Mandiri Optimistis Paket Kebijakan Dorong Kredit Perbankan
Senin, 14 September 2015 - 00:05 WIB
Mandiri Optimistis Paket Kebijakan Dorong Kredit Perbankan
A
A
A
MALANG - PT Bank Mandiri Tbk optimistis paket kebijakan pemerintah dapat mendorong perekonomian sekaligus permintaan kredit perbankan. Stimulus tersebut datang dari kebijakan pemerintah yang akan menaikkan tingkat Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) sebagai bagian dari paket kebijakan untuk meningkatkan daya beli masyarakat yang melemah.
Director Finance and Strategy Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, instrumen fiskal tidak hanya dilihat sebagai sumber utama penerimaan negara. Namun, fiskal juga harus bisa membantu meningkatkan konsumsi serta investasi, mengingat kedua variabel tersebut adalah dua dari empat unsur utama pembentuk pertumbuhan ekonomi.
"Kebijakan fiskal akan mendukung percepatan konsumsi dan investasi. Konsumsi kita porsinya 50% lebih dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kalau pemerintah bisa menyelamatkan daya beli, maka dampak ke perekonomian akan sangat besar," tutur Kartika dalam rangkaian media gathering di Malang, Jawa Timur.
Dia berharap pemerintah memperlonggar kebijakan fiskal dari sisi suplai agar masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga yang relatif lebih murah dari sebelumnya. Dari sisi suplai seperti pengurangan bea impor untuk materi produksi yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga harga barang bisa lebih murah juga. "Meningkatkan daya beli masyarakat tidak hanya penetrasi ke sisi demand, namun bisa juga lewat sisi suplai," tambahnya.
Jika kedua hal tersebut dijalankan secara bersamaan, diharapkan kinerja kredit perbankan juga ikut menguat. Baik sektor konsumsi, juga kredit produksi. Saat ini industri perbankan perlu mendapat stimulus dari sisi permintaan kredit mengingat kinerjanya sepanjang tahun ini dalam tren menurun. "Salah satu penyebab kredit turun karena daya beli yang juga menurun. Hal itu perlu distimulasi," katanya.
Komisaris Bank Mandiri Goei Siauw Hong mengatakan saat ini indikator makro ekonomi nasional masih tetap stabil dan pihak perbankan optimistis kondisi industri keuangan akan membaik lebih cepat. Dengan pemerintah mau memberikan stimulus daya beli masyarakat, maka hal itu juga akan berpengaruh kepada kinerja industri perbankan juga.
"Tapi pemerintah harus hati-hati juga dalam memberikan kebijakan untuk mestimulasi daya beli masyarakat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu bagus, tapi tidak menciptakan produktivitas. Kalau mau, insentif pemerintah lebih ke arah sektor produksi, sehingga biaya kebutuhan lebih murah, daya beli masyarakat bisa terkerek," terang Goei dalam kesempatan yang sama.
Tingkat kredit bermasalah (NPL) dan juga rasio kecukupan modal (CAR) industri perbankan masih aman. Meskipun masih ada krisis finansial akibat indikator perbankan melambat, tapi levelnya tidak separah pada tahun 1998. "Saya tak bisa komparasi berapa perbandingannya, tapi kondisi kini lebih baik dibandingkan 17 tahun yang lalu," tambahnya.
Seperti diketahui, sepanjang semester I tahun ini, kredit hanya bertumbuh 10,4%, atau lebih kecil dibanding angka tahun kemarin yang sebesar 12,5%. Selain itu, NPL juga meningkat dari 2,16% pada akhir tahun lalu menjadi 2,58% pada semester I tahun ini.
Baca juga:
OJK Pantau Dampak Rupiah terhadap Kredit Perbankan
Aprindo: Paket Kebijakan Ekonomi Tidak Istimewa
Obat Generik Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi
Lima Gejolak Harga Komoditas di Era Pemerintahan Jokowi
Director Finance and Strategy Bank Mandiri, Kartika Wirjoatmodjo mengatakan, instrumen fiskal tidak hanya dilihat sebagai sumber utama penerimaan negara. Namun, fiskal juga harus bisa membantu meningkatkan konsumsi serta investasi, mengingat kedua variabel tersebut adalah dua dari empat unsur utama pembentuk pertumbuhan ekonomi.
"Kebijakan fiskal akan mendukung percepatan konsumsi dan investasi. Konsumsi kita porsinya 50% lebih dari Produk Domestik Bruto (PDB). Kalau pemerintah bisa menyelamatkan daya beli, maka dampak ke perekonomian akan sangat besar," tutur Kartika dalam rangkaian media gathering di Malang, Jawa Timur.
Dia berharap pemerintah memperlonggar kebijakan fiskal dari sisi suplai agar masyarakat bisa mendapatkan barang dengan harga yang relatif lebih murah dari sebelumnya. Dari sisi suplai seperti pengurangan bea impor untuk materi produksi yang tidak bisa diproduksi dalam negeri. Sehingga harga barang bisa lebih murah juga. "Meningkatkan daya beli masyarakat tidak hanya penetrasi ke sisi demand, namun bisa juga lewat sisi suplai," tambahnya.
Jika kedua hal tersebut dijalankan secara bersamaan, diharapkan kinerja kredit perbankan juga ikut menguat. Baik sektor konsumsi, juga kredit produksi. Saat ini industri perbankan perlu mendapat stimulus dari sisi permintaan kredit mengingat kinerjanya sepanjang tahun ini dalam tren menurun. "Salah satu penyebab kredit turun karena daya beli yang juga menurun. Hal itu perlu distimulasi," katanya.
Komisaris Bank Mandiri Goei Siauw Hong mengatakan saat ini indikator makro ekonomi nasional masih tetap stabil dan pihak perbankan optimistis kondisi industri keuangan akan membaik lebih cepat. Dengan pemerintah mau memberikan stimulus daya beli masyarakat, maka hal itu juga akan berpengaruh kepada kinerja industri perbankan juga.
"Tapi pemerintah harus hati-hati juga dalam memberikan kebijakan untuk mestimulasi daya beli masyarakat. Bantuan Langsung Tunai (BLT) itu bagus, tapi tidak menciptakan produktivitas. Kalau mau, insentif pemerintah lebih ke arah sektor produksi, sehingga biaya kebutuhan lebih murah, daya beli masyarakat bisa terkerek," terang Goei dalam kesempatan yang sama.
Tingkat kredit bermasalah (NPL) dan juga rasio kecukupan modal (CAR) industri perbankan masih aman. Meskipun masih ada krisis finansial akibat indikator perbankan melambat, tapi levelnya tidak separah pada tahun 1998. "Saya tak bisa komparasi berapa perbandingannya, tapi kondisi kini lebih baik dibandingkan 17 tahun yang lalu," tambahnya.
Seperti diketahui, sepanjang semester I tahun ini, kredit hanya bertumbuh 10,4%, atau lebih kecil dibanding angka tahun kemarin yang sebesar 12,5%. Selain itu, NPL juga meningkat dari 2,16% pada akhir tahun lalu menjadi 2,58% pada semester I tahun ini.
Baca juga:
OJK Pantau Dampak Rupiah terhadap Kredit Perbankan
Aprindo: Paket Kebijakan Ekonomi Tidak Istimewa
Obat Generik Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi
Lima Gejolak Harga Komoditas di Era Pemerintahan Jokowi
(dmd)
Lihat Juga :
