Rizal: Pejabat yang Perpanjang Kontrak Freeport Keblinger
Senin, 12 Oktober 2015 - 13:21 WIB
Rizal: Pejabat yang Perpanjang Kontrak Freeport Keblinger
A
A
A
JAKARTA - Menteri Koordinator bidang Kemaritiman dan Sumber Daya Rizal Ramli menegaskan, pejabat yang telah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia keblinger.
Dia membantah bahwa pemerintah telah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, jika ada perpanjangan kontrak Freeport, maka hal tersebut dianggap tidak sah. Sebab, sesuai kesepakatan, perpanjangan dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak Freeport berakhir.
"Kontraknya itu kan berakhir 2021. Pembahasan perpanjangannya baru boleh berdasarkan peraturan pemerintah itu 2019," tutur Rizal di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (12/10/2015).
Selain itu, kata Rizal, perlu ada yang direnegosiasi ulang terhadap perpanjangan kontrak. Pasalnya, negara belum mendapat keuntungan lebih dari nilai eksplorasi perusahaan tambang emas tersebut. (Baca: Melunak, Pemerintah Pastikan Kontrak Freeport Diperpanjang).
"Jadi, pejabat yang sok memperpanjang kontrak ini keblinger. Kenapa? Karena kita masih banyak hal Freeport yang enggak dipenuhi," tandas Rizal.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menunjukkan sikap melunak kepada PT Freeport Indonesia (PTFI).
Pasalnya, Kementerian ESDM telah menyetujui perpanjangan kontrak operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) pasca 2021, termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada kontrak karya.
Menteri ESDM Sudirman Said yang menjadi salah satu sosok dibalik kelanjutan operasi Freeport mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyambut baik kelanjutan investasi Freeport di Tanah Rajawali.
"Kami menyambut baik kelanjutan investasi Freeport di Papua yang akan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional," katanya seperti dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Sabtu (10/10/2015).
Baca Juga:
Buang Limbah di Sungai, Rizal Sebut Freeport Serakah
Rizal Ramli: Pejabat Indonesia Gampang Disogok
Dia membantah bahwa pemerintah telah memperpanjang kontrak PT Freeport Indonesia (PTFI). Menurutnya, jika ada perpanjangan kontrak Freeport, maka hal tersebut dianggap tidak sah. Sebab, sesuai kesepakatan, perpanjangan dilakukan dua tahun sebelum masa kontrak Freeport berakhir.
"Kontraknya itu kan berakhir 2021. Pembahasan perpanjangannya baru boleh berdasarkan peraturan pemerintah itu 2019," tutur Rizal di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Senin (12/10/2015).
Selain itu, kata Rizal, perlu ada yang direnegosiasi ulang terhadap perpanjangan kontrak. Pasalnya, negara belum mendapat keuntungan lebih dari nilai eksplorasi perusahaan tambang emas tersebut. (Baca: Melunak, Pemerintah Pastikan Kontrak Freeport Diperpanjang).
"Jadi, pejabat yang sok memperpanjang kontrak ini keblinger. Kenapa? Karena kita masih banyak hal Freeport yang enggak dipenuhi," tandas Rizal.
Seperti diberitakan sebelumnya, pemerintah dalam hal ini Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) kembali menunjukkan sikap melunak kepada PT Freeport Indonesia (PTFI).
Pasalnya, Kementerian ESDM telah menyetujui perpanjangan kontrak operasi perusahaan tambang asal Amerika Serikat (AS) pasca 2021, termasuk kepastian hukum dan fiskal yang terdapat pada kontrak karya.
Menteri ESDM Sudirman Said yang menjadi salah satu sosok dibalik kelanjutan operasi Freeport mengungkapkan bahwa pemerintah telah menyambut baik kelanjutan investasi Freeport di Tanah Rajawali.
"Kami menyambut baik kelanjutan investasi Freeport di Papua yang akan meningkatkan perekonomian lokal dan nasional," katanya seperti dalam rilis yang diterima Sindonews di Jakarta, Sabtu (10/10/2015).
Baca Juga:
Buang Limbah di Sungai, Rizal Sebut Freeport Serakah
Rizal Ramli: Pejabat Indonesia Gampang Disogok
(izz)
Lihat Juga :
