DPR: Rupiah Mendadak Ambruk karena Pemerintah Terlena
Rabu, 14 Oktober 2015 - 22:01 WIB
DPR: Rupiah Mendadak Ambruk karena Pemerintah Terlena
A
A
A
JAKARTA - Setelah mencatat kinerja terbaik di kawasan regional selama sepekan terakhir, secara mengejutkan pada penutupan perdagangan Selasa (13/10/2015), rupiah turun terendah di Asia. DPR RI menilai hal ini terjadi karena pemerintah terlena dengan situasi yang ada.
Nilai tukar rupiah berdasarkan data Bloomberg pada penutupan kemarin, berada di level Rp13.638. Posisi tersebut merosot 230 poin dibanding posisi penutupan perdagangan sebelumnya di angka Rp13.408/USD. Sementara rupiah berdasarkan data Sindonews bersumber dari Limas berada di level Rp13.653/USD. (Baca: Rupiah Akhiri Kenaikan Beruntun Tersengat Sentimen China)
"Kekhawatiran saya terbukti, rupiah yang tiba-tiba meningkat signifikan dalam satu pekan terakhir tiba-tiba tersungkur paling rendah di Asia," ujar Anggota DPR RI Sukamta, yang duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dalam siaran persnya kepada Sindonews, Rabu (14/10/2015).
Dia menilai hal ini terjadi karena pemerintah terlena. Pemerintah terlalu over confident dengan kebijakan ekonominya. Padahal, ada faktor ketidakpastian global yang masih memengaruhi Indonesia misal rilis data ekonomi China serta kebijakan The Fed yang mempengaruhi Asia dan problem strategis lainnya. (Baca: Ini Dugaan Analis Upaya BI Katrol Rupiah)
"Hal yang belum bisa diatasi dengan efektif oleh paket kebijakan ekonomi, misalnya peningkatan gelombang PHK, kemiskinan baru dan daya beli masyarakat yang semakin tergerus," kata Sukamta.
"Kita ketahui penguatan rupiah pada sepekan terakhir lebih dipicu efek kebijakan Bank Central AS The Fed yang menahan tingkat suku bunganya dan saya tegaskan bukan semata-mata paket kebijakan ekonomi pemerintah" imbuhnya.
Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris FPKS DPR RI ini juga kembali mengingatkan pemerintah putar baliknya rupiah akan menekan sektor industri. (Baca: Rupiah Diramal Tertekan meski Ada Paket Kebijakan IV)
"Saya ingatkan pemerintah bahwa fakta anjloknya rupiah pada penutupan perdagangan kemarin pada hari Selasa (13/10) di angka Rp13.667/USD akan kembali menekan industri dalam negeri dan menimbulkan gelombang PHK, apalagi jika tidak diantisipasi maka bisa menembus Rp14.000/USD dan akan menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi di dalam negeri" ujarnya.
"Pemerintah tidak boleh abai dan harus melakukan diplomasi ekonomi yang proaktif untuk menguatkan digdaya rupiah di depan pasar dunia. Hal ini penting untuk mengantisipasi ketidakpastian global yang terjadi," lanjut Sukamta.
Menurutnya, RUU JPSK juga harus didorong untuk segera diselesaikan disertai kebijakan yang populis kepada masyarakat kecil yang terdampak krisis. (Baca: Rupiah Akhiri Kenaikan Beruntun Tersengat Sentimen China)
Pria yang menyelesaikan S-3 di Salford University Inggris ini menganggap pemerintah lalai dengan membiarkan rakyat kecil semakin miskin. "Kami melihat pemerintah belum melirik kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat kecil.
Menanggapi paket kebijakan ekonomi keempat yang rencana akan diumumkan Istana, Kamis (15/10/2015), politisi PKS ini memberi garis bawah agar kebijakan ekonomi yang diumumkan besok harus betul-betul berdampak pada rakyat kecil.
"Pada ketiga kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya belum memunculkan kebijakan yang memberikan bantalan ekonomi dan perlindungan sosial kepada rakyat kecil. Bahkan beberapa kebijakan ekonomi yang diluncurkan hanya berdampak kepada para pengusaha kelas menengah dan atas. Ini menimbulkan kesan negara abai dan lalai terhadap rakyat kecil yang terdampak langsung terhadap pelemahan dan perlambatan ekonomi nasional," tandasnya.
Nilai tukar rupiah berdasarkan data Bloomberg pada penutupan kemarin, berada di level Rp13.638. Posisi tersebut merosot 230 poin dibanding posisi penutupan perdagangan sebelumnya di angka Rp13.408/USD. Sementara rupiah berdasarkan data Sindonews bersumber dari Limas berada di level Rp13.653/USD. (Baca: Rupiah Akhiri Kenaikan Beruntun Tersengat Sentimen China)
"Kekhawatiran saya terbukti, rupiah yang tiba-tiba meningkat signifikan dalam satu pekan terakhir tiba-tiba tersungkur paling rendah di Asia," ujar Anggota DPR RI Sukamta, yang duduk sebagai anggota Badan Anggaran (Banggar) dalam siaran persnya kepada Sindonews, Rabu (14/10/2015).
Dia menilai hal ini terjadi karena pemerintah terlena. Pemerintah terlalu over confident dengan kebijakan ekonominya. Padahal, ada faktor ketidakpastian global yang masih memengaruhi Indonesia misal rilis data ekonomi China serta kebijakan The Fed yang mempengaruhi Asia dan problem strategis lainnya. (Baca: Ini Dugaan Analis Upaya BI Katrol Rupiah)
"Hal yang belum bisa diatasi dengan efektif oleh paket kebijakan ekonomi, misalnya peningkatan gelombang PHK, kemiskinan baru dan daya beli masyarakat yang semakin tergerus," kata Sukamta.
"Kita ketahui penguatan rupiah pada sepekan terakhir lebih dipicu efek kebijakan Bank Central AS The Fed yang menahan tingkat suku bunganya dan saya tegaskan bukan semata-mata paket kebijakan ekonomi pemerintah" imbuhnya.
Pria yang juga menjabat sebagai sekretaris FPKS DPR RI ini juga kembali mengingatkan pemerintah putar baliknya rupiah akan menekan sektor industri. (Baca: Rupiah Diramal Tertekan meski Ada Paket Kebijakan IV)
"Saya ingatkan pemerintah bahwa fakta anjloknya rupiah pada penutupan perdagangan kemarin pada hari Selasa (13/10) di angka Rp13.667/USD akan kembali menekan industri dalam negeri dan menimbulkan gelombang PHK, apalagi jika tidak diantisipasi maka bisa menembus Rp14.000/USD dan akan menimbulkan gejolak yang lebih besar lagi di dalam negeri" ujarnya.
"Pemerintah tidak boleh abai dan harus melakukan diplomasi ekonomi yang proaktif untuk menguatkan digdaya rupiah di depan pasar dunia. Hal ini penting untuk mengantisipasi ketidakpastian global yang terjadi," lanjut Sukamta.
Menurutnya, RUU JPSK juga harus didorong untuk segera diselesaikan disertai kebijakan yang populis kepada masyarakat kecil yang terdampak krisis. (Baca: Rupiah Akhiri Kenaikan Beruntun Tersengat Sentimen China)
Pria yang menyelesaikan S-3 di Salford University Inggris ini menganggap pemerintah lalai dengan membiarkan rakyat kecil semakin miskin. "Kami melihat pemerintah belum melirik kebijakan yang berdampak langsung kepada masyarakat kecil.
Menanggapi paket kebijakan ekonomi keempat yang rencana akan diumumkan Istana, Kamis (15/10/2015), politisi PKS ini memberi garis bawah agar kebijakan ekonomi yang diumumkan besok harus betul-betul berdampak pada rakyat kecil.
"Pada ketiga kebijakan ekonomi pemerintah sebelumnya belum memunculkan kebijakan yang memberikan bantalan ekonomi dan perlindungan sosial kepada rakyat kecil. Bahkan beberapa kebijakan ekonomi yang diluncurkan hanya berdampak kepada para pengusaha kelas menengah dan atas. Ini menimbulkan kesan negara abai dan lalai terhadap rakyat kecil yang terdampak langsung terhadap pelemahan dan perlambatan ekonomi nasional," tandasnya.
(dmd)
