Regulasi Penguatan Industri Baja Diperlukan

JAKARTA - Pemerintah harus membuat kebijakan yang mendukung industri baja nasional dan mengendalikan impor baja di tengah kondisi pasar yang sedang lesu.

Dengan regulasi yang tepat dari pemerintah, industri hulu baja nasional bisa tumbuh dan kemandirian industri akan terwujud. ”Kami meminta pemerintah mengendalikan impor baja dengan mengatur kembali tarif bea masuk yang kini hanya 5%. Tarif bea masuk yang proporsional mampu mengamankan kepentingan pelaku industri baja nasional yang selalu mengeluhkan banjirnya baja impor, khususnya dari China,” kata Wakil Ketua Komisi VI DPR, Heri Gunawan di Jakarta baru-baru ini.

Di tengah gencarnya pembangunan infrastruktur oleh pemerintah, suplai kebutuhan baja nasionaluntukinfrastruktur harus dipastikan memanfaatkan produksi baja lokal dengan kualitas yang terjamin dan aman. Menurut politisi Partai Gerindra itu, baja adalah industri strategis, tidakhanya berdimensiekonomis tapi juga pertahanan. ”Kebijakan menaikkan tarif bea masuk impor baja harus dipandang sebagai bagian dari strategi ketahanan nasional,” katanya.

Direktur Eksekutif Indonesia Iron& SteelIndustryAssociation (IISIA), Hidayat Triseputro mengatakan, melalui kebijakan mengerem laju importasi baja, produsen baja nasional akan memiliki ruang lebih besar untuk mengisi pasar baja nasional, sehingga produsen bisa menikmati keuntungan. Menurut dia, pemberlakuan lartas impor baja melalui Permendag No 28/MDAG/PER/6/ 2014 tentang Ketentuan Impor Baja Paduan, dapat mengerem laju impor baja paduan dari China. Juknis peraturan ini telah terbit, namun diakui belum efektif dalam pelaksanaannya.

Menurutnya, saat inikapasitas produksi industri baja nasional barumencapai7jutaton, sedangkan konsumsinya mencapai 12 juta ton. Kondisi tersebut membuat pasar domestik diserbu produk-produk baja dari China.

Hatim varabi