Freeport: Masalah Freeport Harusnya Tak Dipolitisasi
Sabtu, 17 Oktober 2015 - 12:08 WIB
Freeport: Masalah Freeport Harusnya Tak Dipolitisasi
A
A
A
JAKARTA - Vice President Freeport Indonesia Napoleon Sawai mengatakan, seharusnya masalah Freeport di dalam negeri tak dipolitisasi.
Apalagi masalah kontrak Freeport menyulut perbedaan pendapat dan saling serang antarkementerian. Menurut dia, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi.
"Freeport itu, sudah ada sejak dulu tapi baru sekarang dimasalahkan. Itu tidak seharusnya dipolitisasi. Tidak seharusnya dimasalahkan. Ingat, mau diperpanjang atau tidak kontrak Freeport, kita sudah ada lama, bukan tahu-tahu ada," katanya di Jakarta, Sabtu (17/10/2015).
Napoleon menyatakan, jika ingin menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seharusnya pemerintah Indonesia bisa menerapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan Freeport.
Dia menuturkan, sebelum kisruh berlangsung saat ini, semua yang dikerjakan dan dilakukan di Freeport sesuai regulasi pemerintah Indonesia. (Baca: DPR: Persoalan Freeport Tak Tuntas dari Rezim ke Rezim)
"Misalnya, 40% hasil Freeport juga diterima warga Papua. Jadi kenapa sekarang Kabinet Kerja harus kisruh?" tanya dia.
Apalagi masalah kontrak Freeport menyulut perbedaan pendapat dan saling serang antarkementerian. Menurut dia, hal itu tidak akan menyelesaikan masalah yang terjadi.
"Freeport itu, sudah ada sejak dulu tapi baru sekarang dimasalahkan. Itu tidak seharusnya dipolitisasi. Tidak seharusnya dimasalahkan. Ingat, mau diperpanjang atau tidak kontrak Freeport, kita sudah ada lama, bukan tahu-tahu ada," katanya di Jakarta, Sabtu (17/10/2015).
Napoleon menyatakan, jika ingin menjaga kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seharusnya pemerintah Indonesia bisa menerapkan kesejahteraan masyarakat Indonesia terhadap keberadaan Freeport.
Dia menuturkan, sebelum kisruh berlangsung saat ini, semua yang dikerjakan dan dilakukan di Freeport sesuai regulasi pemerintah Indonesia. (Baca: DPR: Persoalan Freeport Tak Tuntas dari Rezim ke Rezim)
"Misalnya, 40% hasil Freeport juga diterima warga Papua. Jadi kenapa sekarang Kabinet Kerja harus kisruh?" tanya dia.
(rna)
Lihat Juga :
