Fraksi PDIP Desak Pemimpin DPR Minta BPK Audit BI
Rabu, 30 September 2015 - 10:30 WIB
Fraksi PDIP Desak Pemimpin DPR Minta BPK Audit BI
A
A
A
JAKARTA - Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) medesak pemimpin DPR untuk meminta Badan Pengawas Keuangan (BPK) mengaudit kinerja Bank Indonesia (BI), lantaran nilau tukar rupiah saat ini tembus Rp14.700/USD.
Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno khawatir dalam waktu tidak lama lagi dolar segera menembus ambang psikologis, Rp15.000/USD. Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah lebih dari 18% bila dibanding kurs awal Januari 2015.
"Padahal sepanjang 2014, rupiah hanya melemah sekitar 1,74% (yaitu dari Rp12.160/USD di awal 2014 menjadi Rp12.385/USD pada awal Januari 2015)," ujarnya di ruang rapat Fraksi PDIP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Anggota Komisi XI DPR itu meminta BI sebagai otoritas moneter bertindak secara tegas dan antisipasif dalam menjaga nilai tukar rupiah, dan memberi bobot lebih terhadap penguatan kurs dalam bauran kebijakan moneter.
Maka, pihaknya mendesak pemimpin DPR untuk segera mengadakan pertemuan konsultasi dengan pemimpin BPK dan meminta kepada BPK melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BI.
"Jangan sampai terjadi, kekurangefektifan pengelolaan nilai tukar yang dilakukan BI membawa dampak buruk terhadap kinerja perekonomian nasional dan kinerja pemerintah secara keseluruhan, dengan akibat-akibat yang merugikan masyarakat," tandas Hendrawan.
Wakil Ketua Fraksi PDIP Hendrawan Supratikno khawatir dalam waktu tidak lama lagi dolar segera menembus ambang psikologis, Rp15.000/USD. Sepanjang tahun ini, rupiah telah melemah lebih dari 18% bila dibanding kurs awal Januari 2015.
"Padahal sepanjang 2014, rupiah hanya melemah sekitar 1,74% (yaitu dari Rp12.160/USD di awal 2014 menjadi Rp12.385/USD pada awal Januari 2015)," ujarnya di ruang rapat Fraksi PDIP, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, kemarin.
Anggota Komisi XI DPR itu meminta BI sebagai otoritas moneter bertindak secara tegas dan antisipasif dalam menjaga nilai tukar rupiah, dan memberi bobot lebih terhadap penguatan kurs dalam bauran kebijakan moneter.
Maka, pihaknya mendesak pemimpin DPR untuk segera mengadakan pertemuan konsultasi dengan pemimpin BPK dan meminta kepada BPK melakukan pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu terhadap BI.
"Jangan sampai terjadi, kekurangefektifan pengelolaan nilai tukar yang dilakukan BI membawa dampak buruk terhadap kinerja perekonomian nasional dan kinerja pemerintah secara keseluruhan, dengan akibat-akibat yang merugikan masyarakat," tandas Hendrawan.
(izz)
