Terbelenggu Regulasi, Ekonomi RI Susah Bangkit
Terbelenggu Regulasi, Ekonomi RI Susah Bangkit
A
A
A
JAKARTA - Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional/Kepala Bappenas Sofyan Djalil mengungkapkan, saat ini Indonesia masih terbelenggu berbagai regulasi berbelit, sehingga ekonomi dalam negeri susah bangkit.
Menurut dia, banyaknya regulasi di Indonesia akan menciptakan biaya (cost) semakin besar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa didorong lebih cepat.
"Indonesia sedang dirantai berbagai regulasi, akibatnya cost ekonomi mahal, pertumbuhan ekonomi tidak bisa didorong lebh cepat, inisiatif masyarakat terbatas, biaya masyarakat mahal," kata Sofyan dalam acara Peluncuran Buku Strategi Nasional Reformasi Regulasi di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Mantan Menko bidang Perekonomian ini menyebutkan, periode 15 tahun terahir pemerintah telah menerbitkan 12.471 regulasi. Dari total tersebut paling banyak peraturan yang diterbitkan setingkat menteri, yakni 8.331 regulasi, selanjutnya peraturan pemerintah sebanyak 1.386 regulasi.
Sementara di tingkat daerah, periode 10 tahun terakhir terdapat 3.177 Peraturan Daerah (Perda) tingkat provinsi dan 25,575 perda tingkat kabopaten/kota.
Banyaknya peraturan tersebut menyulitkan pengusaha di Tanah Air. "Bahkan saya pernah mendapat laporan dari asosiasi ekspor mereka itu waktunya habis untuk melawan birokrasi, daripada melakukan kegiatan ekspornya ke luar negeri," tutur dia.
Untuk itu, Sofyan mengaku akan mencoba mengusulkan penyederhanaan berbagai peraturan tersebut melalui instansinya. Dia pun akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh Kementerian/Lembaga di pemerintahan untuk melakukan self asassement di masing-masing kementeriannya.
"Nanti akan ada tim, tim ini akan meminta semua menteri untuk menilai sendiri (self assesment) mana yang harus dihilangkan. Kalau ada kaitan antara kementerian satu dan lain, baru dirembuk bareng-bareng," tandasnya.
Menurut dia, banyaknya regulasi di Indonesia akan menciptakan biaya (cost) semakin besar. Akibatnya, pertumbuhan ekonomi tidak bisa didorong lebih cepat.
"Indonesia sedang dirantai berbagai regulasi, akibatnya cost ekonomi mahal, pertumbuhan ekonomi tidak bisa didorong lebh cepat, inisiatif masyarakat terbatas, biaya masyarakat mahal," kata Sofyan dalam acara Peluncuran Buku Strategi Nasional Reformasi Regulasi di kantor Bappenas, Jakarta, Selasa (6/10/2015).
Mantan Menko bidang Perekonomian ini menyebutkan, periode 15 tahun terahir pemerintah telah menerbitkan 12.471 regulasi. Dari total tersebut paling banyak peraturan yang diterbitkan setingkat menteri, yakni 8.331 regulasi, selanjutnya peraturan pemerintah sebanyak 1.386 regulasi.
Sementara di tingkat daerah, periode 10 tahun terakhir terdapat 3.177 Peraturan Daerah (Perda) tingkat provinsi dan 25,575 perda tingkat kabopaten/kota.
Banyaknya peraturan tersebut menyulitkan pengusaha di Tanah Air. "Bahkan saya pernah mendapat laporan dari asosiasi ekspor mereka itu waktunya habis untuk melawan birokrasi, daripada melakukan kegiatan ekspornya ke luar negeri," tutur dia.
Untuk itu, Sofyan mengaku akan mencoba mengusulkan penyederhanaan berbagai peraturan tersebut melalui instansinya. Dia pun akan mengirimkan surat edaran kepada seluruh Kementerian/Lembaga di pemerintahan untuk melakukan self asassement di masing-masing kementeriannya.
"Nanti akan ada tim, tim ini akan meminta semua menteri untuk menilai sendiri (self assesment) mana yang harus dihilangkan. Kalau ada kaitan antara kementerian satu dan lain, baru dirembuk bareng-bareng," tandasnya.
(izz)
Explore More