Cegah PHK, Pengusaha Minta Ini ke Pemerintah
A
A
A
JAKARTA - Pengusaha meminta pemerintah melalui paket kebijakan ekonomi September II agar memberikan insentif dalam kegiatan eskpor-impor untuk mencegah terjadinya pemutusan hubungan kerja (PHK).
Ketua Apindo bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, adanya insentif diperlukan jika pemerintah ingin serius memperkuat ekspor.
"Pemerintah mau perkuat eskpor gimana caranya? Adanya insentif ekspor membuat keringanan ya," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta belum lama ini.
Bentuk insentif, lanjut dia, bisa berupa keringanan pajak dan juga bea masuk untuk bahan mentah (raw material). Selebihnya disesuaikan menurut sektor usaha masing-masing.
"Beraneka ragam bentuk insentif tergantung sektor. Kalau energi terbarukan (renewable) dari sisi tarif," jelas Shinta.
Menurutnya, insentif ini bisa menyelamatkan ribuan karyawan di tengah ekonomi yang sedang tertekan termasuk tingginya biaya operasional yang dikeluarkan pengusaha.
"Perhatian bagi dunia usaha jangan persulit izin. Ini berpotensi selamatkan ribuan karyawan," pungkasnya.
Ketua Apindo bidang Hubungan Internasional dan Investasi Shinta Widjaja Kamdani mengatakan, adanya insentif diperlukan jika pemerintah ingin serius memperkuat ekspor.
"Pemerintah mau perkuat eskpor gimana caranya? Adanya insentif ekspor membuat keringanan ya," ujarnya kepada Sindonews di Jakarta belum lama ini.
Bentuk insentif, lanjut dia, bisa berupa keringanan pajak dan juga bea masuk untuk bahan mentah (raw material). Selebihnya disesuaikan menurut sektor usaha masing-masing.
"Beraneka ragam bentuk insentif tergantung sektor. Kalau energi terbarukan (renewable) dari sisi tarif," jelas Shinta.
Menurutnya, insentif ini bisa menyelamatkan ribuan karyawan di tengah ekonomi yang sedang tertekan termasuk tingginya biaya operasional yang dikeluarkan pengusaha.
"Perhatian bagi dunia usaha jangan persulit izin. Ini berpotensi selamatkan ribuan karyawan," pungkasnya.
(izz)