Paket Kebijakan Ekonomi Jangan Setengah-setengah
Kamis, 01 Oktober 2015 - 00:57 WIB
Paket Kebijakan Ekonomi Jangan Setengah-setengah
A
A
A
JAKARTA - Paket kebijakan ekonomi yang dikeluarkan pemerintah seharusnya bersifat menyeluruh. Tidak sebatas kemudahan perizinan karena persoalan investasi tidak berhenti pada masalah tersebut.
“Perizinan dengan waktu tiga jam itu bagus. Tapi bagaimana selanjutnya?” ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedbjo (HT) usai menjadi pembicara dalam Muktamar IX Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (30/9/2015).
Seperti diketahui, paket kebijakan pemerintah tahap kedua sudah diumumkan. Paket kebijakan yang disebut Paket September II ini berfokus untuk mempercepat kemudahan berinvestasi dan berusaha di Indonesia. Salah satu terobosan dalam kebijakan tersebut adalah memproses izin investasi di kawasan industri hanya tiga jam. Baca: Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi )
Dalam waktu tiga jam ini, investor dapat menyelesaikan seluruh proses perizinan mulai dari izin penanaman modal, izin persetujuan nama perseroan, akte pendirian perusahaan, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Persoalannya dalam dunia usaha di Indonesia masih banyak proses lain yang masih menjadi permasalahan. HT menggambarkan, ketika sebuah investasi masuk ke Indonesia dan ingin mendirikan pabrik, investor tersebut memiliki kebutuhan impor mesin dan peralatan, kemudian lokasi untuk pabrik, hingga pabrik tersebut berdiri dengan berbagai proeses yang dilewati.
“Kita harus pastikan bahwa proses pabrik ini berdiri sampai berjalan itu semuanya lancar tanpa hambatan birokrasi, tanpa hal yang aneh-aneh, tanpa korupsi tentunya. Kalau ini bisa jalan, bagus,” jelas HT. (Baca : Rupiah Loyo, BI Keluarkan Tiga Paket Kebijakan Lanjutan)
Namun, bila hanya berhenti di perizinan sejatinya tidak banyak membantu dan terkesan setengah-setengah dalam membuat kebijakan. Seharusnya pemerintah berpikir bagaimana aktivitas usaha di Indonesia bisa berjalan dengan baik.
“Pemerintah harus membuktikan bahwa setelah perizinan itu bisa diperoleh cepat, kita harus pastikan bahwa prosesnya bisa sampai investasi itu membuahkan hasil dan bisa berjalan dengan mulus. Kalau itu bisa berjalan ya pasar akan confident, kalau tidak ya pasar tidak confident,” tegas HT.
Selain itu, kata HT, kunci itu semua pemerintah harus bisa mengembalikan kepercayaan pasar. “Itu kunci. Kalau itu belum dikembalikan bisa limbung terus,” ujar pria genap berusia 50 tahun tersebut.
Kurs tetap pada tingkat yang tinggi bahkan bisa memburuk. Untuk memperbaiki hal tersebut yang harus menjadi perhatian adalah ada investasi masuk ke Indonesia, eksport bisa meningkat. “Intinya devisa kita makin membaik. Itu yang bisa mengakibatkan nilai tukar rupiah membaik,” tandas HT.
Baca juga:
HT: Pemerintah Jangan Hanya Menyalahkan Bank Indonesia
Paket Kebijakan September II Berlaku Pekan Depan
“Perizinan dengan waktu tiga jam itu bagus. Tapi bagaimana selanjutnya?” ujar Ketua Umum Partai Perindo Hary Tanoesoedbjo (HT) usai menjadi pembicara dalam Muktamar IX Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Rabu (30/9/2015).
Seperti diketahui, paket kebijakan pemerintah tahap kedua sudah diumumkan. Paket kebijakan yang disebut Paket September II ini berfokus untuk mempercepat kemudahan berinvestasi dan berusaha di Indonesia. Salah satu terobosan dalam kebijakan tersebut adalah memproses izin investasi di kawasan industri hanya tiga jam. Baca: Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi )
Dalam waktu tiga jam ini, investor dapat menyelesaikan seluruh proses perizinan mulai dari izin penanaman modal, izin persetujuan nama perseroan, akte pendirian perusahaan, pengesahan dari Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), serta Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
Persoalannya dalam dunia usaha di Indonesia masih banyak proses lain yang masih menjadi permasalahan. HT menggambarkan, ketika sebuah investasi masuk ke Indonesia dan ingin mendirikan pabrik, investor tersebut memiliki kebutuhan impor mesin dan peralatan, kemudian lokasi untuk pabrik, hingga pabrik tersebut berdiri dengan berbagai proeses yang dilewati.
“Kita harus pastikan bahwa proses pabrik ini berdiri sampai berjalan itu semuanya lancar tanpa hambatan birokrasi, tanpa hal yang aneh-aneh, tanpa korupsi tentunya. Kalau ini bisa jalan, bagus,” jelas HT. (Baca : Rupiah Loyo, BI Keluarkan Tiga Paket Kebijakan Lanjutan)
Namun, bila hanya berhenti di perizinan sejatinya tidak banyak membantu dan terkesan setengah-setengah dalam membuat kebijakan. Seharusnya pemerintah berpikir bagaimana aktivitas usaha di Indonesia bisa berjalan dengan baik.
“Pemerintah harus membuktikan bahwa setelah perizinan itu bisa diperoleh cepat, kita harus pastikan bahwa prosesnya bisa sampai investasi itu membuahkan hasil dan bisa berjalan dengan mulus. Kalau itu bisa berjalan ya pasar akan confident, kalau tidak ya pasar tidak confident,” tegas HT.
Selain itu, kata HT, kunci itu semua pemerintah harus bisa mengembalikan kepercayaan pasar. “Itu kunci. Kalau itu belum dikembalikan bisa limbung terus,” ujar pria genap berusia 50 tahun tersebut.
Kurs tetap pada tingkat yang tinggi bahkan bisa memburuk. Untuk memperbaiki hal tersebut yang harus menjadi perhatian adalah ada investasi masuk ke Indonesia, eksport bisa meningkat. “Intinya devisa kita makin membaik. Itu yang bisa mengakibatkan nilai tukar rupiah membaik,” tandas HT.
Baca juga:
HT: Pemerintah Jangan Hanya Menyalahkan Bank Indonesia
Paket Kebijakan September II Berlaku Pekan Depan
(dmd)
Lihat Juga :
