DPR Khawatir Utang China Peluang Asing Kuasai Bank BUMN
DPR Khawatir Utang China Peluang Asing Kuasai Bank BUMN
A
A
A
JAKARTA - Komisi VI DPR RI khawatir pinjaman yang diberikan Bank Pembangunan China (China Development Bank/CBD) kepada tiga bank Badan Usaha Milik Negara (BUMN) menjadi peluang bagi mereka menguasai tiga bank pelat merah tersebut.
"Karena publik menilai ini menjadi salah satu skenario untuk memprivatisasi tiga bank yang saya nilai sangat sehat dan tidak perlu melakukan pinjaman luar negeri," ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Iskandar D Syaichu, Selasa (29/9/2015).
Dia mengungkapkan, di luar banyak sekali spekulasi bahwa utang luar negeri muncul sebagai privatisasi empat bank BUMN yang sebenarnya sangat sehat. (Baca: Tiga Bank BUMN Dapat Utang dari Bank Pembangunan China)
"Apa jaminan agar utang BUMN tiga bank ini tidak dijadikan instrumen tukar guling saham China di perbankan Indonesia?" tanyanya.
"Kita komitmen tidak akan kita gadaikan negeri ini. Tidak ada tekanan sama sekali. Justru harus kita pandang sebagai kepercayaan dunia pada Indonesia yang mau memberikan pinjaman di tengah kondisi yang tidak baik. Tidak ada yang kita jaminkan termasuk saham," paparnya.
Menurutnya, dana PMN sangat dibutuhkan untuk BUMN Indonesia termasuk untuk pembiayaan infrastruktur. Nantinya, dana itu akan masuk sebagai ekuitas BUMN tersebut.
"Dan BUMN tersebut akan meminjam pada perbankan. Komposisinya 30% (dana BUMN itu)/70% (pinjaman perbankan)," imbuhnya. (Baca: Ini Penggunaan Pinjaman BNI dari Bank Pembangunan China)
Sebab itu, dalam RPJMN pendanaan infraatuktur sangat luar biasa. Sehingga, penguatan pnjaman ini dipakai untuk penguatan perbankan Indonesia dalam jangka panjang. "Jadi sangat match dengan project infrastuktur yang ada. Oleh karena itu Kementrian BUMN setuju kalau pinjaman ini jangka panjang dengan rate yang sangat rendah," tandasnya.
"Karena publik menilai ini menjadi salah satu skenario untuk memprivatisasi tiga bank yang saya nilai sangat sehat dan tidak perlu melakukan pinjaman luar negeri," ujar Anggota Komisi VI DPR RI dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Iskandar D Syaichu, Selasa (29/9/2015).
Dia mengungkapkan, di luar banyak sekali spekulasi bahwa utang luar negeri muncul sebagai privatisasi empat bank BUMN yang sebenarnya sangat sehat. (Baca: Tiga Bank BUMN Dapat Utang dari Bank Pembangunan China)
"Apa jaminan agar utang BUMN tiga bank ini tidak dijadikan instrumen tukar guling saham China di perbankan Indonesia?" tanyanya.
"Kita komitmen tidak akan kita gadaikan negeri ini. Tidak ada tekanan sama sekali. Justru harus kita pandang sebagai kepercayaan dunia pada Indonesia yang mau memberikan pinjaman di tengah kondisi yang tidak baik. Tidak ada yang kita jaminkan termasuk saham," paparnya.
Menurutnya, dana PMN sangat dibutuhkan untuk BUMN Indonesia termasuk untuk pembiayaan infrastruktur. Nantinya, dana itu akan masuk sebagai ekuitas BUMN tersebut.
"Dan BUMN tersebut akan meminjam pada perbankan. Komposisinya 30% (dana BUMN itu)/70% (pinjaman perbankan)," imbuhnya. (Baca: Ini Penggunaan Pinjaman BNI dari Bank Pembangunan China)
Sebab itu, dalam RPJMN pendanaan infraatuktur sangat luar biasa. Sehingga, penguatan pnjaman ini dipakai untuk penguatan perbankan Indonesia dalam jangka panjang. "Jadi sangat match dengan project infrastuktur yang ada. Oleh karena itu Kementrian BUMN setuju kalau pinjaman ini jangka panjang dengan rate yang sangat rendah," tandasnya.
(dmd)
Explore More