Jawaban Rizal Sering Keluarkan Pernyataan Kontroversial
Jum'at, 11 September 2015 - 13:27 WIB
Jawaban Rizal Sering Keluarkan Pernyataan Kontroversial
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator (Menko) bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli angkat bicara mengenai pernyataan kontroversial yang sering dilontarkannya di hadapan publik dan media.
Dia mengatakan, setiap pernyataan yang dilontarkannya selama ini berdasarkan fakta dan kebenaran yang ada, dan tidak dibuat-buat. Kendati kerap memunculkan kontroversi, mantan Menko bidang Perekonomian ini tidak ambil pusing.
Baginya, yang terpenting adalah menyampaikan kebenaran. "Kita menyatakan kebenaran. Itu saja. Ini yang penting," katanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Rizal mengaku, pernyataannya yang sering bertabrakan dengan pemerintah tersebut pun sudah disampaikan pula di sidang kabinet. Bahkan dia mengklaim, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak masalah dengan gayanya yang frontal tersebut.
"Sidang kabinet juga lakukan itu. Di dalam diomongin oke-oke saja. (Presiden Jokowi) Pun happy-happy saja, enggak ada persoalan," ungkap dia.
Menurutnya, jika ada pihak yang berkeberatan dengan ocehannya tersebut, maka merekalah yang memiliki kepentingan dan takut kepentingannya tersebut terbongkar olehnya. "Yang punya persoalan itu yang punya kepentingan. Itu saja, sederhana," imbuh dia.
Pria kelahiran Padang, 10 Desember 1954 ini menegaskan, di belahan dunia manapun perbedaan pendapat selalu terjadi, asalkan sehat dan menyangkut fakta dan analisa. Karena baginya, analisa justru membuat bangsa Indonesia menjadi lebih dewasa.
"Tapi kalau perbedaan pendapat karena kepentingan, karena KKN ya terganggu. Dengan adanya Rizal Ramli ya terganggu. Sederhana kok itu masalahnya," terang mantan Menteri Keuangan ini.
Menteri hasil perombakan (reshuffle) kabinet Jokowi ini menambahkan, apa yang dilakukan selama ini adalah perjuangan untuk membentuk pemerintahan yang sehat (good government), mendorong transparansi, serta mendorong Indonesia bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Rakyat dan investor dari luar negeri senang banget dong. Tapi kan ada orang-orang yang pola berpikirnya masih orde baru, yang menganggap bahwa beda pendapat itu enggak bagus," ujar Rizal.
Pasca menduduki jabatan Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya menggantikan Indroyono Soesilo sejak 12 Agustus 2015 lalu, Rizal Ramli telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan kontroversial yang cenderung berbenturan dengan pemerintahan yang menaunginya tersebut.
Sebut saja, rencana pembelian pesawat oleh PT Garuda Indonesia (Persero) yang pernah dikritisinya. Dia menganggap bahwa rencana pembelian pesawat oleh BUMN maskapai tersebut adalah pemborosan, lantaran dananya berasal dari pinjaman dan ditakutkan membuat Garuda bangkrut. (Baca: Rizal Ramli Minta Jokowi Batalkan Pembelian Pesawat Garuda).
Belum lagi persoalan pembangunan megaproyek listrik 35.000 megawatt (MW) yang disebutnya tidak realistis dan diturunkan menjadi 16.000 MW. Bahkan, persoalan proyek prestisius Jokowi tersebut sampai membuat Rizal Ramli menantang Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) untuk berdebat di hadapan publik soal proyek ini. (Baca: Rizal Ramli Tantang JK Debat soal Listrik 35.000 MW).
Terbaru, mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini pun mengkritisi bisnis pulsa (token) listrik pra bayar PT PLN (Persero), yang dianggapnya ada mafia dalam bisnis tersebut lantaran harga yang harus dibayar konsumen tidak sebanding dengan daya listrik yang didapatkannya. (Baca: Rizal Ramli Tuding Ada Mafia Bisnis Pulsa Listrik).
Dia mengatakan, setiap pernyataan yang dilontarkannya selama ini berdasarkan fakta dan kebenaran yang ada, dan tidak dibuat-buat. Kendati kerap memunculkan kontroversi, mantan Menko bidang Perekonomian ini tidak ambil pusing.
Baginya, yang terpenting adalah menyampaikan kebenaran. "Kita menyatakan kebenaran. Itu saja. Ini yang penting," katanya di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Rizal mengaku, pernyataannya yang sering bertabrakan dengan pemerintah tersebut pun sudah disampaikan pula di sidang kabinet. Bahkan dia mengklaim, Presiden Joko Widodo (Jokowi) tak masalah dengan gayanya yang frontal tersebut.
"Sidang kabinet juga lakukan itu. Di dalam diomongin oke-oke saja. (Presiden Jokowi) Pun happy-happy saja, enggak ada persoalan," ungkap dia.
Menurutnya, jika ada pihak yang berkeberatan dengan ocehannya tersebut, maka merekalah yang memiliki kepentingan dan takut kepentingannya tersebut terbongkar olehnya. "Yang punya persoalan itu yang punya kepentingan. Itu saja, sederhana," imbuh dia.
Pria kelahiran Padang, 10 Desember 1954 ini menegaskan, di belahan dunia manapun perbedaan pendapat selalu terjadi, asalkan sehat dan menyangkut fakta dan analisa. Karena baginya, analisa justru membuat bangsa Indonesia menjadi lebih dewasa.
"Tapi kalau perbedaan pendapat karena kepentingan, karena KKN ya terganggu. Dengan adanya Rizal Ramli ya terganggu. Sederhana kok itu masalahnya," terang mantan Menteri Keuangan ini.
Menteri hasil perombakan (reshuffle) kabinet Jokowi ini menambahkan, apa yang dilakukan selama ini adalah perjuangan untuk membentuk pemerintahan yang sehat (good government), mendorong transparansi, serta mendorong Indonesia bersih dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN).
"Rakyat dan investor dari luar negeri senang banget dong. Tapi kan ada orang-orang yang pola berpikirnya masih orde baru, yang menganggap bahwa beda pendapat itu enggak bagus," ujar Rizal.
Pasca menduduki jabatan Menko bidang Kemaritiman dan Sumber Daya menggantikan Indroyono Soesilo sejak 12 Agustus 2015 lalu, Rizal Ramli telah beberapa kali mengeluarkan pernyataan kontroversial yang cenderung berbenturan dengan pemerintahan yang menaunginya tersebut.
Sebut saja, rencana pembelian pesawat oleh PT Garuda Indonesia (Persero) yang pernah dikritisinya. Dia menganggap bahwa rencana pembelian pesawat oleh BUMN maskapai tersebut adalah pemborosan, lantaran dananya berasal dari pinjaman dan ditakutkan membuat Garuda bangkrut. (Baca: Rizal Ramli Minta Jokowi Batalkan Pembelian Pesawat Garuda).
Belum lagi persoalan pembangunan megaproyek listrik 35.000 megawatt (MW) yang disebutnya tidak realistis dan diturunkan menjadi 16.000 MW. Bahkan, persoalan proyek prestisius Jokowi tersebut sampai membuat Rizal Ramli menantang Wakil Presiden RI Jusuf Kalla (JK) untuk berdebat di hadapan publik soal proyek ini. (Baca: Rizal Ramli Tantang JK Debat soal Listrik 35.000 MW).
Terbaru, mantan Kepala Badan Urusan Logistik (Bulog) ini pun mengkritisi bisnis pulsa (token) listrik pra bayar PT PLN (Persero), yang dianggapnya ada mafia dalam bisnis tersebut lantaran harga yang harus dibayar konsumen tidak sebanding dengan daya listrik yang didapatkannya. (Baca: Rizal Ramli Tuding Ada Mafia Bisnis Pulsa Listrik).
(izz)
Lihat Juga :
