Kecewa Paket Kebijakan IV, Buruh Siapkan Langkah Ini
Kecewa Paket Kebijakan IV, Buruh Siapkan Langkah Ini
A
A
A
JAKARTA - Para buruh secara tegas menolak sistem pengupahan seperti dalam paket kebijakan ekonomi jilid IV dan siap menggelar demo besar-besaran. (Baca: Ini Paket Kebijakan Ekonomi Jilid IV Jokowi).
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) M Rusdi mengatakan, pihaknya akan menggelar demo pada 20 Oktober 2015 di beberapa wilayah baik di tingkat provinsi, maupun kbaupaten/kota. (Baca: Paket Kebijakan Jilid IV Kecewakan Kaum Buruh).
"Lalu pada 28 Oktober akan demo ke istana negara sekitar 75 ribu sampai 100 ribub massa. Kalau belum juga direspon, maka November kita akan mogok nasional, tutup tol, tutuup bandara dan pelabuahan sebagai repon terhadap angkuhnya otoriter pemrtintah terhadap rakyat sendiri," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Minggu (18/10/2015).
Menurutnya, seharusnya proses perumusan kebijakan pengupahan di Kamanterian Tenaga Kerja (Kemenaker) didiskuisikan dengan lembaga terkait termasuk dengan Ddewan Pengupahan Nasional dan dengan para pemimpin buruh. Namun, diskusi tersebut diselenggarakandua hari sebelum diumumkannya paket kebijakan jilid IV.
"Kami sampaikan penolakan dan diskusi itu sebenarnya bukan melibatkan tapi hanya sosialisasi. Puluhan pimpinan buruh yang hadir semuanya menolak, itu hanya dialog basa basi seolah-olah ada keterlibatan buruh. Jadi, hanya formalitas," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia tidak akan krisis jika para pengusaha melakukan sharing profit, upahnya cukup fair. Di Indonesia, kata dia, upah buruh terlalu rendah sehingga ketika ada krisis global langsung goyang.
"Pasti goyangm, karena buruh yang mencicil motor, mengambil rumah BTN enggak bisa bayar karena upahnya murah. Kalau upahnya layak enggak mungkin," kata Rusdi.
Baca Juga:
Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi
Ini Isi Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid III
Sekretaris Jenderal (Sekjen) Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) M Rusdi mengatakan, pihaknya akan menggelar demo pada 20 Oktober 2015 di beberapa wilayah baik di tingkat provinsi, maupun kbaupaten/kota. (Baca: Paket Kebijakan Jilid IV Kecewakan Kaum Buruh).
"Lalu pada 28 Oktober akan demo ke istana negara sekitar 75 ribu sampai 100 ribub massa. Kalau belum juga direspon, maka November kita akan mogok nasional, tutup tol, tutuup bandara dan pelabuahan sebagai repon terhadap angkuhnya otoriter pemrtintah terhadap rakyat sendiri," ujarnya saat dihubungi Sindonews, Minggu (18/10/2015).
Menurutnya, seharusnya proses perumusan kebijakan pengupahan di Kamanterian Tenaga Kerja (Kemenaker) didiskuisikan dengan lembaga terkait termasuk dengan Ddewan Pengupahan Nasional dan dengan para pemimpin buruh. Namun, diskusi tersebut diselenggarakandua hari sebelum diumumkannya paket kebijakan jilid IV.
"Kami sampaikan penolakan dan diskusi itu sebenarnya bukan melibatkan tapi hanya sosialisasi. Puluhan pimpinan buruh yang hadir semuanya menolak, itu hanya dialog basa basi seolah-olah ada keterlibatan buruh. Jadi, hanya formalitas," ujarnya.
Menurutnya, Indonesia tidak akan krisis jika para pengusaha melakukan sharing profit, upahnya cukup fair. Di Indonesia, kata dia, upah buruh terlalu rendah sehingga ketika ada krisis global langsung goyang.
"Pasti goyangm, karena buruh yang mencicil motor, mengambil rumah BTN enggak bisa bayar karena upahnya murah. Kalau upahnya layak enggak mungkin," kata Rusdi.
Baca Juga:
Ini Tiga Paket Kebijakan Ekonomi September I Jokowi
Ini Isi Paket Kebijakan Ekonomi September II Jokowi
Ini Isi Lengkap Paket Kebijakan Ekonomi Jokowi Jilid III
(izz)
Explore More