Cegah Pembobolan Bank, BTN Gandeng Kemendagri
A
A
A
JAKARTA - PT Bank Tabungan Negara (persero) Tbk (BTN) menggandeng Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk pemanfaatan data identitas masyarakat.
Kerja sama ini untuk meningkatkan kewaspadaan perbankan dalam rangka menjaga bisnis perbankan dari tindak fraud dan upaya pembobolan bank. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kerja sama ini dapat menghindari tindak kriminalisasi di perbankan. Kerja sama ini juga diharapkan bisa memberikan pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendukung perencanaan produk layanan perbankan.
”Semoga kerja sama ini bisa menghindari kriminalisasi dan diharapkan semua lembaga bisa memanfaatkan KTP elektronik ini,” kata Arif seusai penandatanganan kerja sama antara BTN dan Kemendagri di Jakarta kemarin. Sementara itu, Direktur Utama Bank BTN Maryono mengungkapkan, single identity yang diterapkan Kemendagri dalam elektronik data kependudukan (e-KTP) akan membantu akurasi data nasabah.
”Ini sangat penting bagi bank terutama menyangkutdatanasabahsekaligus akan menjadi salah satu upaya untuk menghindari kejahatan perbankan terkait dengan identitas nasabah,” paparnya. Kerja sama ini akan dikembangkan bersama Kemendagri tentang banyak hal terkait bisnis Bank BTN. Menurut Maryono, ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bersama dengan Kemendagri.
Di antaranya pelayanan akan lebih mudah dan cepat kepada calon nasabah, keakuratan dan kecepatan dalam proses validasi dan verifikasi terkait data nasabah. Selain itu, lanjut Maryono, mempermudah proses pengkinian atau pembaharuan data demografi nasabah serta mendukung perencanaan dan pengembangan produk dan jasa layanan perbankan.
Maryono menjelaskan, selain untuk mengurangi praktik fraud yang terjadi di masyarakat untuk melakukan pembobolan perbankan, ini suatu tekad dalam rangka melakukan transformasi bisnis atau infrastruktur. ”Dengan kerja sama ini, saya yakin rencana pembobolan bisa dikurangi baik di eksternal atau internal,” terang dia.
Kunthi fahmar sandy
Kerja sama ini untuk meningkatkan kewaspadaan perbankan dalam rangka menjaga bisnis perbankan dari tindak fraud dan upaya pembobolan bank. Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Zudan Arif Fakrulloh mengatakan, kerja sama ini dapat menghindari tindak kriminalisasi di perbankan. Kerja sama ini juga diharapkan bisa memberikan pelayanan yang mudah dan cepat untuk mendukung perencanaan produk layanan perbankan.
”Semoga kerja sama ini bisa menghindari kriminalisasi dan diharapkan semua lembaga bisa memanfaatkan KTP elektronik ini,” kata Arif seusai penandatanganan kerja sama antara BTN dan Kemendagri di Jakarta kemarin. Sementara itu, Direktur Utama Bank BTN Maryono mengungkapkan, single identity yang diterapkan Kemendagri dalam elektronik data kependudukan (e-KTP) akan membantu akurasi data nasabah.
”Ini sangat penting bagi bank terutama menyangkutdatanasabahsekaligus akan menjadi salah satu upaya untuk menghindari kejahatan perbankan terkait dengan identitas nasabah,” paparnya. Kerja sama ini akan dikembangkan bersama Kemendagri tentang banyak hal terkait bisnis Bank BTN. Menurut Maryono, ada beberapa manfaat yang didapatkan dalam meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, bersama dengan Kemendagri.
Di antaranya pelayanan akan lebih mudah dan cepat kepada calon nasabah, keakuratan dan kecepatan dalam proses validasi dan verifikasi terkait data nasabah. Selain itu, lanjut Maryono, mempermudah proses pengkinian atau pembaharuan data demografi nasabah serta mendukung perencanaan dan pengembangan produk dan jasa layanan perbankan.
Maryono menjelaskan, selain untuk mengurangi praktik fraud yang terjadi di masyarakat untuk melakukan pembobolan perbankan, ini suatu tekad dalam rangka melakukan transformasi bisnis atau infrastruktur. ”Dengan kerja sama ini, saya yakin rencana pembobolan bisa dikurangi baik di eksternal atau internal,” terang dia.
Kunthi fahmar sandy
(bbg)