Para Menteri Saling Lempar Keputusan Kereta Cepat
Para Menteri Saling Lempar Keputusan Kereta Cepat
A
A
A
JAKARTA - Para menteri Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Kabinet Kerja saling lempar tanggung jawab terkait keputusan kelanjutan megaproyek kereta api cepat (high speed train/HST), yang masih belum menemukan titik terang.
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution yang ditemui usai menghadiri rapat tertutup soal kereta cepat ini enggan membeberkan mengenai keputusan terkait megaproyek prestisius Jokowi tersebut. Dia berdalih, keputusan ada di tangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
"Makanya tanya Ibu Menteri (BUMN) saja. Lebih jelas kalau beliau yang akan jelaskan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Tak jauh berbeda dengan Darmin, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menolak berkomentar mengenai kelanjutan proyek kereta cepat tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa proyek tersebut dikembalikan kepada BUMN secara business to business (B to B).
"Dikembalikan ke BUMN (proyek kereta cepat), bisnis saja. Tanya Bu Rini," tutur dia.
Alih-alih memberikan kejelasan mengenai proyek tersebut yang disinyalir condong ke China, mantan Bos KAI ini tetap keukeuh menolak mengeluarkan pernyataannya. "Wong disuruh tanya ke Ibu Rini. Pokonnya, ini enggak ada urusan pemerintah dan APBN," tegas Jonan.
Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung melempar tanggung jawab mengenai kejelasan proyek tersebut kepada Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution. Kendati dia telah mengetahui soal keputusannya, namun dia enggan membeberkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. "Nanti disampaikan Pak Darmin. Walaupun saya tahu ya," pungkasnya.
Sekadar mengingatkan, Rini bersama perwakilan dari direksi perusahaan konstruksi pelat merah baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke China, yang disinyalir sebagai tindak lanjut pengerjaan proyek kereta api cepat dengan menggunakan garapan China.
Untuk diketahui, pengerjaan proyek kereta cepat ini diserahkan kepada Rini untuk dikerjakan oleh BUMN secara business to business (B to B). BUMN tersebut pun diperbolehkan menggandeng rekanan baik dari luar ataupun dalam negeri.
Selain itu, Jokowi sebelumnya juga telah menolak proposal kereta super cepat yang diajukan China dan Jepang. Alasannya, Indonesia belum membutuhkan kereta api super cepat sehingga lebih baik diturunkan menjadi kereta api berkecepatan sedang (medium speed).
Menteri Koordinator (Menko) bidang Perekonomian Darmin Nasution yang ditemui usai menghadiri rapat tertutup soal kereta cepat ini enggan membeberkan mengenai keputusan terkait megaproyek prestisius Jokowi tersebut. Dia berdalih, keputusan ada di tangan Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Rini Soemarno.
"Makanya tanya Ibu Menteri (BUMN) saja. Lebih jelas kalau beliau yang akan jelaskan," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (22/9/2015).
Tak jauh berbeda dengan Darmin, Menteri Perhubungan Ignasius Jonan menolak berkomentar mengenai kelanjutan proyek kereta cepat tersebut. Dia hanya mengatakan bahwa proyek tersebut dikembalikan kepada BUMN secara business to business (B to B).
"Dikembalikan ke BUMN (proyek kereta cepat), bisnis saja. Tanya Bu Rini," tutur dia.
Alih-alih memberikan kejelasan mengenai proyek tersebut yang disinyalir condong ke China, mantan Bos KAI ini tetap keukeuh menolak mengeluarkan pernyataannya. "Wong disuruh tanya ke Ibu Rini. Pokonnya, ini enggak ada urusan pemerintah dan APBN," tegas Jonan.
Sementara, Sekretaris Kabinet Pramono Anung melempar tanggung jawab mengenai kejelasan proyek tersebut kepada Menko bidang Perekonomian Darmin Nasution. Kendati dia telah mengetahui soal keputusannya, namun dia enggan membeberkan lebih lanjut mengenai hal tersebut. "Nanti disampaikan Pak Darmin. Walaupun saya tahu ya," pungkasnya.
Sekadar mengingatkan, Rini bersama perwakilan dari direksi perusahaan konstruksi pelat merah baru saja menyelesaikan kunjungan kenegaraan ke China, yang disinyalir sebagai tindak lanjut pengerjaan proyek kereta api cepat dengan menggunakan garapan China.
Untuk diketahui, pengerjaan proyek kereta cepat ini diserahkan kepada Rini untuk dikerjakan oleh BUMN secara business to business (B to B). BUMN tersebut pun diperbolehkan menggandeng rekanan baik dari luar ataupun dalam negeri.
Selain itu, Jokowi sebelumnya juga telah menolak proposal kereta super cepat yang diajukan China dan Jepang. Alasannya, Indonesia belum membutuhkan kereta api super cepat sehingga lebih baik diturunkan menjadi kereta api berkecepatan sedang (medium speed).
(izz)
Explore More