Jokowi Tak Tahu Rizal Turunkan Target Listrik 35.000 MW
Selasa, 08 September 2015 - 15:30 WIB
Jokowi Tak Tahu Rizal Turunkan Target Listrik 35.000 MW
A
A
A
JAKARTA - Presiden Joko Widodo (Jokowi) masih belum mengetahui rencana Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli untuk menurunkan target proyek listrik 35.000 megawatt (MW) menjadi 16.000 MW pada 2019.
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, sejauh ini mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum pernah ada pembahasan secara spesifik mengenai revisi target megaproyek ambisius Jokowi tersebut.
"Setahu saya Pak Presiden belum pernah membahas secara spesifik," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2015). (Baca: Rizal Ramli Turunkan Target Proyek Listrik 35.000 MW).
Dia mengatakan, selama ini yang memang ditargetkan pemerintah sebesar 35.000 MW dalam lima tahun. Pratikno pun tidak mengetahui perkara tersebut telah sampai ke telinga Jokowi atau belum.
"Saya tidak tahu apa ada laporan dari menteri-menteri apa kemaritiman kepada Presiden mengenai itu. Nanti saya cek dulu," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Rizal Ramli memutuskan untuk merombak rencana pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi hanya 16.000 MW hingga 2019.
Dia mengatakan, alasannya mengubah rencana proyek listrik yang digadang-gadang pemerintah tersebut lantaran untuk mencapai 35.000 MW tidak mungkin bisa hanya dalam waktu lima tahun.
"Seperti diketahui, ada target untuk membangun listrik sebesar 35.000 MW. Setelah kami bahas, 35.000 MW tidak mungkin dicapai dalam lima tahun Mungkin 10 tahun bisa," katanya, kemarin.
Menurutnya, jika Presiden Jokowi tetap keukeuh membangun listrik sebesar 35.000 MW dalam waktu lima tahun, maka beban puncak PLN pada 2019 menjadi sebesar 74 ribu MW dan dengan kapasitas berlebih (iddle) 21 ribu MW.
"Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli atau membayar sebanyak 74% kapasitas listrik berlebih (21.000 MW) itu dari swasta dipakai atau enggak dipakai. Kalau ini terjadi, PLN akan alami kesulitan keuangan," jelas dia.
Sebab itu, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, pembangunan listrik yang realistis hanya sekitar 16.000 MW dalam lima tahun, itu pun menurutnya masih pekerjaan yang sangat berat. Tak hanya itu, Rizal juga mengubah nama proyek tersebut menjadi proyek Percepatan Pembangunan dan Diversifikasi Listrik (PPD Listrik).
Baca Juga:
Lingkaran Istana Tak Tahu Langkah Rizal Ramli
Rizal Revisi Target, ESDM-PLN Keukeuh Listrik 35.000 MW
Jokowi Tolak Keinginan Rizal Ramli soal Listrik 35.000 MW
Pemerintah Dinilai Tak Kompak soal Listrik 35.000 MW
Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan, sejauh ini mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut belum pernah ada pembahasan secara spesifik mengenai revisi target megaproyek ambisius Jokowi tersebut.
"Setahu saya Pak Presiden belum pernah membahas secara spesifik," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2015). (Baca: Rizal Ramli Turunkan Target Proyek Listrik 35.000 MW).
Dia mengatakan, selama ini yang memang ditargetkan pemerintah sebesar 35.000 MW dalam lima tahun. Pratikno pun tidak mengetahui perkara tersebut telah sampai ke telinga Jokowi atau belum.
"Saya tidak tahu apa ada laporan dari menteri-menteri apa kemaritiman kepada Presiden mengenai itu. Nanti saya cek dulu," ujarnya.
Sebelumnya diberitakan, Rizal Ramli memutuskan untuk merombak rencana pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi hanya 16.000 MW hingga 2019.
Dia mengatakan, alasannya mengubah rencana proyek listrik yang digadang-gadang pemerintah tersebut lantaran untuk mencapai 35.000 MW tidak mungkin bisa hanya dalam waktu lima tahun.
"Seperti diketahui, ada target untuk membangun listrik sebesar 35.000 MW. Setelah kami bahas, 35.000 MW tidak mungkin dicapai dalam lima tahun Mungkin 10 tahun bisa," katanya, kemarin.
Menurutnya, jika Presiden Jokowi tetap keukeuh membangun listrik sebesar 35.000 MW dalam waktu lima tahun, maka beban puncak PLN pada 2019 menjadi sebesar 74 ribu MW dan dengan kapasitas berlebih (iddle) 21 ribu MW.
"Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli atau membayar sebanyak 74% kapasitas listrik berlebih (21.000 MW) itu dari swasta dipakai atau enggak dipakai. Kalau ini terjadi, PLN akan alami kesulitan keuangan," jelas dia.
Sebab itu, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, pembangunan listrik yang realistis hanya sekitar 16.000 MW dalam lima tahun, itu pun menurutnya masih pekerjaan yang sangat berat. Tak hanya itu, Rizal juga mengubah nama proyek tersebut menjadi proyek Percepatan Pembangunan dan Diversifikasi Listrik (PPD Listrik).
Baca Juga:
Lingkaran Istana Tak Tahu Langkah Rizal Ramli
Rizal Revisi Target, ESDM-PLN Keukeuh Listrik 35.000 MW
Jokowi Tolak Keinginan Rizal Ramli soal Listrik 35.000 MW
Pemerintah Dinilai Tak Kompak soal Listrik 35.000 MW
(izz)
Lihat Juga :
