Pusat Logistik Berikat Topang Industri

JAKARTA - Sebagai bagian dari paket kebijakan deregulasi, pemerintah akan mempermudah penyediaan bahan baku untuk industri dalam negeri. Persediaan bahan baku akan ditopang oleh gudang berikat modern berskala besar yang disebut Pusat Logistik Berikat (PLB).

Direktur Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan Heru Pambudi mengatakan, selama ini sebagian besar persediaan bahan baku terutama untuk industri manufaktur dalam negeri diimpor dari luar negeri seperti Malaysia dan Singapura. Hal tersebut disebabkan gudang berikat di dalam negeri kerap menumpuk.

”Jadi industri-industri yang memerlukan bahan baku tidak perlu lagi impor. Cukup dari gudang berikat ini,” ujar Heru di kantornya, Jakarta, kemarin. Heru mengatakan, gudang berikat akan ditempatkan di dekat sentra-sentra industri. Selama ini ukuran gudang berikat yang ada tergolong kecil sehingga perlu diperluas untuk menimbun bahan baku, barang penolong, dan barang modal. ”Supaya ketersediaan barang itu bisa diakses dan dipenuhi kapan pun dengan waktu yang relatif lebih cepat dan harga yang lebih terjangkau,” tambahnya.

Dia mencontohkan, gudang berikat akan dibangun di sentra industri manufaktur seperti Jababeka, Tangerang, Ungaran, dan Pasuruan, serta sentra industri perminyakan seperti di Tanjung Batu Kalimantan Timur. Untuk pengerjaannya, dia menyebut gudang ini bisa dibangun oleh pemerintah atau swasta. ”Kita berharap swasta saja karena ini kan peluang bisnis,” ujarnya.

Mantan Direktur Fasilitas Kepabeanan itu menilai, keberadaan gudang berikat ini akan menekan dwelling time atau waktu arus barang, kargo, atau kontainer menunggu untuk keluar dari pelabuhan. Industri akan membeli bahan baku ke gudang berikat yang lokasinya terdekat, bukan pelabuhan. Heru juga menambahkan, pemerintah juga akan memberikan fasilitas untuk mendukung beleid tersebut berupa penundaan pembayaran bea masuk (BM) dan pajak dalam rangka impor (PDRI) sampai barang tersebut terjual ke industri. ”Semuanya gratis sampai di gudang berikat,” ucapnya.

Kepala Subdirektorat Humas DJBC Haryo Limanseto berujar, fasilitas ini diberikan supaya arus barang untuk industri dan perdagangan menjadi lebih efisien. Dengan posisi yang dekat dengan sentra industri, fasilitas ini diyakini juga akan menekan biaya logistik. Sebagai bagian paket kebijakan ekonomi, fasilitas ini akan dipayungi oleh Peraturan Pemerintah (PP) Pusat Logistik Berikat. Proses penyusunan dan harmonisasi pun ditargetkan akan dilakukan pada minggu kedua September 2015 dan bisa diimplementasikan seminggu setelahnya.

Dalam kunjungannya ke Pusat Logistik Dubai, Presiden Joko Widodo menegaskan Indonesia harus memiliki pusat logistik terpadu yang memungkinkan pengelolaan logistik yang lebih efisien. ”Ini gudang logistik terbesar yang kepada kepala Bulog dan menteri perdagangan saya mau tunjukkan,” kata Presiden kemarin. Presiden mengatakan, pola pengelolaan gudang logistik yang benar adalah mampu menampung semua produk petani dan menyimpan serta mendistribusikannya dengan baik.

”Gudang logistik yang betul seperti ini, ada daging, ayam, beras, dan lain-lain ini bisa serap produk petani,” kata Presiden. Kepala negara juga mengatakan, mencontoh apa yang ada di Dubai, Indonesia akan mengembangkan fasilitas serupa. Presiden menjelaskan dalam dua hingga tiga minggu ke depan akan ada tim yang menjajaki baik dari Indonesia maupun dari Dubai untuk kerja sama ini.

”Harus diberi contoh dulu, nanti yang lain meng-copy. Kita dua minggu tim dari sini tim akan datang ke Jakarta, jangan terlalu lama, segera diselesaikan,” tegas Presiden. Sebelumnya Presiden meninjau Dubai Port dan Dubai Aluminium. Seusai mengunjungi Dubai, Presiden juga dijadwalkan bertolak menuju Qatar untuk melakukan kunjungan kerja hingga Selasa (15/9).

Rahmat fiansyah/ant