Diutus ke Jepang, Sofyan Djalil Jelaskan Penolakan Kereta Cepat
Diutus ke Jepang, Sofyan Djalil Jelaskan Penolakan Kereta Cepat
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN) Sofyan Djalil diutus pemerintah berangkat ke Jepang untuk menjelaskan terkait penolakan Indonesia atas proposal kereta cepat (high speed train/HST) milik Negeri Sakura tersebut.
Sofyan mengatakan, di Jepang pihaknya bertemu dengan Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga dan menjelaskan tentang bisnis model kereta cepat yang diinginkan pemerintah Indonesia.
"Kita menjelaskan tentang bisnis model kereta api cepat. Bisnis modelnya, pemerintah karena APBN tidak akan digunakan di situ. Tidak ada jaminan, tidak menggunakan APBN. Tapi, karena kereta cepat Jakarta-Bandung dianggap masih ada meritnya, maka diserahkan kepada B to B," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Melalui mekanisme B to B, tanpa dana APBN serta jaminan dari pemerintah, lanjut mantan Menko Perekonomian ini, anggaran pemerintah akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur dasar yang lebih dibutuhkan.
Dia menjelaskan kepada Jepang, bahwa hubungan antara Jepang dan Indonesia pascapenolakan ini tidak akan berubah sedikit pun.
"Pemerintah Indonesia sangat menghargai hubungan strategis, hubungan ekonomi yang komprehensif, dan hubungan ekonomi dengan Jepang," terangnya.
Menurut Sofyan, dengan mengirim utusan khusus menandakan bahwa pemerintah Indonesia menganggap bahwa proyek ini sangat serius. Sofyan mengakui bahwa Perdana Menteri (PM) Jepang kecewa atas keputusan pemerintah tersebut.
"Walaupun sebenarnya bisa melalui dubes, tetapi dengan mengirim utusan khusus menunjukkan bahwa kita menganggap permasalahan ini cukup serius dan juga mengirim menteri senior untuk menjelaskan," jelasnya.
Baca juga:
Jepang Kecewa Indonesia Pilih Kereta Cepat China
Rini Pastikan Jepang Gugur dalam Proyek Kereta Cepat
Ini Alasan Menteri Rini Pilih Kereta Cepat Asal China
Sofyan mengatakan, di Jepang pihaknya bertemu dengan Sekretaris Kabinet Jepang Yoshihide Suga dan menjelaskan tentang bisnis model kereta cepat yang diinginkan pemerintah Indonesia.
"Kita menjelaskan tentang bisnis model kereta api cepat. Bisnis modelnya, pemerintah karena APBN tidak akan digunakan di situ. Tidak ada jaminan, tidak menggunakan APBN. Tapi, karena kereta cepat Jakarta-Bandung dianggap masih ada meritnya, maka diserahkan kepada B to B," ujarnya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (1/10/2015).
Melalui mekanisme B to B, tanpa dana APBN serta jaminan dari pemerintah, lanjut mantan Menko Perekonomian ini, anggaran pemerintah akan digunakan untuk pengembangan infrastruktur dasar yang lebih dibutuhkan.
Dia menjelaskan kepada Jepang, bahwa hubungan antara Jepang dan Indonesia pascapenolakan ini tidak akan berubah sedikit pun.
"Pemerintah Indonesia sangat menghargai hubungan strategis, hubungan ekonomi yang komprehensif, dan hubungan ekonomi dengan Jepang," terangnya.
Menurut Sofyan, dengan mengirim utusan khusus menandakan bahwa pemerintah Indonesia menganggap bahwa proyek ini sangat serius. Sofyan mengakui bahwa Perdana Menteri (PM) Jepang kecewa atas keputusan pemerintah tersebut.
"Walaupun sebenarnya bisa melalui dubes, tetapi dengan mengirim utusan khusus menunjukkan bahwa kita menganggap permasalahan ini cukup serius dan juga mengirim menteri senior untuk menjelaskan," jelasnya.
Baca juga:
Jepang Kecewa Indonesia Pilih Kereta Cepat China
Rini Pastikan Jepang Gugur dalam Proyek Kereta Cepat
Ini Alasan Menteri Rini Pilih Kereta Cepat Asal China
(dmd)
Explore More