Ini Jurus Rizal Ramli Kebut Proyek Listrik Jokowi
Senin, 07 September 2015 - 19:49 WIB
Ini Jurus Rizal Ramli Kebut Proyek Listrik Jokowi
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman Rizal Ramli memiliki sejumlah jurus untuk mengebut realisasi proyek listrik 35.000 megawatt (MW) yang dicanangkan Presiden Joko Widodo (Jokowi).
Namun, dengan catatan bahwa pihaknya hanya akan mengejar pembangunan proyek listrik tersebut sebesar 16.000 MW dari target Jokowi yang sekitar 35.000 MW. (Baca: Rizal Ramli Turunkan Target Proyek Listrik 35.000 MW).
Jurus pertama, menghilangkan ketakutan investor ataupun pemerintah daerah soal hukum. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu menyederhanakan peraturan yang sekiranya akan menimbulkan kekhawatiran.
"Sebelumnya juga Kapolri Badrodin Haiti ada kesepakatan, kalau hanya ada kesalahan administrasi agar tidak diproses hukum. Tapi kalau pidana untuk memperkaya diri sendiri kami akan proses di kepolisian," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Kedua, mantan Menko bidang Perekonomian ini akan membabat proses negosiasi yang lambat. Sebab sebelumnya, proses negosiasi proyek listrik membutuhkan waktu lama yaitu sekitar tiga tahun.
Menurutnya, lambatnya proses negosiasi lantaran, paradigma para birokrat dulu adalah‎ 'jika bisa diperlambat mengapa harus dipercepat. (Baca: Pangkas Target Listrik 35.000 MW, Rizal Belum Lapor Jokowi).
Untuk itu, Rizal menegaskan bahwa pemerintahan saat ini akan mempermudah proses birokrasi dan negosiasi yang menghambat realisasi proyek infrastruktur pemerintah, khususnya proyek listrik.
"Zaman dulu paradigma birokrat, kalau bisa dibikin sulit kenapa dipermudah. Karena itu alat bisa peras dan cari uang. Jadi pemerintahan ini hal yang sulit dipemudah. Masa lalu itu energi negatif bangsa kita, bikin ribet bikin sulit supaya bisa dapat setoran," tegasnya.
Ketiga, dia akan mempermudah dan mempercepat proses pembebasan tanah dan lahan. Keempat, penentuan harga (pricing) yang sesuai karena harga akan sangat menentukan ketertarikan investor dalam proyek tersebut.
Kelima, pemberian garansi agar proyek listrik yang digagas pemerintah dapat menarik investor. Bahkan, Rizal mengusulkan agar ada kebijakan garansi dari negara asal investor. "Jadi kami akan minta listrik yang besar-besar yang kasih garansi ya negara-negara mereka," pungkas dia.
Baca Juga:
Rizal Ramli Endus Praktik Makelar Proyek Listrik
Rizal Ramli Tuding Ada Mafia Bisnis Pulsa Listrik
Rizal Revisi Target, ESDM-PLN Keukeuh Listrik 35.000 MW
Sudirman Kembali Absen Rakor Proyek Listrik 35.000 MW
Namun, dengan catatan bahwa pihaknya hanya akan mengejar pembangunan proyek listrik tersebut sebesar 16.000 MW dari target Jokowi yang sekitar 35.000 MW. (Baca: Rizal Ramli Turunkan Target Proyek Listrik 35.000 MW).
Jurus pertama, menghilangkan ketakutan investor ataupun pemerintah daerah soal hukum. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) akan membantu menyederhanakan peraturan yang sekiranya akan menimbulkan kekhawatiran.
"Sebelumnya juga Kapolri Badrodin Haiti ada kesepakatan, kalau hanya ada kesalahan administrasi agar tidak diproses hukum. Tapi kalau pidana untuk memperkaya diri sendiri kami akan proses di kepolisian," katanya di Gedung BPPT, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Kedua, mantan Menko bidang Perekonomian ini akan membabat proses negosiasi yang lambat. Sebab sebelumnya, proses negosiasi proyek listrik membutuhkan waktu lama yaitu sekitar tiga tahun.
Menurutnya, lambatnya proses negosiasi lantaran, paradigma para birokrat dulu adalah‎ 'jika bisa diperlambat mengapa harus dipercepat. (Baca: Pangkas Target Listrik 35.000 MW, Rizal Belum Lapor Jokowi).
Untuk itu, Rizal menegaskan bahwa pemerintahan saat ini akan mempermudah proses birokrasi dan negosiasi yang menghambat realisasi proyek infrastruktur pemerintah, khususnya proyek listrik.
"Zaman dulu paradigma birokrat, kalau bisa dibikin sulit kenapa dipermudah. Karena itu alat bisa peras dan cari uang. Jadi pemerintahan ini hal yang sulit dipemudah. Masa lalu itu energi negatif bangsa kita, bikin ribet bikin sulit supaya bisa dapat setoran," tegasnya.
Ketiga, dia akan mempermudah dan mempercepat proses pembebasan tanah dan lahan. Keempat, penentuan harga (pricing) yang sesuai karena harga akan sangat menentukan ketertarikan investor dalam proyek tersebut.
Kelima, pemberian garansi agar proyek listrik yang digagas pemerintah dapat menarik investor. Bahkan, Rizal mengusulkan agar ada kebijakan garansi dari negara asal investor. "Jadi kami akan minta listrik yang besar-besar yang kasih garansi ya negara-negara mereka," pungkas dia.
Baca Juga:
Rizal Ramli Endus Praktik Makelar Proyek Listrik
Rizal Ramli Tuding Ada Mafia Bisnis Pulsa Listrik
Rizal Revisi Target, ESDM-PLN Keukeuh Listrik 35.000 MW
Sudirman Kembali Absen Rakor Proyek Listrik 35.000 MW
(izz)
Lihat Juga :
