Kualitas Serapan Anggaran Diragukan
Selasa, 08 September 2015 - 09:46 WIB
Kualitas Serapan Anggaran Diragukan
A
A
A
JAKARTA - Kalangan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) menyoroti lambatnya realisasi belanja pemerintah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Perubahan 2015.
Lambatnya realisasi tersebut dikhawatirkan mengganggu kualitas penyerapan anggaran apabila dipaksa untuk dihabiskan dalam waktu kurang dari empat bulan lagi hingga akhir tahun ini. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Nursyirwan Soejono mengatakan, sebagian besar program kementerian/- lembaga (K/L) baru berjalan pada April. Menurutnya, setiap program yang disusun K/L memiliki karakter yang berbeda sehingga sulit dipaksakan selesai dalam waktu dekat.
”Saya khawatir kualitasnya terganggu kalau dipaksa berhenti 31 Desember dan pada realitanya tanggal 20-an Desember sudah disuruh selesai,” ujarnya saat rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengusulkan, masa penyerapan belanja K/L dapat diperpanjang hingga April 2016.
Dia pun meminta kepada menteri keuangan untuk menginisiasi pembentukan payung hukum dalam bentuk peraturan presiden (perpres) untuk perpanjangan waktu tersebut. ”Jadi bisa berjalan beriringan bersama tahun anggaran (TA) 2016,” tambahnya. Anggota Banggar lainnya Elviana mengatakan, salah satu penyebab lambatnya penyerapan belanja adalah kebijakan pemerintah yang menugaskan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pra-audit terhadap program- program K/L.
Dia menilai, APBN-P yang memiliki tingkatan undang-undang seharusnya tidak bisa diutak-atik oleh BPKP. ”Semua direviu BPKP sampai ihwal yang teknis. Mungkin ini niatnya bagus. Tapi, DPR sudah mengesahkan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) lalu diobok- obok oleh BPKP,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, realisasi belanja per 31 Agustus 2015 sudah mencapai 53% dari pagu belanja dalam APBN-P 2015.
Dia menilai, salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran sejauh ini adalah pola berulang setiap tahun-tahun sebelumnya yang melonjak pada kuartal IV. Bambang mengatakan, pola penyerapan anggaran pada TA 2016 akan berubah sehingga penyerapan bisa optimal. Setiap K/L harus menyiapkan seluruh perencanaan pada tahun ini untuk proyek tahun depan sehingga proyek bisa dimulai pada awal tahun.
Mantan Kepala Kebijakan Fiskal itu menyatakan, sedang berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kemungkinan proyek tahun jamak (multiyears) terus berlanjut hingga tahun depan agar sesuai standar akuntansi. Terkait keterlibatan BPKP, Bambang menegaskan bahwa audit dilakukan terhadap program K/L tambahan senilai Rp16,35 triliun yang muncul setelah APBN-P 2015 diketok.
”Ini untuk mengecek apakah program tersebut sejalan dengan rencana pemerintah dan kesiapan proyek. Yang reviu pertama selesai 13 April, Rp14,3 triliun sudah selesai. Reviu kedua Rp2 triliun, yang sudah clean n clear Rp1,2 triliun. Yang tersisa ada Rp800 miliar dan yang ini memang belum cocok dengan rencana pemerintah,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat pengeluaran pemerintah, terutama belanja modal. Menurut dia, belanja pemerintah menjadi penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan di tengah kondisi perlambatan ekonomi.
Rahmat fiansyah
Lambatnya realisasi tersebut dikhawatirkan mengganggu kualitas penyerapan anggaran apabila dipaksa untuk dihabiskan dalam waktu kurang dari empat bulan lagi hingga akhir tahun ini. Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPR Nursyirwan Soejono mengatakan, sebagian besar program kementerian/- lembaga (K/L) baru berjalan pada April. Menurutnya, setiap program yang disusun K/L memiliki karakter yang berbeda sehingga sulit dipaksakan selesai dalam waktu dekat.
”Saya khawatir kualitasnya terganggu kalau dipaksa berhenti 31 Desember dan pada realitanya tanggal 20-an Desember sudah disuruh selesai,” ujarnya saat rapat kerja dengan pemerintah di Gedung DPR, Jakarta, kemarin. Politikus Partai Demokrasi Indonesia (PDI) Perjuangan itu mengusulkan, masa penyerapan belanja K/L dapat diperpanjang hingga April 2016.
Dia pun meminta kepada menteri keuangan untuk menginisiasi pembentukan payung hukum dalam bentuk peraturan presiden (perpres) untuk perpanjangan waktu tersebut. ”Jadi bisa berjalan beriringan bersama tahun anggaran (TA) 2016,” tambahnya. Anggota Banggar lainnya Elviana mengatakan, salah satu penyebab lambatnya penyerapan belanja adalah kebijakan pemerintah yang menugaskan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) melakukan pra-audit terhadap program- program K/L.
Dia menilai, APBN-P yang memiliki tingkatan undang-undang seharusnya tidak bisa diutak-atik oleh BPKP. ”Semua direviu BPKP sampai ihwal yang teknis. Mungkin ini niatnya bagus. Tapi, DPR sudah mengesahkan RKP (Rencana Kerja Pemerintah) lalu diobok- obok oleh BPKP,” ujar politikus Partai Persatuan Pembangunan (PPP) itu. Menteri Keuangan Bambang PS Brodjonegoro mengatakan, realisasi belanja per 31 Agustus 2015 sudah mencapai 53% dari pagu belanja dalam APBN-P 2015.
Dia menilai, salah satu penyebab rendahnya penyerapan anggaran sejauh ini adalah pola berulang setiap tahun-tahun sebelumnya yang melonjak pada kuartal IV. Bambang mengatakan, pola penyerapan anggaran pada TA 2016 akan berubah sehingga penyerapan bisa optimal. Setiap K/L harus menyiapkan seluruh perencanaan pada tahun ini untuk proyek tahun depan sehingga proyek bisa dimulai pada awal tahun.
Mantan Kepala Kebijakan Fiskal itu menyatakan, sedang berdiskusi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk kemungkinan proyek tahun jamak (multiyears) terus berlanjut hingga tahun depan agar sesuai standar akuntansi. Terkait keterlibatan BPKP, Bambang menegaskan bahwa audit dilakukan terhadap program K/L tambahan senilai Rp16,35 triliun yang muncul setelah APBN-P 2015 diketok.
”Ini untuk mengecek apakah program tersebut sejalan dengan rencana pemerintah dan kesiapan proyek. Yang reviu pertama selesai 13 April, Rp14,3 triliun sudah selesai. Reviu kedua Rp2 triliun, yang sudah clean n clear Rp1,2 triliun. Yang tersisa ada Rp800 miliar dan yang ini memang belum cocok dengan rencana pemerintah,” terangnya.
Sementara itu, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengatakan, salah satu fokus pemerintah saat ini adalah mempercepat pengeluaran pemerintah, terutama belanja modal. Menurut dia, belanja pemerintah menjadi penting untuk menciptakan lapangan pekerjaan di tengah kondisi perlambatan ekonomi.
Rahmat fiansyah
(bbg)
