Lima Rekomendasi Susi untuk Paket Ekonomi September II
Jum'at, 11 September 2015 - 19:38 WIB
Lima Rekomendasi Susi untuk Paket Ekonomi September II
A
A
A
JAKARTA - Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pudjiastuti menyiapkan lima rekomendasi paket kebijakan ekonomi September II yang rencananya akan diumumkan akhir bulan ini.
Rekomendasi pertama, memperbolehkan asing memiliki penuh 100% jika membangun pabrik pengolahan ikan di Indonesia. Pihaknya juga sudah mengirimkan surat kepada pemerintah.
"Saya yang bikin (rekomendasinya), tapi yang masukan Pak Menko Perekonomian (Darmin Nasution)," ujarnya di Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Saat ini, kepemilikan asing jika membangun pabrik pengolahan ikan hanya dibatasi maksimal 40%. Dalam usulan yang diajukan, Susi meminta kepemilikan asing mencapai bisa mencapai 100%.
"Kalau cuma 40%, mereka tidak bisa kontrol. Kita usulkan hilirisasi asing boleh dengan porsi lebih besar," jelas dia.
Kedua, melarang keras pihak asing menangkap ikan di perairan Indonesia. Ketiga, bea masuk impor nilon untuk membuat jaring agar ditiadakan. "Nilon untuk pakaian sama jaring memang bahannya sama, tapi bentuknya beda," katanya.
Keempat, pemerataan PPn galangan kapal agar bisa lebih merata di seluruhnya wilayah Tanah Air. Saat ini, baru hanya berlaku di Batam.
Menurutnya, bisa diterapkan di wilayah lain seperti Surabaya dan Indonesia bagian Timur. "Terkahir, semua komoditi yang berada di perikanan agar dibebaskan dalam biaya PPn," pungkas Susi.
Baca Juga: Susi Usulkan Asing Miliki Pabrik Pengolahan Ikan 100%
Rekomendasi pertama, memperbolehkan asing memiliki penuh 100% jika membangun pabrik pengolahan ikan di Indonesia. Pihaknya juga sudah mengirimkan surat kepada pemerintah.
"Saya yang bikin (rekomendasinya), tapi yang masukan Pak Menko Perekonomian (Darmin Nasution)," ujarnya di Jakarta, Jumat (11/9/2015).
Saat ini, kepemilikan asing jika membangun pabrik pengolahan ikan hanya dibatasi maksimal 40%. Dalam usulan yang diajukan, Susi meminta kepemilikan asing mencapai bisa mencapai 100%.
"Kalau cuma 40%, mereka tidak bisa kontrol. Kita usulkan hilirisasi asing boleh dengan porsi lebih besar," jelas dia.
Kedua, melarang keras pihak asing menangkap ikan di perairan Indonesia. Ketiga, bea masuk impor nilon untuk membuat jaring agar ditiadakan. "Nilon untuk pakaian sama jaring memang bahannya sama, tapi bentuknya beda," katanya.
Keempat, pemerataan PPn galangan kapal agar bisa lebih merata di seluruhnya wilayah Tanah Air. Saat ini, baru hanya berlaku di Batam.
Menurutnya, bisa diterapkan di wilayah lain seperti Surabaya dan Indonesia bagian Timur. "Terkahir, semua komoditi yang berada di perikanan agar dibebaskan dalam biaya PPn," pungkas Susi.
Baca Juga: Susi Usulkan Asing Miliki Pabrik Pengolahan Ikan 100%
(izz)
Lihat Juga :
