Sudirman Tolak Rizal Pangkas Target Listrik 35.000 MW
Sudirman Tolak Rizal Pangkas Target Listrik 35.000 MW
A
A
A
JAKARTA - Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said menolak usulan Menteri Koordinasi Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli yang memangkas target proyek listrik 35.000 MW.
Sudirman meminta Rizal untuk tidak membuat polemik dengan mengatakan bahwa target pembangunan proyek listrik 35.000 MW diturunkan menjadi 16.000 MW. (Baca: Rizal Ramli Turunkan Target Proyek Listrik 35.000 MW).
Dia mengatakan, sebagai pembantu pemerintahan sudah seharusnya para menteri bekerja menyelesaikan target apapun yang dicanangkan pemerintah. Bukan justru pesimistis dengan apa yang telah dicanangkan pemerintah.
"Jangan berpolemik. Mari kita kerja mencapai target 35.000 MW," tegas Sudirman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Mantan Bos PT Pindad (Persero) ini menegaskan, pemerintah tidak akan merevisi target pembangunan proyek listrik 35.000 MW. Artinya, rencana Rizal Ramli menurunkan target tersebut ditolak. "Ya kita tetap 35.000 MW," ucap dia.
Sebelumnya, Rizal Ramli memutuskan untuk merombak rencana pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi hanya 16.000 MW hingga 2019.
Dia mengatakan, alasannya mengubah rencana proyek listrik yang digadang-gadang pemerintah tersebut lantaran untuk mencapai 35.000 MW tidak mungkin bisa hanya dalam waktu lima tahun.
"Seperti diketahui ada target untuk membangun listrik sebesar 35.000 MW. Setelah kami bahas, 35.000 MW tidak mungkin dicapai dalam lima tahun, mungkin 10 tahun bisa," katanya di gedung BPPT, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Menurutnya, jika Presiden Jokowi tetap keukeuh membangun listrik sebesar 35.000 MW dalam waktu lima tahun, maka beban puncak PLN pada 2019 menjadi sebesar 74 ribu MW dan dengan kapasitas berlebih (iddle) 21 ribu MW. (Baca: Pemerintah Dinilai Tak Kompak soal Listrik 35.000 MW).
"Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli atau membayar sebanyak 74% kapasitas listrik berlebih (21.000 MW) itu dari swasta dipakai atau enggak dipakai. Kalau ini terjadi, PLN akan alami kesulitan keuangan," imbuh dia.
Sebab itu, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, pembangunan listrik yang realistis hanya sekitar 16.000 MW dalam lima tahun, itu pun menurutnya masih pekerjaan yang sangat berat. Rizal juga mengubah nama proyek tersebut menjadi proyek Percepatan Pembangunan dan Diversifikasi Listrik (PPD Listrik).
"Kenapa? Kita perlu diversifikasi, tidak hanya menggantungkan listrik pada batu bara. Karena dampaknya terhadap polusi, kita perlu diversifikasi ke geothermal, biodiesel, sampah, dan sebagainya," tandas Rizal.
Baca Juga:
Jokowi Tak Tahu Rizal Turunkan Target Listrik 35.000 MW
Lingkaran Istana Tak Tahu Langkah Rizal Ramli
Rizal Revisi Target, ESDM-PLN Keukeuh Listrik 35.000 MW
Jokowi Tolak Keinginan Rizal Ramli soal Listrik 35.000 MW
Sudirman meminta Rizal untuk tidak membuat polemik dengan mengatakan bahwa target pembangunan proyek listrik 35.000 MW diturunkan menjadi 16.000 MW. (Baca: Rizal Ramli Turunkan Target Proyek Listrik 35.000 MW).
Dia mengatakan, sebagai pembantu pemerintahan sudah seharusnya para menteri bekerja menyelesaikan target apapun yang dicanangkan pemerintah. Bukan justru pesimistis dengan apa yang telah dicanangkan pemerintah.
"Jangan berpolemik. Mari kita kerja mencapai target 35.000 MW," tegas Sudirman di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (8/9/2015).
Mantan Bos PT Pindad (Persero) ini menegaskan, pemerintah tidak akan merevisi target pembangunan proyek listrik 35.000 MW. Artinya, rencana Rizal Ramli menurunkan target tersebut ditolak. "Ya kita tetap 35.000 MW," ucap dia.
Sebelumnya, Rizal Ramli memutuskan untuk merombak rencana pembangunan proyek listrik 35.000 MW yang dicita-citakan Presiden Joko Widodo (Jokowi), menjadi hanya 16.000 MW hingga 2019.
Dia mengatakan, alasannya mengubah rencana proyek listrik yang digadang-gadang pemerintah tersebut lantaran untuk mencapai 35.000 MW tidak mungkin bisa hanya dalam waktu lima tahun.
"Seperti diketahui ada target untuk membangun listrik sebesar 35.000 MW. Setelah kami bahas, 35.000 MW tidak mungkin dicapai dalam lima tahun, mungkin 10 tahun bisa," katanya di gedung BPPT, Jakarta, Senin (7/9/2015).
Menurutnya, jika Presiden Jokowi tetap keukeuh membangun listrik sebesar 35.000 MW dalam waktu lima tahun, maka beban puncak PLN pada 2019 menjadi sebesar 74 ribu MW dan dengan kapasitas berlebih (iddle) 21 ribu MW. (Baca: Pemerintah Dinilai Tak Kompak soal Listrik 35.000 MW).
"Sesuai aturan yang ada, PLN harus membeli atau membayar sebanyak 74% kapasitas listrik berlebih (21.000 MW) itu dari swasta dipakai atau enggak dipakai. Kalau ini terjadi, PLN akan alami kesulitan keuangan," imbuh dia.
Sebab itu, sambung mantan Menko bidang Perekonomian ini, pembangunan listrik yang realistis hanya sekitar 16.000 MW dalam lima tahun, itu pun menurutnya masih pekerjaan yang sangat berat. Rizal juga mengubah nama proyek tersebut menjadi proyek Percepatan Pembangunan dan Diversifikasi Listrik (PPD Listrik).
"Kenapa? Kita perlu diversifikasi, tidak hanya menggantungkan listrik pada batu bara. Karena dampaknya terhadap polusi, kita perlu diversifikasi ke geothermal, biodiesel, sampah, dan sebagainya," tandas Rizal.
Baca Juga:
Jokowi Tak Tahu Rizal Turunkan Target Listrik 35.000 MW
Lingkaran Istana Tak Tahu Langkah Rizal Ramli
Rizal Revisi Target, ESDM-PLN Keukeuh Listrik 35.000 MW
Jokowi Tolak Keinginan Rizal Ramli soal Listrik 35.000 MW
(izz)
Explore More