Indef: Sulit Tarik Dana Pengusaha Nasional di Luar Negeri
Kamis, 24 September 2015 - 18:40 WIB
Indef: Sulit Tarik Dana Pengusaha Nasional di Luar Negeri
A
A
A
JAKARTA - Institute for Development of Economics and Finance (Indef) menilai, keinginan pemerintah untuk menarik dana pengusaha nasional yang memarkirkan devisa hasil ekspor (DHE) di luar negeri merupakan hal yang sulit.
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menuturkan, pemerintah tidak perlu muluk-muluk untuk memberikan insentif kepada pengusaha yang memarkirkan dananya di dalam negeri. Karena sejatinya, persoalan tersebut bersifat tidak pasti (unpredictable) dan prosesnya rumit.
"Kita mau diskusi bagaimana menarik dana orang di luar negeri, itu kan unpredictable. Itu panjang dan tidak sederhana," katanya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (24/9/2015).
Menurut dia, untuk kembali membangkitkan gairah perekonomian di Tanah Air seharusnya pemerintah melakukan upaya yang memang dampaknya terasa oleh masyarakat. Misal, stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
"Bagaimana segera konsumsi masyarakat pulih dengan stabilisasi harga dan ancaman PHK bisa dikendalikan. Itu butuh kehadiran pemerintah di sana," imbuh dia.
Dengan begitu, sambung Enny, Indonesia akan kembali menggenggam kepercayaan pasar. Upaya tersebut dinilai lebih penting ketimbang ikut kebijakan negara lain, dengan memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap pengusaha yang memarkirkan dananya di dalam negeri.
"Itu jauh lebih penting daripada kita ikut-ikutan genderangnya orang luar. Artinya, apa yang terjadi di luar itu kita ikuti, jangan begitu," pungkasnya.
Direktur Eksekutif Indef Enny Sri Hartati menuturkan, pemerintah tidak perlu muluk-muluk untuk memberikan insentif kepada pengusaha yang memarkirkan dananya di dalam negeri. Karena sejatinya, persoalan tersebut bersifat tidak pasti (unpredictable) dan prosesnya rumit.
"Kita mau diskusi bagaimana menarik dana orang di luar negeri, itu kan unpredictable. Itu panjang dan tidak sederhana," katanya kepada Sindonews di Jakarta, Kamis (24/9/2015).
Menurut dia, untuk kembali membangkitkan gairah perekonomian di Tanah Air seharusnya pemerintah melakukan upaya yang memang dampaknya terasa oleh masyarakat. Misal, stabilisasi harga bahan kebutuhan pokok yang bisa meningkatkan daya beli masyarakat.
"Bagaimana segera konsumsi masyarakat pulih dengan stabilisasi harga dan ancaman PHK bisa dikendalikan. Itu butuh kehadiran pemerintah di sana," imbuh dia.
Dengan begitu, sambung Enny, Indonesia akan kembali menggenggam kepercayaan pasar. Upaya tersebut dinilai lebih penting ketimbang ikut kebijakan negara lain, dengan memberikan pengampunan pajak (tax amnesty) terhadap pengusaha yang memarkirkan dananya di dalam negeri.
"Itu jauh lebih penting daripada kita ikut-ikutan genderangnya orang luar. Artinya, apa yang terjadi di luar itu kita ikuti, jangan begitu," pungkasnya.
(rna)
