kalau kebutuhan kan sudah dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya," kata dia di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Dia menuturkan, selama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tidak ada revisi target pertumbuhan ekonomi dan lain hal, maka target listrik sebesar 35.000 MW akan tetap dikejar.
"Kan semua harus dilihat gimana pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Selama RPJMN-nya tidak berubah, ya kita kan ikut RPJMN. RPJMN pertumbuhan ekonomi berapa. Kalau RPJMN berubah, bisa saja berubah," imbuhnya.
Sementara, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, sepanjang tidak ada keputusan perubahan dari pemerintah maka target listrik 35.000 MW tetap harus dijalankan. (Baca: Pangkas Target Listrik 35.000 MW, Rizal Belum Lapor Jokowi).
"Pak Menko bilang jangan diskusi angka, prospeknya saja seperti apa ke depan. Kebutuhan yang sangat perlu sekali itu 18.000-an MW. Itu tanpa cadangan tanpa mati. Itu juga belum ada reserve margin," pungkasnya.
Sekadar mengingatkan, mantan Menko bidang Perekonomian tersebut memutuskan untuk menurunkan target proyek listrik ambisi Jokowi tersebut dari sebelumnya sebesar 35.000 MW menjadi 16.000 MW hingga 2019.
Alasannya, jika pemerintah tetap keukeuh menyelesaikan proyek tersebut hingga 35.000 MW pada 2019, PT PLN (Persero) akan mengalami beban keuangan lantaran harus membayar 72% kapasitas listrik berlebih (iddle) 21 ribu MW atau sekitar USD10 miliar.
Baca Juga:
Sudirman Kembali Absen Rakor Proyek Listrik 35.000 MW
Kementerian ESDM dan PLN tetap pada pendirian awal pemerintah bahwa target proyek listrik sebesar 35.000 MW pada 2019 akan direalisasikan. (Baca: Rizal Ramli Turunkan Target Proyek Listrik 35.000 MW).
Direktur Jenderal (Dirjen) Ketenagalistrikan Jarman mengatakan, revisi target ini sedianya hanya soal kebutuhan listrik di Indonesia dan kemampuan pemerintah dan PLN untuk merealisasikannya. Terlebih, proyek tersebut telah diputuskan dalam sidang kabinet.
"Itu kan sudah diputuskan di kabinet. Dan itu suatu kebutuhan. Jadi harus dibedakan antara kebutuhan dan kemampuan. Dari kemampuan PLN ya kemampuannya memang segitu. Kalau kebutuhan kan sudah dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi dan sebagainya," kata dia di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Dia menuturkan, selama dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019 tidak ada revisi target pertumbuhan ekonomi dan lain hal, maka target listrik sebesar 35.000 MW akan tetap dikejar.
"Kan semua harus dilihat gimana pertumbuhan ekonomi dan sebagainya. Selama RPJMN-nya tidak berubah, ya kita kan ikut RPJMN. RPJMN pertumbuhan ekonomi berapa. Kalau RPJMN berubah, bisa saja berubah," imbuhnya.
Sementara, Direktur Utama PLN Sofyan Basir mengatakan, sepanjang tidak ada keputusan perubahan dari pemerintah maka target listrik 35.000 MW tetap harus dijalankan. (Baca: Pangkas Target Listrik 35.000 MW, Rizal Belum Lapor Jokowi).
"Pak Menko bilang jangan diskusi angka, prospeknya saja seperti apa ke depan. Kebutuhan yang sangat perlu sekali itu 18.000-an MW. Itu tanpa cadangan tanpa mati. Itu juga belum ada reserve margin," pungkasnya.
Sekadar mengingatkan, mantan Menko bidang Perekonomian tersebut memutuskan untuk menurunkan target proyek listrik ambisi Jokowi tersebut dari sebelumnya sebesar 35.000 MW menjadi 16.000 MW hingga 2019.
Alasannya, jika pemerintah tetap keukeuh menyelesaikan proyek tersebut hingga 35.000 MW pada 2019, PT PLN (Persero) akan mengalami beban keuangan lantaran harus membayar 72% kapasitas listrik berlebih (iddle) 21 ribu MW atau sekitar USD10 miliar.
Baca Juga:
Sudirman Kembali Absen Rakor Proyek Listrik 35.000 MW
(izz)
Lihat Juga :
